Home / Headline / Empat Fraksi DPRD Sumsel Walkout dan Mundur dari Rapat Singkronisasi APBD Sumsel 2020

Empat Fraksi DPRD Sumsel Walkout dan Mundur dari Rapat Singkronisasi APBD Sumsel 2020

BP/DUDY OSKANDAR
Walkout sekaligus mundur dari rapat banggar DPRD Sumsel pertama dilakukan Ketua Fraksi PKS yang dijabat Askweni.

Palembang, BP–Empat dari sembilan Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan aksi walkout sekaligus mundur dalam  Rapat tanggapan Tim Anggaran Pemerintah Anggaran  (TAPD) terhadap laporan Komisi Komisi terkait singkronisasi APBD Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2020 di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, Selasa (17/12)  malam.

Walkout sekaligus mundur dari rapat pertama dilakukan Askweni dari Fraksi PKS yang merasa kecewa lantaran anggaran Rp 5 miliar untuk intensif guru honor saat pembahasan di komisi dengan OPD dialihkan untuk pembangunan infastruktur sekolah di sejumlah kabupaten sekolah di Sumsel.

“Di mana letak fungsi DPRD ini? Kalau memang begitu kita serahkan kepada eksekutif, silakan jalankan angka ini melalui pergub. Khusus fraksi PKS, pamit undur diri tidak terlibat dalam pembahasan ini, silakan tetapkan dan jalankan anggaran ini dengan pergub, kami tidak akan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD itu hak kami, tidak ada kemauan kedua belah pihak, hanya ada satu kemauan, satu pihak saja untuk memasukkan usulan anggaran ini, ini kejadian di komisi V anggaran guru honor dipindahkan untuk pembangunan walaupun menurut saya walaupun hanya Rp5 miliar biarkan saja, jadi silakan atur APBD ini dengan pergub,” kata Askweni sambil langsung meninggalkan ruang Banggar bersama anggota Fraksi PKS lainnya.

Sejurus kemudian MF Ridho selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat dan juga anggota DPRD Sumsel ikut mundur dalam pembahasan tersebut.

BP/DUDY OSKANDAR
MF Ridho selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat dan juga anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel mundur dalam pembahasan di Banggar DPRD Sumsel

“Jika apa yang menjadi mekanisme yang sudah dilalui dari tahapan awal masih tetap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh TAPD melalui Pak Muklis tadi, kami dari Fraksi Partai Demokrat mundur dan tidak dapat menerima apa yang menjadi pembahasan APBD 2020. Jadi untuk fraksi demokrat kita keluar,” kata Ridho yang langsung keluar diikuti anggota Fraksi Demokrat lainnya.

Baca:  75 Anggota DPRD Sumsel ‘Baru’ Ikuti Gladi Bersih Persiapan Pelantikan

Sebelumnya Fraksi Partai Demokrat mempermasalahkan ada kegiatan baru yang belum disetujui karena E-Sumsel sudah dibuka dari awal  namun kegiatan baru munculnya belakangan.

“Mulai dari pembahasan pra anggaran untuk munculnya kegiatan baru, itu sudah muncul dalam pembahasan di komisi, makanya tetap komisi konsisten sampai pembahasan semalam, jadi kalau kita mendengar yang disampaikan Pak Muklis (sekretaris TAPD) tadi bahwa ini kesannya baru muncul saya meng-counter itu, kalau ini dianggap terlambat bukan kewenangan komisi menyampaikan tapi OPD yang harus melaporkan bahwa  kegiatan-kegiatan itu kami melihat  bahwa dari 17 kabupaten kota itu tidak  menganut asas pemerataan aspirasi yang berkembang dalam komisi minta pemerataan, sehingga setiap anggota Komisi IV yang memang cerminan seluruh dapil  yang ada di Sumsel ini mengusulkan dan ini memang diatur dalam peraturan dan kalau ini dianggap terlambat pasal 343 Permendagri tahun 2017 ada berita acara , kenapa sebelum menandatanganan KUA PPAS OPD OPD tidak di inventarisir hanya mengakomodir permasalahan yang berkembang di banggar kenapa tidak di sisir per OPD ada enggak perubahan sehingga menjadi lampiran sebelum menandatanganan KUA PPAS,” katanya.

Baca:  Calon Pemimpin Sumsel Yang Berusia Muda Buka Ruang Parsialisasi kelompok Pemilih Pemula

Kemudian disusul Fraksi PAN melalui Ketua Fraksi PAN Junaidi SE juga ikut mundur dalam pembahasan tersebut.

