Home / Headline / DPR Akan Merevisi UU ASN

DPR Akan Merevisi UU ASN

Nurbaeti berharap DPR merevisi UU ASN.

Jakarta, BP–Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, semua fraksi di DPR periode 2014-2019 sepakat merevisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), tapi tidak tuntas. Salah satu pasal krusial yang direvisi berkaitan dengan batasan usia 35 tahun.
“Pemerintah memang sudah menyetujui dan akan melanjutkan pemmbahaan UU ASN itu bersama DPR. Namun, Daftar Inventarisasi Masalah atau (DIM) dari pemerintah tak kunjung dikirim hingga DPR RI periode 2014-2019 berakhir,” ujar Baidowi di ruangan wartawan DPR Jakarta, Selasa (3/12).
Menurut Baidowi revisi UU ASN gagal pada periode lalu, karena ketentuan Undang-undang, peraturan pembentukan dan penyusunan program legislasi harus persetujuan DPR bersama pemerintah.
Baidowi berharap DPR periode 2019-2024 merevisi UU ASN tersebut, karena Baleg DPR berencana membahas penyusunan Prolegnas 2020 maupun prolegnas jangka menengah 2020-2024 mendatang.
“Salah satu titik krusialnya yakni memasukkan revisi undang-undang ASN menjadi prolegnas, khususnya prolegnas prioritas,” kata Baidowi
Koordinator Wilayah (Korwil) Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta, Nurbaiti berharap Komisi II dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI segera membahas naskah akademik honorer kategori 2 (K2) melalui revisi Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam pasal UU ASN tersebut, salah satu ketentuan yang dianggap memberatkan yakni tenaga honorer K2 yang berhak mengikuti proses CPNS maksimal berusia 35 tahun
“Kalau revisi UU berhasil tahun ini, tentu kebahagiaan buat kami para honorer sekaligus, kado istimewa buat kami,” ujar Nurbaiti.
Nurbaiti meminta kepada anggota dewan periode 2019-2024 khususnya Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang akan membahas Revisi UU ASN tersebut, segera membuat mekanisme yang akurat sesuai dengan tenaga honorer K2 di seluruh Indonesia.
“Saya berharap anggota DPR maupun Baleg DPR, Revisi UU ASN bukan angan-angan belaka,” papar Nurbaiti.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Ketua DPD RI Terima Aduan Gubernur Lampung

Bandar Lampung, BP–Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengadukan persoalan serius di Lampung kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Aduan ...