Home / Headline / Rencana Pemindahan Ibukota Negara Terburu-buru

Rencana Pemindahan Ibukota Negara Terburu-buru

Ketua Komite I DPD RI Teras Narang

Jakarta, BP–Komite I DPD RI menilai pemerintah terburu-buru merencanakan pemindahan Ibukota Negara mulai 2024. Sejumlah persoalan dapat menghambat di antaranya permasalahan regulasi dan tata kelola pemerintahan, kedudukan Provinsi Kalimantan Timur dan DKI Jakarta pasca pemindahan, pertanahan dan tata ruang, pembiayaan dan beban anggaran. Belum lagi pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta dampak sosial budaya dan kemasyarakatan.
Beberapa hal mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komite I DPD RI bersama Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Yayat Supriatna, dan Bernardus Djonoputro membahas rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), di gedung DPD Jakarta, Senin, (20/01).
“Target pemindahan Ibukota Negara di tahun 2024 ini saya bilang lumayan ambisius, kekhawatiran kita wajar karena waktu empat tahun itu sangat cepat, pembangunan kota itu prosesnya panjang dan menyangkut multi dimensi, apalagi persoalan membangun dan memindahkan Ibukota Negara,” ujar Ketua Komite I DPD RI Teras Narang.
Ketua Majelis Kode Etik Perencana Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro menjelaskan, tantangan merencanakan IKN bagaimana mengoptimalkan pengembangan wilayah terpadu.
“Perlu penataan kota yang matang oleh pemerintah, paling standar pembangunan infrastruktur minimal, karena kita akan mendesain IKN berkaitan dengan isu lingkungan, perubahan iklim, penggunaan energi, investasi, transportasi, masalah hunian, air bersih menjadi tema saat ini, bahkan perlu dipikirkan dalam 20-30 tahun ke depan sustainable development goal-nya sebuah kota,” tuturnya.
Senator NTB Achmad Sukisman, mengatakan, biaya yang harus dipersiapkan pemerintah memindahkan IKN hingga Rp 466 triliun dan pemerintah hanya mempersiapkan 20% dari APBN saat ini.
“Butuh biaya besar membangun di Kaltim, bahan baku saja perlu didatangkan dari tempat lain, karena tidak tersedia. Yang menjadi pertanyaan apakah mungkin empat tahun dapat dikebut? Jangan sampai pemerintahan baru nanti terbebani melanjutkan program IKN tersebut,” kata Achmad Sukisman.
Sedangkan, Senator Papua Barat Filep Wamafma menegaskan, dampak pembangunan IKN nanti jangan sampai menggerus dan menghilangkan budaya dan keberadaan masyarakat lokal. “Saya harap jangan sampai seperti Jakarta kehilangan suku aslinya yang terpinggirkan, saya minta negara harus menjamin hak-hak masyarakat adat dan meningkatkan efek ekonomi kepada mereka,” ujarnya.
“Tak bisa dipungkiri, rencana pemindahan ibukota mengundang perdebatan. Perdebatan itu menunjukkan bahwa ibukota bukan sekadar pusat pemerintahan negara semata, tetapi menyangkut sejarah, tata kelola pemerintahan, pelayanan, keamanan, dan anggaran, kelembagaan. Komite I berusaha mengelaborasi semua persoalan ini sebagai masukan dalam RUU IKN nanti berjalan dengan baik dan diterima semua pihak serta berkeadilan bagi daerah,” pungkas Teras Narang.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

ASN dan Warga Muba di Bantaran Sungai Diakomodasi di Rusun

Sekayu, BP–Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dibawah kepemimpinan Bupati Muba Dodi Reza sangat memperhatikan betul kondisi dan kebutuhan warga Muba ...