Home / Headline / DPD RI Perjuangkan Renah Indojati Sebagai DOB

DPD RI Perjuangkan Renah Indojati Sebagai DOB

Anggota DPD, Sekjen DPD, bersama DPRD setempat usai menggelar perrtemuan.

Jakarta, BP–DPD RI mengupayakan rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan nama Renah Indojati. Melalui Komite I, DPD RI akan melakukan pembicaraan dengan pemerintah pusat untuk mencabut moratorium DOB dan mengupayakan pembentukan Renah Indojati yang dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai DOB.
“Kami dari Komite I sudah meminta Mendagri membuka ruang pembicaraan kembali mengenai DOB. Memang problem utama soal anggaran. Tapi kami terus mendorong proses pembahasan DOB bisa dimulai sehingga setiap daerah bisa dilihat bersama kembali. Dan Renah Indojati itu sudah masuk dalam usulan DPD RI ke presiden di periode lalu, tinggal didorong kembali,” ujar Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik saat menerima Audiensi dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terkait penyampaian aspirasi DOB Renah Indojati di DPD RI (5/12).
Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat, Alirman Sori, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan, pengajuan Renah Indojati sebagai DOB sudah lama dilakukan dan dipersiapkan. Namun, sampai sekarang belum ada keputusan. Padahal Kabupaten Pesisir Selatan memiliki jumlah penduduk yang besar dan memiliki garis pantai 245 Km.
Alirman menegaskan, sebagai wakil Sumatera Barat dia akan berjuang mewujudkan Renah Indojati sebagai DOB.
“Saya punya tanggung jawab moral secara konstitusional. Selain itu, dari segi persiapan, persyaratan formil materi sudah terpenuhi. Tinggal sgoodwill dari pemerintah. Kita juga mendesak pemerintah pusat mencabut moratorium tentang daerah otonomi baru ini. Kami hanya minta satu saja, Kabupaten Pesisir Selatan, yang kami sebut dengan Renah Indojati,” tegasnya.
Menurut dia, melalui DOB, pintu pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.
“Dengan daerah otonomi baru, ada harapan baru dan kesejahteraan baru. Pemerintah tidak boleh terlalu lama menetapkan moratorium yang dapat memicu konflik di daerah karena dari awal proses sudah jalan dan memenuhi syarat formil dari materi,” kata Alirman.
Sekretaris Jenderal DPD RI, Reydonnizar Moenek, mengapresiasi perjuangan dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan mengupayakan aspirasi terkait DOB. DPD RI akan bersinergi memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan ini.
“Kita berharap proses ini akan menjadi sebuah pemicu dan dapat terus kita lanjutkan, dan melalui pintu saluran DPD RI. Kita berharap sinergi dari pemerintah, DPR RI, dan DPD RI dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan dan keinginan bersama. Setidak-tidaknya ada satu tambahan daerah otonom baru di Sumatera Barat yaitu daerah kabupaten baru yang bisa saja bentuknya daerah persiapan terlebih dulu, kemudian menjadi definitif, sesuai dengan arah kebijakannya, dan menjadi daerah kabupaten Renah Indojati,” papar yang akrab dipanggil Donny ini.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Fraksi PKS Gulirkan Pansus Jiwasraya  

Jakarta, BP–Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS) DPR RI menggulirkan pembentukan Pansus Jiwasraya dan Hak Interpelasi kenaikan iuran BPJS, khususnya ...