Home / Headline / Pimpinan MPR – MUI Bahas Amandemen UUD 1945

Pimpinan MPR – MUI Bahas Amandemen UUD 1945

Pimpinanan MPR dan MUI mengadakan pertemuan membahas soal amanden UUD 1945.

Jakarta, BP–Pimpinan MPR Hidayat Nur Wahid, Jazilul Fawaid, Fadel Muhammad didampingi Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono, Selasa (3/12) menyambangi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka silaturahmi kebangsaan terkait terkait rekomendasi MPR periode lalu tentang amandemen terbatas UUD 45.
Pertemuan silaturahmi yang digelar di aula Gedung MUI, Jakarta Pusat tersebut dihadiri Dewan Pimpinan MUI antara lain Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Abdullah Jaidi, Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan Basri Bermanda, Sekretaris Jenderal Anwar Abbas, Wasekjen Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Tengku Zulkarnain.
HNW mengatakan, kegiatan tersebut sudah dimulai sejak sebelum pelantikan Presiden RI hingga saat ini. Hal tersebut, bertujuan melanjutkan tradisi MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat.
“Jadi, kami ingin bermusyawarah dalam segala hal terkait kenegaraan kita. Tidak hanya di dalam atau secara internal, tapi kami juga ingin melibatkan elemen bangsa dengan mendatangi langsung masyarakat, melakukan serap aspirasi,” katanya.
Bagi HNW, Silaturahmi Kebangsaan sekaligus serap aspirasi kepada elemen bangsa terutama seputar amandemen terbatas UUD 1945, kini menjadi begitu sangat penting. Sebab, saat ini wacana amandemen tersebut telah menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat, dan ternyata memunculkan banyak persepsi serta pemikiran baru yang mesti disikapi secara bijak.
Jazilul Fawaid menambahkan, pembahasan tentang amandemen di tengah masyarakat telah melebar kemana-mana dan harus difokuskan kembali sesuai rekomendasi awal yakni tentang amandemen terbatas UUD 1945 juga tentang GBHN atau haluan negara.
“Tapi itulah demokrasi. Aspirasi setiap warga negara Indonesia harus dihargai, walaupun satu sama lain saling berbeda. Itulah mengapa MPR berkeliling menemui elemen-elemen bangsa, untuk bermusyawarah perihal tersebut, meminta masukan dan pemikiran. Lalu, masukan tersebut akan disimpan serta menjadi bahan kajian di MPR, yang kemudian melalui proses ketatanegaraan yang sudah ditetapkan akan ke luar berbentuk suatu keputusan dan kebijakan,” tuturnya.
Basri Bermanda mewakili MUI mengatakan Dewan Pimpinan MUI mengapresiasi lembaga MPR yang secara terbuka datang bersilaturahmi serta bermusyawarah dengan MUI tentang wacana kenegaraan yang sangat penting tersebut.
Pandangan dan dan sikap resmi MUI terkait amandemen terbatas UUD 1945, ada beberapa poin yakni, MUI mengharapkan wacana amandemen konstitusi hendaknya oleh MPR, dipertimbangkan terlebih dahulu dengan matang, mendalam, penuh kehati-hatian dan memperhatikan berbagai aspirasi kelompok masyarakat dan parpol.
Apabila MPR tetap melaksanakan perubahan, maka MUI dapat memahami hal tersebut, sepanjang agendanya terbatas hanya terkait masuknya GBHN menjadi kewenangan MPR. Namun, dengan tetap mempertahankan sistem pemerintahan Presidensial dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.
MUI menilai perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang telah dilakukan awal era reformasi (1999-2002) telah menghasilkan berbagai keputusan fundamental dan sesuai dengan semangat serta merupakan wujud tuntutan reformasi. Berbagai perubahan konstitusi tersebut telah memberikan dasar hukum yang sangat kuat bagi terwujudnya penyelenggaraan negara yang demokratis, dan modern pada masa datang.
Ditambahkan, hasil-hasil perubahan konstitusi tetap dipertahankan. Dalam konteks itu, MUI menghendaki agar tetap dipertahankan ketentuan konstitusi antara lain: Masa jabatan Presiden dan Wapres maksimal dua periode, Pemilihan Presiden dan Wapres secara langsung oleh rakyat, dan Kedudukan lembaga negara yang sejajar serta setara.
Menjadi tugas dan tanggung jawab semua lembaga negara dna penyelenggara negara serta semua komponen bangsa untuk melaksanakan konstitusi secara istiqamah dan optimal agar terwujud kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sesuai cita-cita konstitusi. “MUI mendorong MPR memberikan sumbangsih terbaik dan peran optimalnya untuk mengawal Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika menuju terwujudnya cita-cita berdirinya negara,” paparnya.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Wagub Sumsel Akui Rencana Pembangunan Gedung Kantor Pemprov Sumsel di Kramasan

Palembang, BP DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar  rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda jawaban Gubernur sumsel  terhadap pemandangan umum ...