Home / Headline / Mantan Napi Boleh Nyalon Pilkada, Lucianty: Alhamdulillah

Mantan Napi Boleh Nyalon Pilkada, Lucianty: Alhamdulillah

BP/IST
Lucianty Pahri

Palembang, BP

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan diteruskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI, bagi bakal napi eks koruptor untuk maju Pilkada disambut positif sejumlah pihak.

Salah satunya Lucianty Pahri, yang menilai putusan tersebut, sangat penting bagi dirinya maupun orang yang mengalami nasib yang sama seperti dirinya sebelumnya, untuk tetap diberikan hak dipilih.

Meskipun undang- undang memberikan kesempatan bagi mereka yang pernah ditahan, namun hal itu ia rasa tidak bagi dirinya melainkan orang- orang lain yang masih punya hasrat untuk berpolitik.

“Mungkin info itu bagus dan penting bagi mereka yang masih punya tujuan politik. Tapi alhamdulillah bagi kami, dan mungkin harus diberikan kesempatan bagi yang muda- muda, sebab zaman kami suda selesai. Kini saatnya menikmati kebersamaan dengan keluarga,” kata Lucianty, Rabu (11/12).

Baca:  128 Orang Murid SDIT Menara Fitrah, Indralaya, OI , Lakukan Kunjungan Edukatif Ke TPKS

Dijelaskan mantan anggota DPRD Sumsel ini, ia menilao tentunya Mk memutus hal itu, dengan mengkaji dan mempertimbangkan dengan sangat matang.

“Jadi, kalau menurut kami sudah cukup baik, tapi mgkin menurut kacamata orang politik yang punya kepentingan berpendapat macam- macam atau berbeda- beda,” katanya.

Ditambahkan istri mantan Bupati Muba Fahri Azhari ini, ia kemungkinan akan menjauhi dunia politik. Namun, tetap berbuat bagi masyarakat melalui bidang lainnya.

“Berbuat untuk masyarakat itu, tidak harus ketika sudah menjadi pemimpin, tapi jadilah manusia yang dapat berbuat dan bermanfaat bagi masyarakat, kapanpun dan dimanapun berada. Insya allah semua dapat kemudahan Allah,” tukasnya.

Baca:  Pembobol Ruko Diringkus

Sebelumnya, larangan bagi bekas narapidana korupsi untuk maju dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada, tidak tertera di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pilkada. Padahal, sebelumnya, komisi memasukkan larangan itu, salah satunya berkaca pada kasus korupsi kepala/wakil kepala daerah yang berulang.

Saat produk hukum itu masih berupa rancangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan larangan tersebut pada Pasal 4 Ayat (1) huruf H. Pasal itu berbunyi, ”Warga negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.”

Baca:  Jalan Menuju KPT Tanjung Senai Berlobang

Namun, pada dokumen Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 yang diunduh dari laman resmi KPU, Pasal 4 Ayat (1) huruf H tidak lagi melarang mantan terpidana korupsi. Yang dilarang hanya mantan terpidana bandar narkoba dan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Sebagai gantinya, PKPU No 18/2019 melimpahkan kepada partai politik dan KPU di daerah terkait mantan napi korupsi yang ingin maju dalam pilkada. Di Pasal 3A disebutkan, bakal calon harus diutamakan bukan terpidana korupsi.

“Iya, tidak ada larangan bagi eks napi koruptor untuk maju, yang telah selesai menjalankan massa pemidanaan secara kumulatif, tetapi mereka wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik,” pungkas Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kapolda Sumsel Ambil Sumpah Peserta Calon Seleksi Dibangum Polri TA 2020

Palembang, BP Kapolda  Sumatera Selatan (Sumsel)  Irjen Pol Drs. Priyo Widyanto, M.M., mengambil Sumpah dan melaksanakan Penadatangan Fakta Integritas Seleksi ...