Home / Headline / Fraksi-Fraksi di DPRD Sumsel Kritik Kebijakan Dan Program Kerja Pemprov Sumsel  

Fraksi-Fraksi di DPRD Sumsel Kritik Kebijakan Dan Program Kerja Pemprov Sumsel  

BP/DUDY OSKANDAR
DPRD provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD (RAPBD) Provinsi Sumsel Tahun anggaran 2020, Sabtu (14/12).

Palembang, BP

 

DPRD provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD (RAPBD) Provinsi Sumsel Tahun anggaran 2020, Sabtu (14/12).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Sumsel, turut hadir Wagub Sumsel H Mawardi Yahya dan kepala SKPD dan OPD serta para undangan.

Sejumlah Fraksi di DPRD Sumsel mengkritik kebijakan dan program kerja yang dilakukan Pemprov Sumsel saat ini yang terkesan tidak pro rakyat dan dibuat tanpa kajian dan tanpa persiapan yang matang.

Juru bicara Fraksi Golongan Karya (Golkar) , Heri Prayogo misalnya menanggapi lambatnya Pemprov Sumsel dalam mengajukan KUA-PPAS APBD Sumsel 2020 ,padahal Pemprov Sumsel memiliki waktu yang cukup untuk dapat dengan leluasa membahas, mempelajari dan mengkritisi RAPBD 2020.

“Penyusunan dan pembahasan RAPBD merupakan kegiatan rutin tahunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Dewan Perwakilam Rakyat Daerah, tetapi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangat lamban dalam menyiapkan dokumen RAPBD Tahun Anggaran 2020 mi, Sehingga DPRD menjadi tidak: punya waktu yang cukup untuk membahasnya. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan, ada apa sebenarnya ??” tanya Heru.

Mencermati pidato  Gubernur Sumsel dalam mengantar Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 menurutnya terdapat banyak hal terkait dilakukannya pengangaran yang tidak sejalan dengan target yang akan dicapai.

“Apa yang telah disampaikan dalam pidato Gubernur Sumatera Selatan justru dalam beberapa hal tidak sejalan dengan kondisi yang sebenamya,” katanya.

Fraksi Partai Golongan Karya justru melihat masih banyak terdapat kekacauan penganggaran. yang tidak sejalan dengan rencana yang akan dicapai dalam RKPD. serta dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 2023.

“Alasan inilah sehingga Fraksi Partai Golongan Karya merasa  waktu yang dialokasikan untuk membahas dan mengkritisi RAPBD tahun anggaran 2020 ini sangat singkat dan terbatas,” katanya.

Selain itu Fraksi Partai Golongan Karya juga mengkritisi terkait pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel yang harus berjalan sesuai tujuan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga harus ada perhatian khusus, pada pembangunan jalan provinsi yang masih jauh dari perbaikan.

Heru mencontohkan, jalan provinsi yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Empat Lawang, Sumsel yang belum serius. Selain itu, permasalahan ganti rugi pembangunan infrastruktur Jembatan Musi IV, dianggap yang hingga kini belum jelas dan membuat masyarakat yang terdampak pembangunan belum ada kepastian.

“Pemprov Sumsel harus melihat bagian mana yang menjadi kewajiban mereka. Proyek yang seharusnya menjadi kewenangan kabupaten, harus diserahkan ke kabupaten bukan diikutsertakan dalam proyek provinsi,” kata Heru.

“ Untuk dana bantuan daerah,  Pemprov Sumsel hanya memfokuskan di daerah tertentu saja dan tanpa pertimbangan dan argumen yang jelas, padahal dana bantuan daerah harusnya dialokasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dengan indikator yang jelas bukan berdasarkan like atau dislike,” katanya.

Pemprov Sumsel,  menurutnya , hendaknya  harus memberi tanggapan tentang peniadaan anggaran pendidikan gratis yang sebelumnya sempat dilakukan.

Menurut Fraksi Golkar, sektor pendidikan sama pentingnya dengan sektor kesehatan. Keduanya harus dilihat sebagai cara peningkatan taraf hidup SDM Sumsel.

