Home / Headline / Sekjen DPD RI Terima Konsultasi DPRD Tanah Datar

Sekjen DPD RI Terima Konsultasi DPRD Tanah Datar

Sesjen DPD RI Reydonyzar Moenek ketika menjelaskan fungsi dan tugas lembaganya kepada DPRD Tanah Datar

Jakarta, BP–Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek menerima rombongan delegasi DPRD Kabupaten Tanah Datar. Kedua lembaga negara ini bertukar pikiran terkait tugas dan fungsinya.
“Kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Tanah Datar ini mampu meningkatkan sinergitas dan harmonisasi tugas, fungsi serta kewenangan dari dua lembaga. Ke depan pertemuan seperti ini bisa terus ditingkatkan,” ujar Reydonnyzar di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (18/12).
Reydonnyzar menjelaskan DPD RI dan DPRD Kabupaten Tanah Datar mempunyai persamaan atau komitmen membangun dan mensejahterakan daerah. Kedua lembaga ini juga mensuarakan dinamika aspirasi masyarakat. “Betul bila dikatakan DPRD Kabupaten Tanah Datar bekerja secara efektif, efisien, serta mengartikulasikan tugas secara baik sesuai tugas pokok dan fugsinya,” kata Reydonnyzar.
Dia juga berharap ke depan dapat terjalin hubungan sinergis dan harmonis tidak hanya DPRD Kabupaten Tanah Datar tapi seluruh DPRD di Indonesia. Karena bagaimanapun salah satu tugas yang melekat kepada DPD RI melakukan fungsi, evaluasi, dan monitoring terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang berhubungan dengan DPRD.
“Jadi ini semakin efektif peran dan tugas DPRD di seluruh Indonesia bersama DPD RI. Sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menjamin tugas dan fungsinya masing-masing,” jeasnya.
Reydonnyzar menambahkan, saat ini DPD RI sedang berproses dalam fungsi penganggaran yang dikaitkan dengan regulasi. DPD RI tidak membantah bahwa kewenangannya masih terbatas, namun dengan dinamika perubahan terkait beberapa isu yang mengemukan dan membangun sinergitas antara DPD RI dengan DPR RI. “Terutama dalam RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah DPD RI, DPR RI, dan Pemerintah. Dimana nantinya DPD RI mampu meningkatkan sinergitas dan harmoni dalam fungsi budget,” harapnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Anton Yondra menjelaskan, pertemuan ini untuk mengetahui tugas dan fungsi DPD RI, terutama Panitia Musyawarah DPD RI. Menurutnya, informasi yang didapat hari ini sudah cukup puas, karena bisa mengetahui struktur DPD RI.
“Kami juga membawa aspirasi yang telah kita sampaikan seperti bagaimana penguatan fungsi DPRD di dalam UU dan peraturan pemerintah lain. Sama halnya kita perlu juga mengkuatkan tugas dan fungsi DPD RI,” tuturnya.
Anton berharap DPD RI salah satu lembaga negara harus memiliki kekuatan yang sama dengan DPR RI. Pihaknya menyadari anggota DPD RI tidak mempunyai fungsi anggaran, namun ketika anggota DPD RI turun ke lapangan pasti masyarakat menanyakan apa oleh-oleh pembangunan pusat kepada derah. “Karena masyarakat di daerah biasanya menilai hasil kerja pembangunan kepada kampung halamannya,” paparnya.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kapolda Sumsel Bersama Direktur PTPN VII Gelar MoU Terkait Pengamanan

Palembang, BP Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol Drs Priyo Widyanto M.M menerima audensi Direktur PTPN VII dan rombongan, Senin ...