Home / Headline / Ketua DPD RI Minta Pemerintah Utamakan Pengusaha Swasta Bangun Infrastruktur

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Utamakan Pengusaha Swasta Bangun Infrastruktur

Ketua DPD RI Lanyalla Mattaliti

Jakarta, BP–Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti mengharapkan pemerintah melibatkan dan mengutamakan pengusaha swasta dalam program pembangunan infrastruktur di daerah. Pengusaha swasta saat ini telah memiliki kompetensi pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur baik berskala nasional maupun daerah yang sedang digalakkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dijelaskan, keterlibatan pengusaha swasta, terutama daerah, dapat menumbuhkan ekonomi, di daerah ataupun di Indonesia.
Lanyalla menjelaskan, pengusaha swasta sering mengeluhkan lantaran tidak dilibatkan dalam proses tender proyek pembangunan infrastruktur. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah cenderung memenangkan perusahaan BUMN dibandingkan perusahaan swasta. Padahal harga yang ditawarkan perusahaan swasta tersebut lebih murah dibandingkan perusahaan BUMN dalam proses tender proyek infrastruktur pemerintah.
“Yang perlu dipikirkan banyak pengusaha dan kontraktor tidak ikut bersaing dengan BUMN. Kadangkala mereka menang tender tetapi tidak ditunjuk dan yang ditunjuk BUMN,” kata Lanyalla di Kantor DPD RI Jakarta, Jumat (6/12/).
Dikatakan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan sektor swasta sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo yang menyarankan agar pengusaha swasta didahulukan dalam proses tender pembangunan infrastruktur.
Seharusnya kata Lanyalla, perintah tersebut dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan, baik kementerian, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah kabupaten/kota.
“Apa yang disampaikan Pak Jokowi swasta bisa, swasta didahulukan. Swasta tidak bisa BUMN didahulukan ini statemennya Pak Jokowi,” jelasnya.
Terkait hal itu, lanjut dia, DPD akan menemui Menteri PUPR Basuki Hadimulyono untuk membahas masalah tersebu dan akan memperjuangkan nasib pengusaha swasta di daerah, karena terbukti mereka lebih murah menawarkan tender pembangunan. Murahnya harga itu karena, para pengusaha swasta lokal lebih mengedepankan efisiensi.
Menurut Lanyalla, jika pengusaha swasta tidak dilibatkan dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur, keberadaan pengusaha lokal semakin terpuruk, dan akan gulung tikar.
“Jika sektor swasta di daerah terpuruk, akan berdampak pada pembangunan ekonomi di daerah,” paparnya.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Fraksi PKS Gulirkan Pansus Jiwasraya  

Jakarta, BP–Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS) DPR RI menggulirkan pembentukan Pansus Jiwasraya dan Hak Interpelasi kenaikan iuran BPJS, khususnya ...