Home / Headline / Trend Penggunaan APBD Sumsel dari 2017-2019, Lebih Banyak  Porsi Belanja Tidak Langsung

Trend Penggunaan APBD Sumsel dari 2017-2019, Lebih Banyak  Porsi Belanja Tidak Langsung

BP/DUDY OSKANDAR
diskusi publik, APBD Sumsel 2020 untuk siapa.. ? di Hotel Swarnadwipa, Palembang, Senin (2/12).

Palembang, BP

Berdasarkan analisis Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumsel tentang trend penggunaan APBD Sumsel dari 2017-2019, terlihat bahwa APBD lebih banyak pada porsi belanja tidak langsung (seperti gaji, peralatan dll), dibandingkan dengan belanja langsung. Analisis Fitra Sumsel proporsi belanja tidak langsung berturut-turut sebesar 52% di tahun 2017, lalu 63% tahun 2018, dan naik 5% menjadi 68% ditahun 2019.

Dilain pihak belanja langsung berupa program hanya sebesar 48% ditahun 2017, turun menjadi 37% ditahun 2018, dan turun drastis menjadi 32% ditahun 2019. Belum lagi kita menilai efektivitas pelaksanaan program di belanja langsung yang semakin merosot tersebut.

Dikhawatirkan visi Gubernur untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga 1 digit, akan jauh panggang dari api.

Koordinator FITRA Sumsel, Nunik Handayani melihat peningkatan belanja tidak langsung di era gubernur Herman Deru, berdasarkan data Fitra, dikarenakan meningkatnya bantuan gubernur ke kabupaten/kota hingga Rp 718 M.

Baca:  Pahlawan Daerah Asal Sumsel Banyak Tidak Terangkat Ke Permukaan

“Bantuan ini untuk membantu kabupaten/kota membangun infrastruktur. Namun, pantauan dilapangan bantuan ini tidak secara merata dan berkeadilan terdistribusi keseluruh kabupaten/kota,” katanya  dalam diskusi publik, APBD Sumsel 2020 untuk siapa.. ? di Hotel Swarnadwipa, Palembang, Senin (2/12).

Bantuan ini menurutnya, memang merupakan diskresi gubernur sesuai PP No. 19 tahun 2019. Namun, pasal 67 PP ini menyebutkan bahwa Bantuan diberikan oleh Gubernur setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan pilihan pemerintah provinsi.

“Namun, amanat untuk pemenuhan 20% anggaran pendidikan dan 5% anggaran kesehatan belum ditunaikan di APBD 2019. Kita berharap ada perbaikan alokasi anggaran terhadap urusan wajib ini di APBD 2020,” katanya.

Pihak legislatif DPRD Sumsel menurutnya, sejatinya merupakan lembaga yang mewakili kepentingan rakyat dalam pembahasan APBD ini.

“Namun, dimedia pemberitaan, kita malah disuguhkan kekisruhan pembahasan APBD 2020 terkait permintaan ketua DPRD provinsi melalui surat untuk mengusulkan kenaikan tunjangan anggota dewan.  Usulan ini tentunya akan semakin memberatkan APBD Sumsel 2020,” katanya.

Baca:  Ditembak Begal, Buruh Pabrik Karet Sekarat

Untuk itu, pihaknya meminta pihak Gubernur dan DPRD  Sumsel  untuk mengutamakan kepentingan rakyat dalam pembahasan APBD Sumsel 2020 untuk mencapai tingkat kemiskinan 1 digit yang telah menjadi visi RPJMD Sumsel.

Lalu mengoptimalkan bantuan keuangan sebagai instrumen kebijakan gubernur dalam menilai kinerja kabupaten/kota dalam mencapai visi misi gubernur.

Dan menghentikan perdebatan tentang usulan kenaikan tunjangan anggota dewan, dan memfokuskan diri untuk diskusi yang lebih produktif untuk membuat program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan pengamat Ekonomi Pembangunan Sumsel,  Subardin berharap DPRD Sumsel dan Pemprov Sumsel yang membahas KUA-PPAS DPRD Sumsel 2020 sedang mencari titik temu.

“Tapi bargeningnya belum kelihatan, mungkin rekan-rekan pers bisa menangkap melalui pembahasannya , apa proses barganingnya yang terjadi sehingga  akhirnya anggaran itu disahkan, , pasti ada bargening dan sharing , nah itu yang kita tunggu,” katanya.

Baca:  DPRD Sumsel Prihatin, Banyak Terminal Tife B Terbengkalai

Menurutnya tidak mungkin, banggar DPRD Sumsel mensetujui usulan eksekutif dalam situasi yang “Ribut” dan pasti ada bargeningnya dan itu yang harus dikejar.

Sedangkan pengamat anggaran, Rabin Ibnu Zainal melihat adanya usulan kenaikan tunjangan tidak diimbangan dengan peningkatan kinerja DPRD Sumsel seperti target membuat perda atau revisi sejumlah perda di Sumsel.

“ Versi  saya pribadi ada sesuatu di APBD Sumsel  kalau kita kupas tadi masih banyak bolong-bolongnya, belanja langsungnya sedikit, belanja tidak langsung sedikit, tidak langsung banyak untuk kabupaten kota yang bukan urusan Gubernur sehingga melihat struktur APBD yang tidak profesional ini , ya banyak celah  untuk bernegosiasi ketika disatu pihak APBD itu amburadul ,” katanya.

Seharusnya yang ditampilkan di media mengenai APBD Sumsel adalah perdebatan tentang program pembangunan seperti masalah pendidikan, pendidikan apa yang mestinya dilakukan , bugjetnya berapa dan sebagainya.  #osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Wagub Sumsel Akui Rencana Pembangunan Gedung Kantor Pemprov Sumsel di Kramasan

Palembang, BP DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar  rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda jawaban Gubernur sumsel  terhadap pemandangan umum ...