Home / Headline / Dana Desa Harus Diimbangi Pengelolaan Akuntabel

Dana Desa Harus Diimbangi Pengelolaan Akuntabel

Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattalitti didampingi Ketua Komite I Agustin Teras Narang dan Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin menerima audiensi Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Jakarta, Jumat (24/1).

Jakarta, BP–Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, kapasitas kepala desa dalam pengelolaan dana desa sangat kurang. Alokasi dana desa yang besar harusnys diimbangi dengan sistem pengelolaan akuntabel, sehingga dapat digunakan untuk kemajuan desa. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi dari Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Ketua DPD RI, didampingi Ketua Komite I, Agustin Teras Narang dan Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin di Jakarta, Jumat (24/1).
Agustin Teras Narang, mengatakan, kasus yang melibatkan kepala desa terkait pengelolaan dana desa, karena kapasitas yang dimiliki perangkat desa kurang. Khususnya untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Teras Naras menyarankan agar perangkat desa diberikan pendampingan dan pelatihan, sehingga mempunyai kapasitas memadai untuk memajukan desa melalui dana desa yang diberikan pemerintah.
“Memang ada beberapa hal yang perlu kita lakukan peningkatan. Misalnya dari sisi keuangan, pertanggungjawaban dan pendampingan. Di sini kita sudah berbicara kapasitas dan kualitas. Kita harapkan ada satu perjalanan singkat, tapi akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan hasil akhir pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik,” kata Teras Narang.
Komite I DPD RI siap melakukan pendampingan kepada perangkat desa untuk peningkatan kapasitas pengelolaan dana desa. Teras Narang berharap DPD RI pun berkontribusi terhadap kemajuan daerah, diawali dengan peningkatan kapasitas perangkat desa agar pembangunan berjalan baik.
“Ketua DPD RI sudah memberikan arahan-arahan berkenaan dengan apa yang harus dilakukan terkait peningkatan kapasitas ini. Kami di Komite I juga ditugaskan dalam rangka untuk melakukan tugas legislasi, tugas pengawasan, dalam rangka untuk penyempurnaan bagaimana desa jauh lebih baik,” imbuhnya.
Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainudin menekankan pada keefektifan pengelolaan sumber daya desa secara optimal untuk kemajuan desa. Dirinya berharap sumber daya yang terdapat di desa dapat dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mumpuni sehingga dapat memberikan pemasukan untuk pembangunan desa.
“Kami dari Komite II menyoroti bagaimana sumber daya alam, dan sumber ekonomi di desa yang muaranya adalah kesejahteraan. Tentu yang diharapkan tadi adanya pembinaan pelatihan teadap BUMDes,” kata Bustami.
Ketua Umum Apdesi, Suhardi Buyung, mengakui, pengelolaan dana desa, kepala desa dan perangkatnya memiliki keterbatasan. Hal tersebut sudah disampaikan kepada kementerian terkait, namun belum mendapat solusi. Oleh karena itu, dia berharap DPD RI bersedia menjadi pembimbing dari desa-desa di provinsinya. Agar dana desa bisa dikelola dengan baik untuk memajukan masyarakat desa, tanpa berujung pada hukum.
“Kami melihat kepemimpinan LaNyalla sangat antusias memajukan desa. Satu visi dan misi dengan kita untuk desa lebih maju lagi. Kita minta juga ketua DPD RI sebagai pembina dari Apdesi,” harap Suhardi.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pilkada OI Diprediksi Dua Pasang

Inderalaya, BP–Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada September mendatang kemungkinan besar akan terjadi head ...