Home / Headline / ASB Nilai APBD Sumsel 2020 Tidak Pro Rakyat

ASB Nilai APBD Sumsel 2020 Tidak Pro Rakyat

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati saat menerima puluhan massa yang tergabung dalam Aktivis Sumsel Bersatu ( ASB) menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Sumsel, Senin (9/12). ASB menilai kalau APBD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)

Palembang, BP

Puluhan massa yang tergabung dalam Aktivis Sumsel  Bersatu ( ASB) menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Sumsel, Senin (9/12). ASB menilai kalau APBD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  tidak pro rakyat.

Presedium ASB, Rudi Pangaribuan mengatakan, kalau di Sumsel terjadi kekisruhan anggaran yang diakibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel yang sangat tidak pro rakyat dimana anggaran pendidikan yang menurut undang-undang harus 20 persen dan anggaran kesehatan yang menurut undang-undang harus 10 persen ditiadakan oleh Pemprov Sumsel .

“Bagaimana kita akan menciptakan pemuda pemudi Sumsel yang bisa bersaing di dunia internasional  ketika dana pendidikan dan kesehatannya adalah dibawah standarisasi nasional, logika Pemerintah Provinsi tidak masuk akal, logika Pemerintah Provinsi sangat sangat melukai hati rakyat Sumsel,”katanya.

Baca:  Herman Deru Harus Dicoret

Menurutnya rakyat Sumsel akan mengingat bahwa pendidikan dan berobat gratis pernah terjadi di Sumsel, “ Mengapa sekarang tidak bisa, dimana rasa empatinya kepada rakyat,  selain itu Camat juga diberikan insentif, bukankah camat sudah di gaji oleh negara, apa lagi yang mereka berikan, buktikan dulu kerjanya, buktikan dulu prestasinya, dan banyak anggaran  Pemprov Sumsel menurut kami sangat aneh  dan tidak masuk akal,”katanya.

Pihaknya mendesak DPRD Sumsel agar jangan ragu mencoret anggaran yang tidak pro rakyat.

“ Yakinlah rakyat akan berada di depan DPRD Sumsel, ASB berada di garda terdepan dan memperjuangkan kepentingan rakyat, ,” katanya.

Dia juga mengkritisi dana hibah di ABPD Sumsel tahun 2020 yang mencapai Rp1,7 triliun yang dinilainya bermasalah.

“ Apalagi yang mau dihibahkan, sedangkan kepentingan rakyat untuk sekolah, berobat  sebagai syarat IPM tidak di perhatikan,” katanya.

 

BP/DUDY OSKANDAR
Puluhan massa yang tergabung dalam Aktivis Sumsel Bersatu ( ASB) menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Sumsel, Senin (9/12).

Sedangkan aktivis ASB, Ade Indra Chaniago mengkritisi sekolah dan berobat gratis yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Sumsel yang terabaikan.

Baca:  9 Kilogram Sabu Gagal Masuk ke Palembang

“ Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggungjawab negara, untuk itu kami minta pimpinan DPRD Sumsel dan jajarannya untuk terus mengkritisi dan menjadi mitra strategis dalam membahas anggaran ini,” katanya.

Menurutnya pembahasan APBD yang berlarut-larut, ketika Gubernur begitu kekeh mempertahankan usulannya .

“ Kita berharap pimpinan DPRD untuk mendengarkan aspirasi kita,” katanya.

Hal senada dikemukakan aktivis ASB lainnya Charma Afrianto, mereka menuntut DPRD Sumsel untuk memprioritaskan anggaran kesehatan dan pendidikan dalam APBD tahun 2020 yang saat ini masih dibahas oleh DPRD Sumsel bersama dengan pemerintah provinsi Sumsel.

“Kami minta kepada DPRD Sumsel untuk mengevaluasi anggaran yang tidak berpihak kepada masyarakat Sumsel,” katanya.

Dilanjutkan Charma, anggaran pendidikan gratis dan berobat gratis untuk dianggarkan pada tahun 2020 mendatang karena anggaran tersebut masih sangat dibutuhkan masyarakat Sumsel.

Baca:  PPKP Tuntut Kejati Sumsel Usut Indikasi Korupsi Dana Hibah 2017-2018 di Bawaslu Palembang.

“Pada tahun ini anggaran tersebut tidak dialokasikan, oleh karena itu kami minta melalui DPRD agar anggaran tersebut dialokasikan oleh pemerintah sesuai dengan amanat UU, naikan anggaran pendidikan dan kesehatan,” katanya.

Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati didampingi anggota Banggar DPRD Sumsel diantaranya Askweni, Nasrul Halim, Fatra Radezayansyah, Antoni Yuzar, Syamsul Bahri saat menyambut para unjuk rasa mengucapakan terimakasih atas masukkan dan kritik yang disampaikan sehingga kinerja DPRD kedepan akan semakin baik.

“Kenapa sampai dengan sekarang KUA PPAS sampai dengan sekarang belum ditandatangani?,” kata Anita.

Karena memang DPRD Sumsel masih melakukan pembahasan terhadap anggaran yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dalam anggaran yang diajukan banyak yang harus dikoreksi dan catatan.

“Misalnya anggaran pendidikan dan kesehatan lebih diprioritaskan oleh pemerintah provinsi itu yang kita dorong, saat ini terus dilakukan pembahasan di Banggar, pembahasan bukan karena Dewan minta kenaikan namun memang ada koreksi dan lainnya,” kata Anita.

Politisi Partai Golkar meminta masyarakat mengontrol kinerja DPRD Sumsel.

“ Kenapa KUA PPAS APBD Sumsel 2020 belum kami setujui bukan karena kami ingin menaikkan tunjangan, tapi memang anggaran –anggaran memang harus kita luruskan dalam konteks ini,” katanya sembari memastikan DPRD Sumsel tidak akan bermain-main dalam pembahasan APBD Sumsel 2020 ini. #osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Fraksi PKS Gulirkan Pansus Jiwasraya  

Jakarta, BP–Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS) DPR RI menggulirkan pembentukan Pansus Jiwasraya dan Hak Interpelasi kenaikan iuran BPJS, khususnya ...