Home / Headline / Massa AMMPU Minta Aloaksi Dana Bantuan Gubernur Tahun 2020 Dibagi Merata

Massa AMMPU Minta Aloaksi Dana Bantuan Gubernur Tahun 2020 Dibagi Merata

BP/IST
Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mahasiswa Pemuda Muba Bersatu (AMMPU) mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Jum’at (6/12).

Palembang, BP

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mahasiswa Pemuda Muba Bersatu (AMMPU) mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Jum’at (6/12).

Tujuan mereka hadir ke kantor pemerintah daerah, untuk menyampaikan harapan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel agar dapat mengalokasikan dana Bantuan Gubernur tahun 2020 secara merata.

Baca:  Pemkot Palembang Dukung Pentas Ekspresi Seniman Jalanan

Koordinator Aksi AMMPU, Berry, mengatakan, dalam menjalankan peraturan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan, antara pemerintah pusat dan daerah, dan untuk pembagian DBH antara Pemprov dan Pemda dapat adil.

“Bapak Gubernur adalah pemimpin warga Sumsel, bukan bapak Gubernur Kabupaten dan kelompok tertentu,” katanya, saat orasi di halaman kantor Gubernur Sumsel.

Baca:  Atasi Banjir di Palembang, Dengan Bebaskan Lahan di 77 Titik

Sekretaris Daerah Sumsel, Nasrun Umar mengatakan,  sejak terpilih menjadi Gubernur Sumsel pada tahun 2018, Gubernur Herman Deru tidak membeda-bedakan 17 Kabupaten/kota di Sumsel.

“Seperti Muba peringkat ke-97 penyumbang APBD terbesar di antara 17 Kabupaten di Sumsel, ada beberapa barometer untuk menentukan besaran dana Bantuan Gubernur bagi Kabupaten itu. Antara lain, APBD Muba sudah cukup besar, tingkat kemiskinan masyarakat Muba yang kecil dan cukup baik dibandingkan Kabupaten lain,” katanya.

Baca:  8 Juni Batas Perbaikan Materi Iklan Kampanye Pilgub Sumsel

Nasrun menjelaskan, untuk DBH tahun 2017 sampai 2019 yang belum tersalurkan, adalah merupakan utang rekonsiliasi bagi Pemprov Sumsel.

“Pemprov Sumsel berusaha untuk melunasi DBH tersebut pada tahun 2020 nanti, dan untuk DBH di sektor migas tidak terkait langsung dengan kebijakan Gubernur di sektor bantuan keuangan, karena bagi hasil Migas dihitung langsung sesuai dengan UU nomor 33 tahun 2004,” katanya.#osk

 

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

8.846 Peserta CPNS OKU Ikut Ujian SKD

Baturaja, BP–Sekretaris Daerah (Sekda) OKU membuka pelaksanaan ujian penerimaan CPNS formasi umum tahun 2019 bertempat di Gedung Nara Praja Diklat ...