Baca:  Anggaran Penimbunan  Dan Pemagaran Lahan Komplek Gedung Pemerintah  Provinsi Baru Dialihkan  

Maka untuk pendidikan, pemprov Sumsel hendaknya melanjutkan program pendidikan sekolah gratis dengan catatan perbaikan, sebab dengan adanya pendidikan akan muncul inovasi. Lalu, hendaknya Pemprov Sumsel mengkhususkan anggaran untuk para guru honorer. Rencana kenaikan BPJS pada tahun mendatang pun harus segera di tindaklanjuti.

“Untuk sektor kesehatan, kami mengingatkan agar iuran PBI BPJS tahun depan, dinaikkan dari anggaran yang teranggarkan saat ini. Alokasi anggarannya harus dinaikkan, agar lebih banyak masyarakat yang tercover menjadi peserta BPJS kesehatan,” katanya.

Sedangkan juru bicara Fraksi PDIP Dedi Sipriyanto mengatakan, pembangunan Provinsi Sumsel hendaknya harus sejalan dengan program pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur hendaknya diimbangi dengan perbaikan struktur sosial yang baik, dan berjalan selaras. Pemprov Sumsel harus melakukan pembangunan dengan memperhatikan penataan kawasan dengan menelaah tata ruang wilayah, sesuai engineering design.

“Pembangunan dan peningkatan jalan yang menggunakan anggaran APBD ada 25 dan kami mendukung penuh. Hanya saja harus sesuai dengan undang-undang berlaku. Selain itu juga pos anggaran harus di telaah,” katanya.

Selanjutnya, catatan lainnya tentang peningkatan pendidikan, pariwisata dan penyertaan modal bagi BUMD, perlu perhatian khusus. Untuk pendidikan, Fraksi PDIP berharap ada pengawasan terhadap komponen pendidikan yang dilakukan secara ketat.

” Untuk pariwisata, kita memiliki catatan bagaimana yang kami lihat belum serius dilakukan oleh pemprov. Lalu soal penyertaan modal BUMD perlu di kaji ulang, bagaimana manfaatnya terutama bagaimana capaian dalam PAD,” katanya.

Fraksi Gerinda melalui juru bicaranya Raden Gempita menyoroti  anggaran untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat terutama soal lingkungan hidup, dari pos anggaran RAPBD yang dikirimkan Pemprov Sumsel.

“Kemudian untuk menangani masalah karhutla (kebakaran hutan dan lahan), perlu ada pencegahan dan edukasi, dengan harapan Sumsel dapat menjadi standar penanganan bencana di Indonesia,” katanya.

Fraksi Gerindra mendorong Pemprov Sumsel untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan anggaran pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah.

Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya MF Ridho menilai sektor PAD mengalami sedikit peningkatan kedepan perlu di tingkatkan lebih siknifikan karena banyak sumber PAD belum di optimalkan.

“ Sektor dana perimbangan mengalami penurunan, ini menjadi perhatian untuk tahun yang akan datang jangan sampai terus mengalami penurunan, sektor dana intensif daerah mengalami penurunan yang siknifikan , karena pemerintah daerah tidak memenuhi  beberapa syarat yang menjadi syarat pemberian dana pemerintah pusat, “ katanya.

Fraksi Partai Demokrat melihat  banyak sekali kegiatan yang lebih kurang 25 kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan di Sumsel yang tumpang tindih dengan jalan yang seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab provinsi , kabupaten kota, sementara tidak ada aturan membolehkan pemprov melakukan sendiri melalui OPD, PU Bina Marga .

“Akan lebih bermanfaat kalau anggaran tersebut dialihkan untuk pembangunan jalan provinsi sehingga jalan provinsi akan meningkat efektifnya untuk pembangunan tahun 2020,” katanya   “ Untuk pembangunan kantor Gubernur di Kawasan Kramasan harus di rencanakan dengan matang dan dikaji segala aspek dan harus dikomunikasikan dengan pihak legislatif , hal ini berkaitan anggaran yang besar dan harus dipikirkan mau di apakan gedung selama ini menjadi kantor Pemprov Sumsel jangan sampai aset tersebut tidak bermanfaat dan menjadi beban APBD,” katanya.

