Home / Headline / KUA –PPAS APBD Sumsel Tahun 2020 Ditandatangani

KUA –PPAS APBD Sumsel Tahun 2020 Ditandatangani

Palembang, BP

Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS)  APBD Sumatera Selatan (Sumsel)  Tahun 2020  resmi ditanda tangani oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati, Jumat (13/12) dalam rapat paripurna ke VII DPRD Sumsel.

Berdasarkan Nota Kesepakatan KUA PPAS yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2019 tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumsel tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp10.648.152.635.823 mengalami kenaikan sebesar Rp111.227.009.664 atau 1,06% dari APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp10.536.925.626.158.

 

Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan transformasi ekonomi nasional, dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif berkualitas dan berkelanjutan.

 

Sedangkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka pendek dan jangka menengah, kebutuhan belanja daerah tentu bertambah besar. ” Kita patut bersyukur pertumbuhan ekonomi kita hingga saat ini terus meningkat yang berdampak pada perluasan lapangan kerja,” jelasnya.

 

Dia  meminta kepada seluruh jajara  OPD di lingkungan pemprov Sumsel agar dapat mengelola anggara  pendapata  dan belanja Daerah secara lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Baca:  Ribuan Peserta Ikuti Run 5K dan 10 K 2020

 

“Dari sisi penerimaan kita harus mampu meningkatkan, menggalai dan mengembangkan sumber-sumber pendapata  asli daerah agar kapasitas fiskal kita semakin kuat,” jelas HD.

 

Sementara itu dari sisi belanja kata HD, Pemprov harus dapat meningkatkan kualitas dan produktifitas belanja.  Anggaran belanja harus digubakan swcara beekualitas, efektif dan efisien.

 

” Kebocoran anggaran tidak boleh terjadi. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus digubakan untuk program dna kegiatan yang benar-benar produktif dan mampu memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” ujar HD.

 

Sedangkan dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaa  yang bersumber dsri sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu telah diperhitungkan dengan cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2019.

 

Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati mengatakan, pembahasan APBD merupakan tanggungjawab bersama antara legislatif dan eksekutif. Walaupun dengan perjalanan panjang, tapi legislatif tetap berusaha semaksimal mungkin.

“Setelah melewati perjalanan panjang dalam membahas dan menyisir program-program anggaran yang diajukan oleh pihak eksekutif, hari ini resmi di tanda tangani,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, bahwa dalam membahas anggaran tersebut, DPRD hanya bisa mengurang, menggeser dan menghilangkan.

Baca:  Dari Mark Up Nilai Agunan  Hingga Kredit Macet, Komisaris PT GI Dijeblokas ke Tahanan  

“Dalam pembahasan ini letak kesepakatan itu akan ada catatan yang akan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dokumen APBD,” terangkan.

Usai penandatanganan itu Gubernur Sumsel H.Herman Deru juga melanjutkan agenda menyampaikan penjelasan Gubernur Sumsel Terhadap Raperda APBD  Sumsel Tahun Anggaran 2020, pada  pembicaraan TK I, Rapat Paripurna VII DPRD  Sumsel.#osk

 

Keterangan : 

Berdasarkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah ditandatangani bersama oleh Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 13 Desember.2019, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp.10.648.152.635.823,30,  mengalami kenaikan sebesar Rp.111.227.009.664,50. atau 1,06% dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Rp.10.536.925.626.158,80 dengan rincian sebagai berikut :

  1. PENDAPATAN Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar  Rp.10.355.399.024.137,00, mengalami peningkatan sebesar Rp.505.456.181.390,45 atau 5,13% dari Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.9.849.942.842.746,55, dengan rincian sebagai berikut: 
Baca:  20 Ribu Umat Islam Ikuti Ziarah Kubro di Palembang

 

1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019 sebesar ……. Rp.3.436.828.903.746,55 , 

Tahun 2020 sebesar ……. Rp.4.051.157.668.289,00  meningkat sebesar ………. Rp. 614.328.764.542,452

 

2. Dana Perimbangan 

Tahun 2019 sebesar ……. Rp.6.315.428.531.000,00 

Tahun 2020 sebesar ……. Rp.6.238.603.629.984,00 

menurun sebesar ………… Rp. 1.273.219.508.000,00 

 

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2019 sebesar …….. Rp. 97.658.408.‘000,00 Tahun 2020 sebesar Rp. 65.637.725.864,00 menurun sebesar  Rp. 32.047.682.136,00 

 

BELANJA Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dijelaskan  sebagai berikut :

  1. Belanja Tidak Langsung 

 

Tahun 2019 sebesar ……. Rp.6.970.873.323.574,37,  Tahun 2020 sebesar ……. Rp.6.537.011,918.748,30 menurun sebesar ………… Rp. 433.861.404.826,07 

 

2) Belanja Langsung Tahun 2019 sebesar Rp.3.563.052.302.584,47, Tahun 2020 sebesar  Rp.3.996.540.717.075,00 meningkat sebesar ………. Rp. 433.488.414.490,53 

 

:. PEMBIAYAAN 1) Penerimaan Pembiayaan Bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya. 

Tahun 2019 sebesar ………… Rp.686.982.783.412,29 

Tahun 2020 sebesar ………… Rp.292.753.611.686,30  menurun sebesar ……………. Rp.394.229.171.725,99 2)

 

Pengeluaran Pembiayaan 

Tahun 2019 sebesar ………… Rp. 3.000.000.000,00 

Tahun 2020 sebesar ………… Rp.114.600.000.000,00  meningkat sebesar ………….. Rp.111.600.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Fraksi PKS Gulirkan Pansus Jiwasraya  

Jakarta, BP–Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS) DPR RI menggulirkan pembentukan Pansus Jiwasraya dan Hak Interpelasi kenaikan iuran BPJS, khususnya ...