Home / Headline / Persentase Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Hingga 25 Item Kegiatan Diperdebatkan di Rapat Evaluasi APBD Sumsel Tahun 2020

Persentase Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Hingga 25 Item Kegiatan Diperdebatkan di Rapat Evaluasi APBD Sumsel Tahun 2020

BP/DUDY OSANDAR
Suasana rapat membahas hasil evaluasi APBD Sumsel tahun anggaran 2020 diruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, Kamis (13/2).

Palembang, BP

Kemendagri sudah melakukan evaluasi terhadap APBD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun anggaran 2020 , namun saat rapat membahas hasil evaluasi APBD Sumsel tahun anggaran 2020 diruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, Kamis (13/2).

Dua hal yang menjadi perdebatan hangat dalam rapat tersebut , terkait persentase anggaran pendidikan dan persentase anggaran kesehatan Provinsi Sumsel dan 25 Item kegiatan yang belum dievaluasi.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dan didampingi Sekda Sumsel H Nasrun Umar dan dihadiri Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumsel, Muklis dan dinas terkait serta anggota Banggar DPRD Sumsel.

Ketua Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho mengatakan, kalau hasil evaluasi APBD Sumsel tahun anggaran 2020 sudah dilakukan evaluasi oleh pihak Kemendagri dan pihak Kemendagri menghitung porsi diamanatkan oleh undang-undang yang merupakan urusan wajib dan pelayanan dasar salah satunya urusan pendidikan yang dinilai tidak sampai 10 persen dan urusan kesehatan yang tidak sampai 5 persen.

Namun dari perhitungan TAPD Sumsel, urusan pendidikan sudah mencaai 33, 2 persen dan urusan kesehatan sudah mencapai 10, 03 persen.

“ Karena baik TAPD maupun DPRD cq banggar adalah yang dievaluasi hasil pembahasannya tentunya kita perlu komfirmasi dengan yang mengevaluasi, kalau sesama dievaluasi yaitu TAPD dan banggar , ini enggak pas, karena banggar hari ini membahas hasil evaluasi Kemendagri tidak mungkin kita mau berdebat banggar dengan TAPD yang sesungguhnya banggar dan TAPD menerima hasil evaluasi,” katanya usai rapat.

Pihaknya menyayangkan di Kemendagri itu sudah berpuluh tahun melakukan evaluasi APBD seluruh provinsi se –Indonesia namun jawabannya seperti itu setiap tahun .

“Bahwa 10 persen kita itu bukan anggaran dari Dinas Kesehatan saja tapi anggaran dari dinas-dinas lain yang ada kaitannya dengan urusan kesehatan, begitu juga urusan pendidikan sehingga mencapai angka 10 ,03, ini yang saya masih bingung, standar Depdagri itu mengevaluasi untuk urusan wajib layanan dasar bidang kesehatan ini kok enggak sama, mereka setiap tahun menerima jawaban itu, kalau mereka menerima jawaban yang disampaikan oleh TAPD kita kita sudah 10, 03 persen, harusnya tahun depan mereka tidak perlu lagi mempertanyakan itu tinggal di cek saja, tadi saya pertanyakan tadi, mestinya kita konsultasikan lagi ke Depdagri ,” katanya.

Terkait 25 item yang sempat dievaluasi kemarin juga menurut Ridho malah tidak muncul dalam evaluasi tersebut, apalagi sudah ada lampiran ringkasan 25 jalan provinsi yang disampaikan Kepala PU Bina Marga Sumsel yang nilainya mencapai Rp 264 miliar sudah ada rincian 25 item kegiatan tersebut.

“Bahan evaluasi itu yang diberikan bukan utuh mengevaluasi seluruh dinas tapi hasil temuan perdinas itu, artinya bisa saja lainnya sudah oke, kami belum lihat yang lainnya yang mana, Cuma tadi sudah disampaikan bahan yang disampaikan ke Depdagri itu adalah merupakan bahan hasil pembahasan komisi –komisi terakhir, hasilnya ini yang keluar kita enggak mungkin bertanya sesama dievaluasi,” katanya sembari mengatakan, kalau pihaknya tidak ikut saat dievaluasi.

Sedangkan Sekda Sumsel H Nasrun Umar mengatakan, raperda APBD Sumsel 2020 yang dibawa untuk di evaluasi ke Depdagri lengkap satu kesatuan dengan seluruh apa yang menjadi laporan komisi dan keluarlah evaluasi sebagaimana yang disampaikan rapat evaluasi APBD Sumsel 2020 hari ini.

“ Kedua belah pihak bisa memahami itu tinggal penyempuraan-penyempurnaan kemudian penyesuaian-penyesuaian kemudian ada prioritas dan ada yang tidak prioritas, kami Pemerintah Provinsi dalam hal ini eksekutif tentu akan melaksanakan sesuai dengan hasil evaluasi Kemendagri, tidak mungkin lari dari sana, itulah pegangan kami yang terakhir,” katanya.

Mengenai point-point evaluasi Kemendagri terhadap APBD Sumsel 2020 seperti prioritas, penyesuaian, dicermati kaitan dengan kewenangan-kewenangan yang memang kewenangan provinsi.
Untuk anggaran pendidikan dan kesehatan yang dipermasalahkan anggota DPRD Sumsel tadi, Nasrun mengatakan, itu berbeda sehingga itulah kenapa pihak Pemprov Sumsel tidak diundang pada waktu itu di Kemendagri.

“ Hitungan kami 10, 03 persen untuk kesehatan dan diatas 30 persen untuk pendidikan dan itu semua sudah lewat sesuai amanat undang-undang dan hasil kami dengan banggar ini akan kami bawa kembali,” katanya.
Terkait 25 item yang sempat dievaluasi DPRD Sumsel menurutnya bagian dari hasil evaluasi Kemendagri dan ternyata tidak ada catatan untuk itu.

Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengaku tetap berpatokan kepada laporan komisi yang disampaikan ke banggar lalu banggar menyampaikan dalam rapat paripurna kemudian dijadikan satu dokumen yang tidak terpisahkan.

“ Karena saya juga punya dokumen itu, dan itu saya cek dan sesuai dengan hasil komisi I sampai Komisi V , tidak ada yang dirubah dna tidak ada yang ditambah, dan hasil evaluasinya seperti ini, ini menjadi suatu catatan dan sekretaris dewan untuk mencatat semua argumentasi yang ada di banggar ini, kami mempertanyakan itu , sehingga suatu saat jika ada yang mempermasalahkan kita sudah pertanyaakan dalam forum banggar ini,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Tambah 13 Kasus di Awal Juni, Pasien Covid-19 di Sumsel Jadi 995 Jiwa

Palembang, BP Pasien positif corona atau Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bertambah 13 orang. Hal ini diketahui berdasarkan laporan ...