Baca:  1.048 Bacaleg Daftar KPU Sumsel

Fraksi Partai Demokrat juga mempertanyakan mengapa terjadi perbedaan yang cukup siknifikan antara pagu anggaran pembinaan dan pengembangan siswa SMA berprestasi untuk target pencapaian  tiga cabang lomba Rp6,5 miliar sementara pembinaan dan pengembangan siswa SMK berprestasi untuk 4 cabang lomba hanya Rp825 juta.

“ Program kuliah gratis, kami melihat tidak ada upaya  Pemprov Sumsel untuk menambah mahasiswa baru yang dibiayai hanya meneruskan yang sudah ada, kami berharap program kuliah gratis diteruskan dan ditingkatkan termasuk kesejahteraan guru honor harus diperhatikan dan ini harus mendapatkan perhatian khusus dan anggarannya harus ditingkatkan,” katanya.

Selain itu menurutnya  anggaran alokasi Rp121 miliar yang dianggarkan pemerintah hanya akan cukup bagi alokasi iuran PBI Sumsel selama 3-4 bulan, sementara pemerintah telah menaikkan anggaran iuran BPJS pada tahun depan.

“Dengan peningkatan nilai iuran, seharusnya pemerintah daerah makin menambah anggaran kesehatan dan bukan malah menguranginya. Kebutuhan PBI yang mencapai Rp295 miliar, malah dikurangi Rp121 miliar,” katanya.

Belum lagi, pemerintah daerah telah menargetkan tercapainya Univercal Healt Coverage (UHC) pada kota dan kabupaten lainnya tahun depan. Ridho mengingatkan, bahwa kesehatan ialah urusan wajib bagi pemerintah yang harus dipenuhi guna menciptakan akses kesehatan yang merata bagi masyarakat, “Apalagi, pemerintah telah menaikkan tarif, dan dipastikan makin banyak masyarakat yang membutuhkan subsidi pembayaran iuran,” katanya.

Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Antoni Yuzar  meminta agar Gubernur memberdayakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk lebih fokus mengawasi dan mengawal pengelolaan pendapatan pada setiap OPD Pemerintah Provinsi, tidak hanya fokus pada sisi pengelolaan belanja daerah.

Selanjutnya dari sisi Belanja berdasarkan penelitian Fraksi Kebangkitan Bangsa, bahwa jumlah belanja sebesar Rp. 10,6 Triliun terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6,6 Triliun dan

Belanja Langsung sebesar Rp. 3,9 Triliun.

Terlihat bahwa postur Belanja Tidak Langsung masih sangat mendominasi struktur anggaran belanja daerah sebesar lebih dari 60% dari jumlah RAPBD maupun dibandingkan dengan jumlah belanja langsung yang hanya sebesar kurang lebih 30%.

Dari sisi penyelenggaraan urusan wajib, pihaknya mencermati dari struktur belanja sebesar Rp. 10,6 Triliun tersebut terdapat belanja urusan wajib bidang Pendidikan sebesar Rp. 1,8 Triliun , Bidang Kesehatan sebesar Rp. 326 Miliar.

“Jika dibandingkan dengan Rancangan APBD tersebut, maka belanja bidang pendidikan masih belum mencapai 20% sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 dan Pasal 49 UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan, sekurang-kurang 20% dari APBD diluar gaji,” katanya.

Anggaran Bidang Kesehatan juga menurutnya masih belum mencapai 10% diluar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020.

Fraksi Kebangkitan Bangsa menyarankan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara konsisten dan berkesinambungan mempedomani ketentuan tersebut dalam penyusunan anggaran.

Selanjutnya Fraksi Kebangkitan Bangsa memohon penjelasan eksekutif mengenai belum terlaksananya pengalokasian anggaran bidang pendidikan dan kesehatan sesuai ketentuan tersebut.

Selain itu, setelah mencermati Belanja Hibah dan bantuan Keuangan berdasarkan hasil penelitian Fraksi Kebangkitan Bangsa pada struktur belanja, terdapat Belanja Hibah sebesar Rp. 1,7 Triliun, Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 1,1 Triliun.

Baca:  Golkar Pastikan Raih Kursi Ketua DPRD Sumsel

“Melihat besarnya jumlah belanja hibah dan bantuan keuangan tersebut (hampir mencapai 30%), hal ini tentunya belum sesuai dengan maksud Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan  APBD Tahun 2020 yang menekankan kepada pencapaian skala prioritas. Tentu hal ini perlu mendapat penjelasan dari pihak eksekutif,” katanya.

