Home / Headline / Wagub Sumsel Akui Rencana Pembangunan Gedung Kantor Pemprov Sumsel di Kramasan

Wagub Sumsel Akui Rencana Pembangunan Gedung Kantor Pemprov Sumsel di Kramasan

BP/IST
Suasana   rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda jawaban Gubernur sumsel  terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel atas penjelasan Gubernur Sumsel terhadap Raperda tentang APBD Sumsel tahun anggaran 2020, Minggu (15/12).

Palembang, BP

DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar  rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda jawaban Gubernur sumsel  terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel atas penjelasan Gubernur Sumsel terhadap Raperda tentang APBD Sumsel tahun anggaran 2020, Minggu (15/12).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Sumsel, turut hadir Wagub Sumsel H Mawardi Yahya dan kepala SKPD dan OPD serta para undangan.

Terkait dengan lokasi untuk persiapan gedung kantor Pemerintah Provinsi Sumsel di Kelurahan Keramasan , Wagub Sumsel  H Mawardi Yahya  mengakui adanya rencana tersebut.

“ Memang ada rencana perkantoran nantinya tapi tahapannya belum pak,  tapi paling tidak untuk tahap pertama ini pengamanan aset kita yang tentunya aset tersebut dinilai, karena nantinya exit dari seluruh jalan tol menuju kota Palembang berada  di Desa Ibul, ini tentunya menjadi  peluang bagi kita untuk menjadi daerah sana mungkin  jadi daerah terbaru  bagi perluas pemukiman maupun perkantoran,” katanya.

Baca:  Limbah Kayu Jadi Souvenir Asian Games 2018

Termasuk jalan Tol Betung-Palembang menurut Mawardi pintu exit di Desa Ibul  termasuk Jalan Tol Palembang-Lampung pintu exit di Desa Ibul.

“ Toh nanti kalau daerah sana nantinya kita sekarang jaga, kuta manfaatkan tentunya ,saya yakin tidak akan merugikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan akhirnya terlepas apakah jadi kantor pemerintah atau tidak saya yakin Pemerintah Provinsi  Sumatera Selatan akan mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukan ini, yaitu kita lakukan penimbunan, umpama sekarang harganyta Rp500 permeter, seandainya kita timbun dan nantinya  akses exit semuanya disana bukan tidak mungkin nantinya permeternya bisa Rp4- 5 juta  permeter, saya kita tidak dirugikan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, walaupun nantinya menurut  Mawardi kantor Gubernur Sumsel  belum terlaksana.

Selain itu rencana tersebut menurutnya, tidak ada lain untuk mengurangi kesenjangan  antara Ulu dan Ilir. ” Karena daerah Plaju, Jakabaring sudah ada  Spory City dan tinggal daerah sebelah sini masih tempat daerah kumuh , tentunya ini tugas kita bersama, karena daerah sana pintu gerbang untuk masuk ibukota Provinsi Sumatera Selatan, ini untuk kita pahami bersama,” katanya.

Selain itu Mawardi menanggapi pemadangan umum fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2020.

Baca:  Restorative Justice Sudah Ada di Kearifan Lokal

Menurutnya penanganan akan lebih diprioritaskan pada kegiatan pencegahan seperti pengembangan sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi, pengecekan kesiapsiagaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta peningkatan komitmen untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari semua stakeholder.

“Saat ini sudah ada komitmen dari semua Bupati/Walikota agar mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan,” katanya.

Sementara itu menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai PDI Perjuangan, Terkait upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dan petani di Sumatera Selatan, Ia menjelaskan bahwa pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel telah dan terus akan melakukan upaya mengurangi beban input usaha tani dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi).

Serta memberikan bantuan alat dan mesin pra dan pasca panen baik melalui sumber pendanaan APBD maupun APBN guna meningkatkan produktivitas yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Lain halnya dengan Pemandangan Umum dari fraksi Partai Nasdem, Mawardi menanggapi terhadap saran Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Perhubungan tegas dalam menindak angkutan melebihi kapasitas beban jalan yang yang muatannya mengakibatkan kerusakan dan kemacetan.

Baca:  Rapat Mediasi Kasus Tumpang Tindih Lahan di Banyuasin Makin Ruwet

Dia menerangkan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Pengawasan dengan melakukan razia bagi kendaraan yang muatannya melebihi kapasitas di beberapa kabupaten dan kota.

“Antara lain Kabupaten Muara Enim, Kabupaten OKU, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kota Lubuk Linggau, yang dalam pelaksanaanya bekerja sama dengan pihak Kepolisian, Subdenpom dan Dishub Kabupaten/Kota setempat yang telah berhasil menilang kendaraan sebanyak 122 Kendaraan. Kedepan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan akan terus melakukan pengawasan dan razia bagi kendaraan yang over dimensi dan over load serta pelanggaran lainnya,” katanya.

Mawardi mengungkapkan, Pemprov Sumsel sependapat dengan pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat  bahwa Potensi sumber-sumber PAD di Provinsi Sumatera Selatan akan terus ditingkatkan dan dioptimalkan.

“Terkait peneriman Pajak kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,  ia menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan inovasi peningkatan pelayanan yang berbasis teknologi yang terintegrasi sehingga pengelolaan Pajak Daerah dilakukan secara Transparan dan Akuntabel serta memberikan kemudahan pelayanan pajak daerah,” katanya.

Sedangkan rapat paripurna di skor dilanjutkan dengan pembahasan di Komisi-Komisi bersama mitra kerja sejak tanggal 16 Desember 2019 dan rapat paripurna akan di gelar kembali  Selasa (17/12).#osk

 

 

 

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Bertambah, 25 ODP Diduga Terpapar Virus Corona di Ogan Ilir

Inderalaya, BP–Semakin hari bukannya makin berkurang, jumlah orang dalam pengawasan (ODP) bertambah menjadi 25 orang di Kabupaten Ogan Ilir (OI). ...