Home / Headline / DPD RI Desak Mendikbud Untuk Meningkatkan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Daerah

DPD RI Desak Mendikbud Untuk Meningkatkan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Daerah

Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin memimpin rapat kerja antara Komite III DPD RI dengan Mendikbud, Nadiem Makarim di Gedung B DPD RI, Jakarta, Rabu (12/22020).

Jakarta, BP–Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di daerah. Demikian diungkapkan Sultan usai memimpin rapat kerja antara Komite III DPD RI dengan Mendikbud, Nadiem Makarim di Gedung B DPD RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Baca:  Ketua DPD Minta Senator Pantau Kesiapan Daerah Hadapi Corona

“Kita masih melihat adanya kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah. Terutama antara daerah di perkotaan dengan daerah di pelosok. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Bagaimana caranya kita membuat sistem yang bisa memeratakan kualitas pendidikan antar daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut Sultan mengungkapkan perubahan kebijakan menteri yang baru diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Sebenarnya kualitas sumber daya manusia kita tidak kalah dengan negara-negara lain. Tapi kenapa di peringkat universitas kita selalu berada di posisi ratusan kelas dunia. Ini juga yang menjadi PR kita semua. Bagaimana peringkat universitas kita bisa naik di kelas dunia.”

Baca:  Pendaftaran Cagub Sumsel Partai Hanura Diambilalih DPP Hanura

Sementara itu, dalam paparannya di Komite III DPD RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan program kerja Kemendikbud tahun 2020 terkait dengan evaluasi sistem pembelajaran. Pertama, menyediakan pratik-praktik baik untuk materi ujian sekolah. Kedua, mendampingi pemerintah daerah untuk tidak lagi mewajibkan materi ujian kelulusan di daerahnya, melainkan memberikan kemerdekaan untuk masing-masing sekolah. Ketiga, melaksanakan ujian nasional tahun 2020 (terakhir kalinya) untuk 8,4 juta peserta didik. Keempat, merancang asesmen kompetensi dan survei karakter tahun 2021.

Baca:  Anggota MPR Harap Biaya Pilkada Tidak Bebani APBD

“Kemendikbud bekerja sama dengan PUPR dan Kemenkominfo untuk mempersiapkan sarana dan prasarana perangkat IT dalam program perancangan asesmen kompetensi dan survey karakter, perangkat IT tersebut juga digunakan untuk pelaporan pertanggungjawaban dana BOS secara online,” tegas Nadiem.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Partai Gerindra Akhirnya Keluarkan 4 SK Rekomendasi Untuk Pilkada di Sumsel

Palembang, BP Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, telah mengeluarkan empat SK rekomendasi bagi balon Kepala Daerah (Balonkada) dari tujuh ...