Home / Headline / APBD Sumsel Tahun 2020 Tak Kunjung Selesai, Dr Febrian: Soal Komunikasi, Ini Khan,  Gubernur  Harus Mampu  Mengayomi

APBD Sumsel Tahun 2020 Tak Kunjung Selesai, Dr Febrian: Soal Komunikasi, Ini Khan,  Gubernur  Harus Mampu  Mengayomi

BP/IST
Dr Febrian SH MS

Palembang, BP

Aksi empat dari sembilan Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan aksi walkout sekaligus mundur dalam  Rapat tanggapan Tim Anggaran Pemerintah Anggaran  (TAPD) terhadap laporan Komisi Komisi terkait singkronisasi APBD Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2020 diruang badan anggaran ( Banggar) DPRD Sumsel, Selasa (17/12) malam menjadi keperihatinan anggota DPRD Sumsel periode 2014-2019.

Hal ini diperparah dengan rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda  penyampaian laporan pembahasan banggar DPRD Sumsel terhadap raperda APBD 2020 yang diselenggaran usai Rapat tanggapan Tim Anggaran Pemerintah Anggaran  (TAPD) terhadap laporan Komisi Komisi terkait singkronisasi APBD Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2020 diruang badan anggaran ( Banggar) DPRD Sumsel, Selasa (17/12) malam menjadi tidak qorum.

Menurut Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Febrian SH MS melihat deadlocknya pengesahan APBD Sumsel tahun 2020 salah satu penyebab  tidak dapat diambil satu keputusan dalam kaitan tindakan hukum tertentu  seperti keputusan untuk APBD.

“ Tentu kita  harus tahu pangkal penyebab persoalan ini, secara umum yang beredar di media massa, tidak prinsip betul, apalagi sudah dilakukan  konsultasi Kementrian Dalam Negeri, misalnya nomenklatur bantuan terhadap camat itu khan memang ada di kabupaten kota namun tetap dimasukan pihak TAPD , artinya khan seyogyanya khan apakah  konsep Pemprov itu dimatanya anggota dewan suatu tindakan pelanggaran hukum atau tidak , sehingga hitung-hitungan terhadap rencana itu bisa dilanjutkan atau tidak ,” katanya, Kamis (19/12).

Baca:  KPU Palembang Hormati Dan Ikuti Proses Hukum

Lalu ada beberapa item yang dimintakan Fraksi PKS sebenarnya dinilainya bentuk kompromi terhadap pendekatan rencana pembangunan.

“ Kalau dewan itu khan pada umumnya  berasal atau berawal aspirasi masyarakat namanya konstituen sehingga bisa saja, apalagi pada fraksi tertentu atau partai tertentu  punya afiliasi kedekatan konvensional terhadap konstituen, kayak PKS dengan guru dan macam-macam yang lain, intinya kalau deadlock itu khan satu peristiwa politik, solusinya harus segera diambil, solusinya tidak ada lain persoalan komunikasi tidak jalan antara eksekutif dan legislatif yang tetap mengutamakan soal ego, ini khan harusnya Gubernur itu harus mampu mengayomi seluruh baik TAPDnya , baik OPDnya  maupun hubungan eksekutif dan legislatif,  dia (Gubernur) itu khan ketua Forkompinda itu, jangan terjadi , karena ini jadi preseden buruk,” katanya.

Jika pengesahan APBD Sumsel deadlock saat diputus dalam rapat paripurna artinya tidak ada APBD baru, maka menurut Febrian akan diambil alih oleh Kementrian Dalam Negeri.

“ Ini sebenarnya masalah komunikasi, komunikasi harus didasarkan kepada legalitas tindakan,   kuncinya di pak Gubernur, harus dikomunikasikan , itu khan logikanya gini, itu ada partai pendukung pak Gubernur waktu mencalonkan, nanti juga pak Gubernur mau nyalon butuh itu parpol itu, masak pak Gubernur enggak butuh parpol pendukung kalau mau calon lagi, “ katanya.

Baca:  Apel Gelar Pasukan Operasi ketupat Musi Tahun 2019 Polda Sumsel di Gelar

Dan Sekda yang juga Ketua TAPD Sumsel menurutnya  merupakan kepanjang tanganan dari Gubernur Sumsel itu sendiri.

“Kenapa harus ngotot soal camat, kenapa harus ngotot soal kewenangan kabupaten kota ,” tanyanya.

Apalagi kalau melihat jadwal APBD Sumsel  harus sudah selesai tanggal 30 November.

” Kalau terlambat, ada batas waktu enggak nanti , kalau dia deadlock pastilah enggak paripurna, khan syarat paripurna itu khan  2/3 harus hadir, artinya tidak bisa diambil keputusan terhadap rencana anggaran APBD baru, , kalau diambil alih Kemendagri, ini predesen buruk, kita ini cuma Rp10 triliun, rugi dong dan logikanya pakai APBD lama dan Kementrian Dalam Negeri yang akan memutuskan itu,” katanya.

Febrian menyarankan para pihak untuk memaksimalkan komunikasi dengan sisa waktu yang ada.

“Saya cuma wanti-wanti legalitas terhadap nomenklatur itu penting, karena itu bisa jadi temuan dalam perencanaan kebijakan yang keliru bisa jadi potensi masalah korupsi, kalau kemarin Kemendagri sudah mengeluarkan mana –mana di APBD Sumsel yang tidak boleh di anggarkan, ikuti saja , jadi komentar saya kalau itu bukan kewenangan provinsi ya tinggalkan, bisa melalui model lain misalnya  bantuan pada daerah kabupaten kota yang memang diperuntukkan untuk camatnya, bisikkan saja tinggal bupati/walikotanya ini untuk camat,” katanya.

Baca:  Menulis Sejarah Dengan Terjun Kelapangan

Selain itu menurutnya , dalam penganggaran harus sesuai dengan perencanaan , sesuai dengan kewenangan ,” Ini khan kewenangan provinsi ,” katanya.

Terkait anggaran insentif guru honor yang kemarin dialihkan menjadi anggaran infastruktur sekolah dalam pembahasan APBD Sumsel 2020 menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) ini, kalau memang menjadi kewenangan provinsi bisa saja dilaksanakan.

“ Untuk SMA saja provinsi , guru, jadi ada ada kewenangan langsung untuk guru honor , kecuali SMP,” katanya.

Terkait rencana penimbunan dan pemagaran lahan milik Pemprov di Kramasan yang rencananya akan dijadikan kantor Gubernur Sumsel baru, Febrian mengatakan, harus melihat perda tata ruang yang dibawahi oleh undang-undang tata ruang.

“Peruntukan untuk Kramasan itu persis tidak untuk perkantoran, harus baca dong, pinter-pinter dong, kalau mau jadi kantor Gubernur Sumsel yang baru harus dirubah dong tata ruang, sederhana melihat itu tapi peruntukan itu jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kapolda Sumsel Ambil Sumpah Peserta Calon Seleksi Dibangum Polri TA 2020

Palembang, BP Kapolda  Sumatera Selatan (Sumsel)  Irjen Pol Drs. Priyo Widyanto, M.M., mengambil Sumpah dan melaksanakan Penadatangan Fakta Integritas Seleksi ...