Home / Headline / Pembina Yayasan Harapan Palembang Dituntut 1Tahun

Pembina Yayasan Harapan Palembang Dituntut 1Tahun

BP/IST
Lantaran menggelar  pendidikan tingkat perguruan tinggi tanpa izin pemerintah, Sofyan Sitepu, selaku Pembina Yayasan Harapan Palembang dituntut dengan hukuman satu tahun penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (17/12).

Palembang, BP

Lantaran menggelar  pendidikan tingkat perguruan tinggi tanpa izin pemerintah, Sofyan Sitepu, selaku Pembina Yayasan Harapan Palembang dituntut dengan hukuman satu tahun penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (17/12).

Dalam persidangan, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Purnama Sofyan, terdakwa juga dituntut dengan pidana denda sebesar Rp5 juta subsider satu bulan kurungan setelah perbuatannya terbukti bersalah melanggar Pasal 71 Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain Sofyan, dalam berkas terpisah, istrinya, Hj Maimunah Sitorus yang berstatus sebagai Ketua di Yayasan Harapan Palembang dituntut oleh jaksa dengan hukuman lebih ringan selama delapan bulan penjara dan denda Rp5 juta subsider satu bulan kurungan.

Dihadapan majelis hakim diketuai Bagus Irawan, beberapa hal yang menjadi pertimbangan keringanan hukuman yang dibacakan jaksa, yakni pada terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya salah dan terdakwa juga sudah mengupayakan agar mahasiswa program Diploma III SKM dengan menawarkan, apabila izin belum keluar agar mahasiswa pindah ke program Strata I secara cuma-cuma, akan tetapi tawaran itu ditolak mahasiswa.

Selain itu dari fakta persidangan juga terungkap bahwa adaya upaya para terdakwa untuk mengganti rugi senilai Rp350 juta, akan tetapi tawaran itu kembali ditolak karena dianggap tidak sesuai dengan tuntutan sebelumnya yakni senilai Rp750 juta.

Usai jaksa membacakan surat tuntutan, majelis hakim yang diketuai Bagus Irawan menunda persidangan dan kembali akan dilanjutkan pada 7 Januari 2020 dengan agenda pembacaan nota pembelaan.

“Sidang kita tunda dan kembali akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan. Silakan para terdakwa kembali ke sel tahanan masing-masing,” kata Bagus saat menutup persidangan.

Sementara itu berdasarkan dakwaan jaksa disebutkan bahwa pada 20 Juli 2013, terdakwa mendirikan Yayasan Harapan Palembang sesuai Akta Notaris H.Zulkifli Sitompul, SH Nomor : 57 dengan susunan terdakwa H Sofyan Sitepu sebagai pembina dan Maimunah Sitorus sebagai Ketua Yayasan.

Posisi Sekretaris diisi Dian Pranata Sitepu dan Bendahara Octarina Hapsari yang keduanya merupakan anak terdakwa. Serta posisi Pengawas diketuai Tuan Dipo Alam Sitepu serta sebagai anggota, Tuan Madya Prasetya Mulya Sitepu.

Kemudian Yayasan Harapan Palembang mengambil alih untuk menyelenggarakan Akademi Perguruan Tinggi Harapan Palembang dengan dua program studi, yakni Program Studi Akademi Farmasi serta Program Studi Akademi Perekam dan Informatika Kesehatan dari Yayasan Pendidikan Harapan.

Saat mengambil alih penyelenggaraan dua program studi tersebut, kedua terdakwa telah mengetahui semua izin sebagai penyelenggara pendidikan sudah habis masa berlaku dan izin akreditasi juga telah habis sejak 2009 yang harusnya izin penyelenggaraan dari Kementerian Kesehatan RI dan izin akreditasi tersebut haruslah diperpanjang, namun tidak dilakukan.

Meski sudah mengetahui tidak memiliki izin, namun kedua terdakwa tetap saja menerima mahasiswa baru untuk agkatan tahun 2014 sampai 2017. Bahkan untuk membuat orang tertarik, pihak perguruan tinggi menyampaikan informasi bahwa program studi di bawah Yayasan Pendidikan Harapan tersebut telah berizin dan diakui statusnya pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Kemudian pihak perguruan tinggi juga meyakinkan kepada calon para mahasiswa bahwa alumni di Perguruan Tinggi Harapan Palembang mudah mencari pekerjaan, selain itu terdapat gedung serta fasilitas yang bagus sehingga masyarakat merasa tertarik untuk menjadi calon mahasiswa.

Karena tidak memiliki izin sebagai penyelenggara pendidikan, sedangkan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan telah selesai, maka terdakwa mengeluarkan sendiri ijazah dengan tetap mencantumkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang izin penyelenggaraan pendidikan yang sudah tidak berlaku lagi.

Akibat perbuatan para terdakwa, mahasiswa dari angkatan 2014 sampai 2017, diantaranya M Alvin Rafi Hadi merasa dirugikan karena sudah banyak mengeluarkan biaya dan waktu, namun nama mereka tidak terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Perguruan Tinggi RI yang mengakibatkan ijazah tersebut tidak bisa digunakan dalam melamar pekerjaan karena tidak diakui atau tidak berlaku.#osk

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

SMB IV Jenguk Hj Anna Kumari Yang Tengah Sakit

Palembang, BP Hj Anna Kumari seniman dan budayawati Kota Palembang mendapatkan kunjungan dari Sultan Mahmud Badarudin (SMB) IV RM Fauwaz ...