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua Fraksi PAN Junaidi SE bersama anggota Fraksi PAN saat mundur dalam pembahasan di Banggar DPRD Sumsel

“Usulan yang tidak diindahkan dari hasil hasil rapat komisi,  kami dari Fraksi  PAN juga ikut mundur, ” katanya langsung keluar bersama anggota Fraksi PAN lainnya.

Selanjutnya Fraksi PKB melalui Ketua Fraksi PKB Nasrul Halim juga ikut mundur.

“Kami Fraksi PKB untuk saat ini mungkin belum bisa bersama sama,” katanya yang langsung keluar diikuti anggota Fraksi PKB yang lainnya.

Rapat yang dihadiri Ketua TAPD sekaligus Sekda Sumsel H Nasrun Umar dan jajaran ini hanya terdiam tidak bisa mencegah aksi tersebut terjadi.

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua Fraksi PKB Nasrul Halim bersama anggota Fraksi PKB saat mundur dalam pembahasan di Banggar DPRD Sumsel.

Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati yang didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Sumsel mengatakan, kalau apa yang menjadi  kewenangan DPRD Sumsel dalam rapat tersebut tidak diakomodir sedikit pun.

Anita mengaku sebenarnya ingin mengikuti langkah teman-temannya yang walkout tersebut dan ingin meninggalkan ruangan ini tapi alanglah tidak eloknya jika dirinya meninggalkan rapat ini tanpa ada endingnya, tapi walaupun dipaksakan rapat paripurna nanti juga tidak bisa qorum.

Baca:  Mengenang “Memoirs Of Ak Gani” Dalam Pementasan Teatrikal

“Kalau ternyata pembahsan tidak terima kita serahkan ke Mendagri juga kita menyatakan kemarin bilang ini dilarang oke sekarang sama hasil pembahasan komisi yang dilakukan nersama mitra berdasarkan dokumen yang ada dan sudah disepakati OPD yang kadang kita sesalkan pendamping Bapeda, BPKAD begitu OPD yang bersangkutan sehingga kita selalu dibenturkan seperti ini kalau cara dalam rapat kita hanya didampingi mereka tidak ada fungsinya,” kata Anita.

Kini menurut politisi partai Golkar ini laporan komisi-komisi di DPRD Sumsel sudah selesai dan sudah disampaikan ke TAPD dan Banggar.

Untuk itu menurut Anita hasil ini tetap diteruskan rapat paripurna walaupun tidak qorum ditunda dan ditentukan kemudian apapun hasilnya yang penting sudah dijalankan.

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana rapat singkronisasi APBD APBD Sumsel 2020

“Saya sebagai ketua DPRD, Ketua Banggar tidak ingin bahwa saya masuk di dalam perbedaan persepsi yang mengakibatkan lembaga DPRD  tidak bertanggungjawab, itu saya tidak mau, dari awal KUA PPAS bertentanganpun saya berusaha marikan kita satukan persepsi dengan catatan-catatan, tapi kalau toh sampai akhir  kita diberhentikan sementara itu konsekuensi jabatan , konsekuensi jabatan saya siap! tapi saya tidak mau dianggap saya tidak bertanggungjawab untuk lembaga ini,” katanya sembari meminta sekwan untuk mempersiapkan rapat paripurna.

Sedangkan Ketua TAPD yang juga Sekda Sumsel H Nasrun Umar mengatakan, setelah usul menskor disetujui mereka melakukan rapat berserta OPD terkait , setelah itu hasil rapat dilaporkan ke pimpinan.

“Arahan akan disampaikan pada rapat banggar yang terhormat ini, namun apapun yang kami sampaikan  dengan segala hormat, itulah yang dapat kami lakukan semaksimal kami, kami sudah  menyampaikan beberapa kali kalau TAPD ini adalah instrumen penyampai didalam rapat banggar yang tentunya mempunyai sangat keterbatasan untuk dapat bagaimana usaha kami mensingkronisasi ini, silahkan kepala BPKAD untuk menyampaikannya secara jelas tidak boleh bertele-tele sampaikan apa adanya dan kita tentu  harus siap untuk menyikikapi apa sikap yang timbul daripada apa yang menjadi kesimpulan kita,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Muara Medak Sulap Lidi Kelapa Sawit Jadi Piring

Sekayu, BP–Lowongnya aktivitas setelah disibukkan dengan kegiatan di rumah tidak membuat kalangan emak-emak di Dusun Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir ...