Home / Headline / Ini Langkah Pemprov Sumsel Terkait Kenaikan Iuran BPJS Pada Januari 2020

Ini Langkah Pemprov Sumsel Terkait Kenaikan Iuran BPJS Pada Januari 2020

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda jawaban Gubernur sumsel  terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel atas penjelasan Gubernur Sumsel terhadap Raperda tentang APBD Sumsel tahun anggaran 2020, Minggu (15/12).

Palembang, BP

DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar  rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda jawaban Gubernur sumsel  terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel atas penjelasan Gubernur Sumsel terhadap Raperda tentang APBD Sumsel tahun anggaran 2020, Minggu (15/12).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Sumsel, turut hadir Wagub Sumsel H Mawardi Yahya dan kepala SKPD dan OPD serta para undangan.

Wagub Sumsel H Mawardi Yahya , terkait dengan rencana kenaikan iuran BPJS pada bulan Januari 2020 yang akan berbarengan dengan rencana kenaikan tarif dasar listrik, menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan langkah-langkah strategis, antara lain menyediakan kuota peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Provinsi. Masyarakat yang tidak mampu akan dialihkan menjadi peserta PBI yg iurannya dibayarkan pemerintah.

Baca:  Calon Walikota Palembang Gunakan Hak Suaranya

Memastikan perusahaan tempat bekerja mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta JKN-KIS, menggandeng CSR agar ikut membantu masyarakat yang tidak mampu untuk menjadi peserta JKN-KIS disekitar perusahaannya.

Optimalisasi veritikasi validasi data PBI APBN agar tepat sasaran, kabupaten/Kota menyediakan dana pendamping untuk menjamin masyarakat yang belum memiliki jaminan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan beken’asama dengan lembaga sosial seperti Baznas, Rumah Zakat untuk menanggulangi permasalahan pembiayaan bagi masyarakat  miskin yang belum tercover JKN namun memerlukan pelayanan.

Selain itu  Pemerintah Provinsi meningkatkan mutu pelayanan dengan 0% pelayanan kesehatan melalul akreditasi fasilitasi kesehatan, membangun infrastruktur, mengembangkan pelayanan cepat  tanggap melalul PSC 119 di seluruh kabupaten/kota.

Selain itu melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat terkait upaya promotif preventif hidup sehat dan sosialisasi JKN-KIS.

“Terhadap pemanfaatan aset pada RSUD Siti Fatimah, dapat dijelaskan bahwa RSUD Siti Fatimah telah membuka layanan kepada masyarakat Sumatera Selatan sejak pertengahan tahun 2018 dan melakukan pelayanan menyeluruh sejak Januan 2019, dengan demikian aset RSUD Siti Fatimah telah dimanfaatkan dengan baik. RSUD Siti Fatimah juga telah melayanl pasien BPJS, pasien umum dan pasien jaminan kesehatan lainnya,” kata Mawardi.

Baca:  Balar Sumsel Tindaklanjuti Temuan Batu Megalit di Empat Lawang

Sebelumnya  dalam  rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD (RAPBD) Provinsi Sumsel Tahun anggaran 2020, Sabtu (14/12) sejumlah Fraksi  di DPRD Sumsel mengingatkan agar pemerintah menambah alokasi anggaran bagi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS 2020.

Fraksi Golkar misalnya menilai, pemerintah daerah harus memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, seperti halnya kesehatan dengan mengalokasikan anggaran yang lebih tinggi, mengingat PBI menjadi tanggungjawab pemerintah guna mewujudkan akses kesehatan bagi masyarakat,

“Untuk sektor kesehatan, kami mengingatkan agar iuran PBI BPJS tahun depan, dinaikkan dari anggaran yang teranggarkan saat ini. Alokasi anggarannya harus dinaikkan, agar lebih banyak masyarakat yang tercover menjadi peserta BPJS kesehatan,” kata juru bicara Fraksi Golkar, Heru Prayoga dalam pandangan fraksinya.

Fraksi Demokrat. Juru bicara Fraksi Demokrat, Muhammad Ridho mengatakan anggaran alokasi Rp121 miliar yang dianggarkan pemerintah hanya akan cukup bagi alokasi iuran PBI Sumsel selama 3-4 bulan, sementara pemerintah telah menaikkan anggaran iuran BPJS pada tahun depan.

Baca:  KPU Sumsel Ambil Alih Rekapitulasi KPU Empat Lawang

“Dengan peningkatan nilai iuran, seharusnya pemerintah daerah makin menambah anggaran kesehatan dan bukan malah menguranginya. Kebutuhan PBI yang mencapai Rp295 miliar, malah dikurangi Rp121 miliar,” katanya.

Belum lagi, pemerintah daerah telah menargetkan tercapainya Univercal Healt Coverage (UHC) pada kota dan kabupaten lainnya tahun depan. Ridho mengingatkan, bahwa kesehatan ialah urusan wajib bagi pemerintah yang harus dipenuhi guna menciptakan akses kesehatan yang merata bagi masyarakat, “Apalagi, pemerintah telah menaikkan tarif, dan dipastikan makin banyak masyarakat yang membutuhkan subsidi pembayaran iuran,” katanya.

Sementara fraksi PKS nampak lebih keras menyatakan mendesaknya. Dikatakan juru bicara Fraksi PKS, Syaiful Padli, iuran PBI yang diperuntukkan bagi fakir dan miskin di Sumsel hendaknya lebih diprioritaskan oleh pemerintah. Alokasi anggaran Rp121 miliar yang diajukan pada anggaran tahun depan, mengalami penurunan dibandingkan anggaran sebelumnya.

“Sekaligus fraksi PKS, meminta hasil evaluasi atas PBI 2019 yang hanya Rp82 miliar, apalagi BPJS kesehatan menyatakan masih ada 500.000 masyarakat Sumsel ialah PBI,”  katanya.#osk

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Bertambah, 25 ODP Diduga Terpapar Virus Corona di Ogan Ilir

Inderalaya, BP–Semakin hari bukannya makin berkurang, jumlah orang dalam pengawasan (ODP) bertambah menjadi 25 orang di Kabupaten Ogan Ilir (OI). ...