Home / Headline / Klaim Rumah Sakit Di Sumsel Belum Dibayar, DPRD Sumsel Akan Datangi BPJS Kesehatan

Klaim Rumah Sakit Di Sumsel Belum Dibayar, DPRD Sumsel Akan Datangi BPJS Kesehatan

BP/IST
Wakil Ketua  Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli

Palembang, BP

Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) akan meminta penjelasan kepada BPJS Kesehatan pusat terkait klaim rumah sakit di Sumsel yang belum di bayar hingga saat ini yang jumlahnya banyak.
“Dalam waktu dekat Komisi V DPRD Sumsel akan mendatangi BPJS Kesehatan, jumlah rumah sakit yang mengklaim itu , angkanya saya enggak tahu pasti seperti RSMH Rp 95 miliar, RS Siti Fatimah Rp 6 miliar, ini lagi direkap jumlahnya, ini akan kita minta BPJS Kesehatan pusat penyelesaiannya bagaimana,” tanya Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumsel Mgs Syaiful Padli, Rabu (15/1).
Selain itu pihaknya juga meminta pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan tarip BPJS Kesehatan, sehingga DPR RI Komisi XI harus membentuk pansus terkait kenaikan tarip BPJS Kesehatan ini sehingga kenaikan tarik BPJS Kesehatan bisa dibatalkan.
“ Dampak dari kenaikan tarip BPJS Kesehatan , masyarakat kita belum siap, terutama masyarakat yang berada di kelas III, ketika tadinya dia harus bayar Rp25 ribu menjadi Rp42 ribu, kalau orangnya ada lima , dia harus mengeluarkan kocek yang besar, kita segera mendatangi BPJS Kesehatan pusat,” kata politisi PKS ini .
Sementara itu pihak BPJS Kesehatan mengakui masih memiliki utang sebesar Rp 14 triliun ke mitra rumah sakit.
Utang tersebut dipastikan akan lunas tahun ini. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, besaran angka utang tersebut merupakan bawaan dari tahun lalu. Fachmi menyebut, utang tersebut sebenarnya sudah jatuh tempo pada 31 Desember 2019 lalu.
Kendati demikian, Fachmi memastikan bahwa utang tersebut akan dilunasi pada tahun ini. Hal ini akan mampu terealisasi dengan memperhitungkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2020.
“Tahun ini utang-utang rumah sakit akan bersih semua. Mungkin di akhir tahun walaupun tidak banyak tapi sudah mulai ada tanda-tanda program ini sustain,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (6/1).
Menurutnya dengan kondisi keuangan yang sudah membaik nantinya, BPJS dapat fokus meningkatkan kualitas pelayanan peserta.
Ditemui di tempat yang sama, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas menegaskan bahwa utang akan dibayarkan dengan iuran peserta yang telah disesuaikan. Sehingga, pemerintah diharapkan tidak lagi terbebani dengan berbagai macam bentuk suntikan dana.
“Jadi ke depan kita akan gunakan cashflow dengan baik,” kata Iqbal. Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi menaikan iuran BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2020 melalui Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 Tentang Penyesuaiaan Iuran BPJS Kesehatan. Langkah ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menambal defisit anggaran JKN.
Adapun hingga 31 Oktober 2019, BPJS Kesehatan mencatat terdapat utang yang sudah jatuh tempo sebesar Rp 21,16 triliun. “Kita sudah utang jatuh tempo Rp 21,1 triliun. Inilah yang kami sampaikan pada rapat terakhir 2 September. Kalau kita tidak melakukan langkah konkret, di akhir tahun kita akan defisit Rp 32 triliun,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Rabu (6/11/2019).
Utang jatuh tempo ini artinya ketika BPJS Kesehatan belum melakukan pembayaran klaim selama 15 hari sejak verifikasi klaim dilakukan. Sebelum verifikasi dilakukan, proses pengajuan klaim dari faskes pun dilakukan selama 10 hari. Fachmi menerangkan, untuk setiap keterlambatan membayar, pihaknya harus membayar denda kepada rumah sakit sebesar 1 persen setiap bulannya.
Tak hanya utang jatuh tempo, BPJS Kesehatan pun memiliki outstanding claim (OSC) sebesar Rp 2,76 triliun, dimana ini merupakan klaim yang telah ditagihkan ke BPJS Kesehatan dan dalam proses verifikasi.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pangdam II Sriwijaya Hadiri Rapim Kemenhan RI 2020

Palembang, BP Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, S.I.P., M. Hum., menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI Tahun. 2020, ...