Home / Headline / Wacana Hadirkan Kembali Utusan Golongan Dalam MPR RI Mulai Muncul

Wacana Hadirkan Kembali Utusan Golongan Dalam MPR RI Mulai Muncul

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan ada wacana menghadirkan utusan golongan dalam MPR.

Jakarta, BP–Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara dalam amandemen terbatas UUD NRI 1945 sangat penting, dan pemikiran dari Pengurus Pusat Muhammadiyah menghadirkan kembali utusan golongan dalam wajah MPR RI menjadi masukan. Usulan tersebut bisa membuka ruang dialektika lain dalam wacana amandemen kelima UUD NRI 1945.
“Anggota DPR RI menyuarakan suara rakyat, khususnya dari masing-masing daerah pemilihan. Sementara Anggota DPD menyuarakan suara daerah per provinsi. Kini pertanyaannya, siapa yang mewakili suara-suara golongan, khususnya yang minoritas? Memang bisa disalurkan melalui anggota DPR maupun DPD. Tapi sejauh mana efektifitasnya, bisa diperdebatkan. Karena itu, pemikiran PP Muhammadiyah mengenai utusan golongan ini menarik untuk dielaborasi lebih jauh,” ujar Bamsoet dalam diskusi ‘Refleksi Akhir Tahun MPR RI’, di Jakarta, Rabu (18/12).
Menurut Bamsoet, munculnya wacana utusan golongan karena prihatin atas kondisi demokrasi Bangsa Indonesia yang sudah terjebak dalam angka-angka. Padahal, belum tentu angka-angka tersebut mewakili suara rakyat keseluruhan.
“Wacana utusan golongan belum dibahas lebih jauh di internal MPR RI. Saat PP Muhammadiyah menyampaikan hal tersebut, kami lempar lagi ke publik agar bisa mewarnai ruang dialektika. Tak perlu buru-buru ditelan atau dimentahkan. Biarkan usulan tersebut mewarnai diskursus kebangsaan kita. Para ahli hukum tata negara, sosiologi, bahkan sejarawan yang mengerti betul embrio kelahiran Indonesia, perlu terlibat dalam diskusi ini. Bagaimana jati diri bangsa Indonesia. Apakah utusan golongan relevan diadakan kembali, jawaban akhirnya rakyatlah menentukan.
Terkait wacana amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara, kata Bamsoet, MPR RI 2019-2024 memulai dengan melakukan silaturahim kebangsaan. Ke para mantan presiden, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat hingga media massa.
Sementara ini lanjut dia, pimpinan MPR RI sudah berdiskusi dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, dan dalam waktu dekat akan ke Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Sejumlah kunjungan ke media massa juga sudah dilakukan.
“Jadi atau tidak amandemen kelima dilakukan, tergantung kehendak rakyat. MPR RI tak mungkin melangkahi rakyat, karena itulah kita buka ruang dialog seluasnya. MPR RI punya golden time hingga 2023 untuk menyelesaikan apakah amandemen bisa dilakukan pada periode ini atau tidak. Karena jika sudah memasuki 2024 dan mendekati Pemilu, khawatir ada penilaian politis yang tak sejalan kepentingan bangsa,” papar Bamsoet.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Ditipu Kenalan Baru, Uang Rp20 Juta Raib

Palembang, BP Sial dialami Rizka (28), warga Jalan Lunjuk Jaya, Gang Amal, Kecamatan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat (IB) I ...