Home / Headline / Rapat Paripurna Tidak Qorum, Pengesahan APBD Sumsel 2020 Terancam Diambil Alih Kemendagri

Rapat Paripurna Tidak Qorum, Pengesahan APBD Sumsel 2020 Terancam Diambil Alih Kemendagri

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati usai rapat paripurna pengesahan APBD Sumsel 2020

Palembang, BP

Aksi empat dari sembilan Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan aksi walkout sekaligus mundur dalam  Rapat tanggapan Tim Anggaran Pemerintah Anggaran  (TAPD) terhadap laporan Komisi Komisi terkait singkronisasi APBD Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2020 diruang badan anggaran ( Banggar) DPRD Sumsel, Selasa (17/12) malam berbuntut panjang.

 

Rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda  penyampaian laporan pembahasan banggar DPRD Sumsel terhadap raperda APBD 2020 yang diselenggaran usai Rapat tanggapan Tim Anggaran Pemerintah Anggaran  (TAPD) terhadap laporan Komisi Komisi terkait singkronisasi APBD Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2020 diruang badan anggaran ( Banggar) DPRD Sumsel, Selasa (17/12) malam menjadi tidak qorum.

Baca:  Pesona Puteri "Yang" dari Muntok Isteri Sultan Palembang

 

Hal ini disebabkan dari 75 orang total anggota DPRD Sumsel,  yang menghadiri rapat paripurna hanya 23 orang saja  dan yang tidak hadir karena izin sebanyak 4 orang dan  yang tidak hadir dalam rapat tersebut dan masih ditunggu kehadirannya sebanyak 48 orang.

 

Rapat paripurna sendiri dipimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dan dihadiri Wakil Gubernur Sumsel  H Mawardi Yahya dan sejumlah OPD dan undangan.

 

Dua kali skor yang dilakukan Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati juga tidak juga membuat qorum rapat paripurna DPRD Sumsel tersebut.

Anita mengatakan , seharusnya , Rabu (18/12) sampai tanggal Senin (23/12)   DPRD  Sumsel sudah melakukan reses ke daerah pemilihan.

Baca:  DPRD Sumsel Harapkan Cabor Manfaatkan JSC Dengan Even Nasional Dan Internasional

“ Kalau mengacu ini tinggal dua pilihan, tiga hari atau setelah rapat banmus, saya ingatkan rapat banmus bisa terjadi jika masing-masing reses sampai ke 23 bahkan bisa sampai selesai natal, karena kita ketemu di tanggal 26 untuk rapat paripurna penyampaian hasil reses dan pengesahan perda zonasi, sehingga saya tawarkan untuk pengesahan APBD dihari Jumat (20/12) malam, mohon kerelaan rekan-rekan,” katanya.

 

BP/DUDY OSKANDAR
suasana rapat paripurna pengesahan APBD Sumsel 2020

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas memilih rapat paripurna pengesahan APBD 2020 Jumat (20/12) malam.

“ Artinya siangnya kita reses, sore masuk kembali ke Palembang lalu paripurna , sabtu  kembali ke dapil masing-masing, kalau menunggu banmus kemungkinan baru bisa qorum banmus ini tanggal 26 karena ada paripurna, itu tidak jadi jaminan ketika banmus  , kita bisa menjadwalkan pada hari , artinya hari yang tersisa tinggal 27, 28, 30,  karena 31 libur tanggal 1 Januari 2020 libur, ini juga menjadi pertimbangan , memang waktu terakhirnya 31 Desember walaupun artinya di Januari belum di evaluasi, makanya saran saya apapun yang terjadi jumat kita paripurna,  kalau tidak qorum lagi  paling kami kami pimpinan berempat diberhentikan sementara oleh Menteri Dalam Negeri dan DPRD Sumsel diambilalih oleh Kementrian Dalam Negeri untuk menyelesaikan APBD 2020 sampai tanggal 31 Desember,” katanya.

Baca:  PLN UP3 Ogan Ilir Jamin Pasokan Listrik Aman saat Idul Adha dan Perayaan Kemerdekaan

Akhirnya Anita Noeringhati memutuskan rapat paripurna pengesahan APBD 2020 di tunda hingga Jumat (20/12).

“ Saya sebagai pimpinan menunda rapat paripurna kita sampai Jumat (20/12) malam pukul 19.00, rapat saya nyatakan selesai dan saya skor,” katanya. osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Sepi Orderan, Penjahit Tertolong Program Gerakan Masker Muba

Sekayu, BP–Wabah Covid-19 atau virus corona berimbas kepada perekonomian sebagian masyarakat, tak terkecuali bagi kalangan Penjahit di Muba yang mengaku ...