Home / Headline / Anggota DPRD Sumsel Ini Menangis Saat Dengarkan Keluhan Sopir PT BMU

Anggota DPRD Sumsel Ini Menangis Saat Dengarkan Keluhan Sopir PT BMU

BP/DUDY OSKANDAR
Perwakilan sopir PT BMU saat menyerahkan berkas kepada Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Ajis, Senin (10/2).

Palembang, BP
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Rita Suryani menangis saat mendengarkan keluhan puluhan sopir PT Baturaja Multi Usaha (BMU) sebagai salah satu anak usaha BUMN PT Semen Baturaja yang tergabung dalam DPW Federasi Buruh Indonesia (FBI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) saat menggelar demo di halaman kantor DPRD Sumsel, Senin (10/2) .

“ Saya agak sedih mendengar….. maaf pak, saya dulu pernah seperti bapak –bapak karena kerena disuatu perusahaan , kebetulan saya dulu pernah kerja dipertambangan , melihat tuntutan yang bapak-bapak sampaikan tadi , sangat-sangat menyalahi aturan semuanya, tidak manusiawi,” kata Rita sambil menghapus air matanya dengan tisu saat berdialog bersama 10 orang perwakilan buruh PT Baturaja Multi Usaha (BMU) di ruang banggar DPRD Sumsel.

Turut hadir Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Ajis, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli, anggota Komisi V DPRD Sumsel Tamtama Tanjung.

Rita berjanji akan memperjuangkan dimana harus ada kesepakatan kerja bersama atau KKB karena disitu apa yang ada dikegiatan yang dilakukan oleh pekerja termasuk hak-haknya dengan jelas sehingga tidak ada lagi korupsi, penekanan.

“ Yang seperti bapak bilang tadi spare partpun harus dibagi dua, itu sudah tidak benar, karena dimanapun kita berkerja namanya peralatan kerja itu tanggungjawab perusahaan bukan karyawan, disini kami akan berusaha, kalau harus dapat sangsi harus ada sangsi, karena banyak sekali mereka melanggar aturan yang ada, kalau bisa perusahaan ditutup, karena hak karyawannya tidak dipenuhi dan membuat semena-mena , itu tidak dibenarkan , karena saya bekas orang tambang sehingga saya tahu betul, kita-kita yang menjadi karyawan,” kata politisi PDIP ini.

Baca:  DPRD Palembang  Setujui Raperda RPJMD Kota Palembang 2018-2023

Dia mengajak puluhan sopir PT BMU yang tergabung dalam DPW Federasi Buruh Indonesia (FBI) Sumsel untuk tetap semangat dan sama –sama memecahkan masalah ini dengan menemukan titik akhir.

“ Jika kita berkerja di suatu perusahaan maka kita tanya ada kontrak kerjanya tidak, kalau tidak ada kontrak kerja kita akan dibuat semena-mena, tapi ini sudah terlanjur, tidak ada kontrak kerja, kami dari Komisi V akan berusaha membantu bapak-bapak sekalian,” katanya.

Sedangkan koordinator aksi Andreas OP mengatakan, para sopir ini mempertanyakan komitmen PT Baturaja Multi Usaha (BMU) sebagai salah satu anak usaha BUMN PT Semen Baturaja yang didirikan tahun 2016 dengan fokus usahanya dibidang penjualan, pengangkutan dan pemasaran tentunya memiliki sistem kerja yang baik dan terukur dalam bidang, management, finance, dan sumberdaya manusia.

Namun Kondisi ini berbeda di lapangan ketika adanya carut marut penanganan soal SDM operasional dan sistem kerja di PT BMU, Salah satunya adalah soal ketenaga kerjaan, PT BMU sebagai anak perusahaan plat merah harusnya memberikan contoh yang baik soal ketenaga kerjaan.

Baca:  Golkar Seluruh Sumsel Penuhi 30 Persen Keterwakilan Perempuan

“Namun fakta dilapangan sangat mengenaskan H dimana tenyata di zaman yang sudah merdeka ini ada perusahaan ( PT BMU ) yang masih memperlakukan karyawannya seperti budak !! upah dibayar murah dan tidak UMR 1, jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja tidak ada, status karyawan yang tidak jelas , tidak ada kontrak kerja, jam kerja yang tidak di atur, upah lembur yang tidak bayar, sopir menanggung biaya peralatan /perlengkapan kendaraan mobil masing-masing , adanya pungli terhadap para sopir , adanya jual beli jabatan posisi sopir dengan nilai rupiah yang bervariasi yang dilakukan oknum karyawan PT BMU,” katanya.

Dengan kata lain menurutnya PT BMU diduga telah melanggar UUD 1945 Pasal 28D ayat 2, UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU No 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan sosial tenage kerja, UU no 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), PP No 78 Tahun 2015 Tetang pengupahan, perpres 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja.

“Sangat miris ketika melihat nasib sopir PT BMU. kami sopir bekerja siang malam dengan harapan cukup untuk makan dan minum tapi oknum di PT BMU menikmati jerih payah kami sopir ini! dengan ongkang –ongkang kaki! dibalik meja layaknya para tuan takur dijaman perbudakan !!!, belum lagi ketika kami sopir ini sakit, kami sopir ini harus berobat sendiri dengan uang sendiri!, bahkan ketika kawan kami sopir melakukan operasi paru-paru akibat debu pun harus dengan uang sendiri, lalu kami bertanya ? dimana peran perusahan ????????, begitu juga ketika terjadi kecelakaan kerja, kami sopir ini juga yang bertanggung jawab baik financial dan lainnya, lalu untuk apa ada perusahaan ? untuk apa ada struktur kerja ? kalau semua dikembalikan ke sopir ??? kami ini apa sebenarnya ??? ……….. Budak kah?? Robotkah ?? ….. atau orang -orangan sawah,” tanya.

Baca:  Dansatgas TMMD ke 104 Kodim 0418 Palembang Beri Suprise kepada Ketum JPN Sriwijaya

Karena itu pihaknya meminta DPRD Sumsel untuk mendesak pihak PT BMU untuk segera memenuhi semua hak-hak karyawannya.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Ajis meminta seluruh data dilengkapi terkait permasalahan tersebut.

“ Karena perjanjian yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada diatasnya, pesan saya jangan takut soal intimidasi, ini harus kompak , kita dari Komisi V , kami pastikan tidak ada yang bermain mata dengan perusahaan, bisa saja pulang ini, bapak di panggil, diintimidasi, dipecat, tidak usah takut, berjuang apapun bentuknya pasti ada resiko, jika ada komitmen sama-sama , tidak ada masalah yang bisa diselesaikan bersama-sama,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Listrik Sering Padam, Warga Sebut PLN Baturaja Lebay

Baturaja, BP–Warga Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mengecam keras soal listrik padam. Listrik ...