Fraksi PKB juga mengeluhkan pada pembahasan Pra APBD pada Komisi I, Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan selalu tidak hadir dengan alasan yang tidak patut dan juga tidak memberikan mandat untuk mewakilinya. Fraksi Kebangkitan Bangsa mengusulkan agar Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan diganti

Mencermati rencana target ekonomi makro pemerintah provinsi Sumatera Selatan pada tahun perencanaan 2020 yang diprediksi masih dalam skala yang terkendali yaitu dalam kisaran 5,50% sampai dengan 6,00%, dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan masih bergantung pada sokongan dari sisi domestik yakni adanya sejumlah proyek pembangunan infrastruktur, disamping pertumbuhan .

Sedangkan Fraksi Partai Nasdem melalui juru bicara Syamsul Bahri meminta Pemprov Sumsel mengambil langkah  agar pembangunan di Sumsel berjalan dan sesuai dengan keinginan rakyat Sumsel.

“ Masih ada instasi di Pemprov Sumsel yang kinerjanya  belum maksimal hal tersebut bisa mempengaruhi pencapaian secara menyeluruh untuk Sumsel maju untuk semua dana meminta mengevaluasi instansi yang tidak produktif,” katanya.

Nasdem mendorong Pemprov Sumsel untuk terus menggali potensi dalam upaya meningkatkan PAD Sumsel. Selain itu meminta penyaluran dana bansos sesuai hukum jangan di belakang hari berdampak hukum.

“ Fraksi Partai Nasdem meminta Pemprov Sumsel untuk memperhatikan kesejahteraan guru-guru  baik telah diangkat menjadi PNS maupun guru honor,” katanya.

Selain itu melakukan evaluasi pengurus BUMD secara berkala yang tidak mampu menghasilkan PAD bagi Sumsel termasuk menindak tegas angkutan yang melebihi kapasitas di Sumsel.

“ Kami meminta pemprov Sumsel menganggarkan untuk pelatihan khusus tenaga penyuluh pertanian dan pengalokasian anggaran untuk tenaga penyuluh lapangan dan meminta menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan sehingga terjadi karhutla,” katanya.

Pihaknya meminta Pemprov Sumsel untuk dapat mengalokasi anggaran berobat khusus bagi masyarakat Sumsel tidak mampu menjadi peserta BPJS mandiri

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  melalui juru bicara Syaiful Padli meminta kualitas pelayanan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Sumsel harus menjadi agenda prioritas dan harus di realisasikan.

“Kami mengusulkan festival seni dan budaya di masukkan dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel namun program yang  sudah di sepakati  tersebut  dan dibahas di Komisi ternyata tidak masuk , mohon penjelasannya,” katanya.

Fraksi PKS  mendesak pemberian intensif guru-guru tahun 2020 karena sejak tahun 2018 intensif guru ini tidak bisa dilaksanakan.

“ Kami mengusulkan dana kegiatan dan dana intensif untuk ustad dan ustazad melalui Badan Pemuda Remaja Masjid dapat ditambah Rp800 juta , mohon solusinya,” katanya.

Fraksi PKS   mengatakan iuran PBI yang diperuntukkan bagi fakir dan miskin di Sumsel hendaknya lebih diprioritaskan oleh pemerintah. Alokasi anggaran Rp121 miliar yang diajukan pada anggaran tahun depan, mengalami penurunan dibandingkan anggaran sebelumnya.

“Sekaligus fraksi PKS, meminta hasil evaluasi atas PBI 2019 yang hanya Rp82 miliar, apalagi BPJS kesehatan menyatakan masih ada 500.000 masyarakat Sumsel ialah PBI,”  katanya.

Sementara Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya yang hadir mewakili gubernur enggan diwawancarai usai paripurna tersebut.

Sedangkan rapat paripurna dilanjutkan, Minggu (15/12) dengan agenda tanggapan Gubernur Sumsel atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi di DPRD Sumsel.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kapolda Sumsel Bersama Direktur PTPN VII Gelar MoU Terkait Pengamanan

Palembang, BP Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol Drs Priyo Widyanto M.M menerima audensi Direktur PTPN VII dan rombongan, Senin ...