Home / Pemerintahan / Sesjen Ma’ruf Cahyono: Bicara Kewarganegaraan Domain Kajian MPR

Sesjen Ma’ruf Cahyono: Bicara Kewarganegaraan Domain Kajian MPR

Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono dalam acara peluncuran buku.

Jakarta, BP–Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono mengatakan, pembicaraan tentang kewarganegaraan merupakan domain kajian di MPR. Berbicara tentang kewarganegaraan dan politik hukum adalah berbicara tentang tata negara yang menjadi domain kajian MPR.
“Proses dan dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan sangat erat kaitannya dengan tugas MPR. Sesuai UU MD3, MPR terus melakukan kajian sistem ketatanegaraan, kajian terhadap konstitusi UUD NRI Tahun 1945, dan kajian terhadap implementasi konstitusi. Implementasi konstitusi seperti UU Kewarganegaraan menjadi domain kajian di MPR,” ujar Ma’ruf dalam peluncuran buku “Dinamika Pembentukan UU Kewarganegaraan Republik Indonesia” di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12).
Hadir dalam peluncuran buku ini Pimpinan Fraksi Partai Golkar MPR Ferdiansyah dan Mujib Rohmat, Murdaya Poo (anggota Pansus RUU Kewarganegaraan RI 2005 – 2006), Ketua Umum Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Rikard Bagun, dan narasumber dalam diskusi buku ini yaitu Hamid Awaluddin (Menkumham saat pembahasan RUU Kewarganegaraan 2005 – 2006), Lukman Hakim Saifuddin (anggota Pansus RUU Kewarganegaraan RI 2005 – 2006), Nursyahbani Katjasungkana (anggota Pansus RUU Kewarganegaraan RI 2005 – 2006), dan Topan Sapuan (Kasubdit Pewarganegaraan Ditjen AHU Kumham).
Mewakili Pimpinan MPR RI, Ma’ruf mengapresiasi peluncuran dua jilid buku dengan judul “Dinamika Pembentukan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia”. “Ini mungkin yang pertama kali dinamika pembentukan UU dibuat dalam bentuk buku,” katanya.
Menurut Ma’ruf, kajian khusus terhadap kewarganegaraan merupakan kajian implementasi dari pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Jadi MPR menilai tepat sekali peluncuran dan diskusi buku diadakan di MPR. “Kewarganegaraan adalah wacana yang menjadi fokus kajian di MPR. Kita mendapatkan raw material. Karena itu buku ini akan disampaikan kepada Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR,” tambahnya.
Ma’ruf menegaskan UU Kewarganegaraan harus tegak lurus dengan Pancasila, yaitu religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi dan keadilan. Rujukannya adalah Pembukaan UUD dan Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945. “MPR sebagai rumah kebangsaan membangun wacana dan diskursus tentang kebangsaan. UU Kewarganegaraan ke depan sebagai kajian bisa merespon kebutuhan saat ini,” jelasnya.
Ketua Umum IKI Rikard Bagun menjelaskan, buku ini merupakan rekaman perdebatan atau risalah rapat-rapat dalam pembahasan RUU Kewarganegaraan. Meski demikian, buku ini tidak sekadar rekaman melainkan menunjukkan ekspresi sebuah kepedulian wakil rakyat tentang hak sipil yang selama ini kurang diperhatikan.
“Ada anggapan kewarganegaraan hanya ditujukan pada warga keturunan. Tetapi, pada kenyataannya banyak warga Indonesia belum mempunyai dokumen kewarganegaraan, seperti KTP, akte kelahiran, kartu keluarga. IKI sudah mengadvokasi dan membantu sebanyak 600 ribu warga untuk memperoleh dokumen kewarganegaraan,” paparnya.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pencuri Diamankan Tim Tekab Polrestabres Palembang

Palembang, BP Melakukan pencurian dalam gudang, Hanan (36) warga Jalan Mangkubumi, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur (IT) II Palembang, ...