Home / Headline / Anggota MPR Akui Tidak Mudah Wujudkan Amandemen

Anggota MPR Akui Tidak Mudah Wujudkan Amandemen

Anggota MPR Fadli Zon dan Idris Laena mengakui tidak mudah mewujudkan amandemen.

Jakarta, BP–Ketua Fraksi Golkar MPR Idris Laena mengatakan, fraksi di MPR belum bersuara bulat mengenai amandemen UUD45. Ada yang setuju diatur melalui undang-undang (UU), dan melalui TAP MPR RI. Kalau TAP MPR RI harus amandemen UUD 1945, dan amanademen ini bisa liar. Sedangkan kalau diatur melalui UU, DPD merasa tidak terlibat. Sementara DPD RI sendiri berkepentingan untuk amandemen penguatan kewenangan DPD RI” Jadi, tidak mudah mengademen UUD45,” ujar Idris di ruangan wartawan DPR Jakarta, Senin (2/12) dalam sebuah diskusi bertajuk “Menakar Peluang Amendemen Konstitusi?”
Menurut Idris, antara fraksi-fraksi MPR RI sendiri belum ada kesepakatan terkait pasal mana yang akan diamandemen. Misalnya Pasal 37 UUD 45 usulan itu harus disetujui 1/3 anggota dari 711 anggota MPR RI, sebanyak 2/3 anggota MPR RI harus hadir, dan putusan bisa disahkan jika dihadiri 50 persen plus 1 anggota MPR RI.
Dijelaskan, rekomenasi dari MPR RI juga belum ada, hanya menyusun pokok-pokok haluan negara, agar arah pembangunan berkesinambungan.
“Nah, penyusunan GBHN inilah yang berkembang menjadi wacana amandemen. Fraksi-fraksi MPR belum sepakat dan harus dilakukan pengkajian mendalam dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” kata Idris.
Anggota Fraksi Gerindra MPR RI Fadli Zon menilai wacana amandemen UUD 1945 yang sedang diperdebatkan karena banyak janji-janji pemerintahan pertama Joko Widodo belum tercapai.
“Ada 100 janji yang saya catat. Yang terwujud hanya beberapa aja. Makanya muncul wacana Amendemen UUD 1945,” tutur Fadli.
Fadli menambahkan, isu masa jabatan presiden diubah menjadi tiga periode atau maksimal 15 tahun dalam rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 karena kegagalan pemerintah menjalankan program kerja.
“Gagal memenuhi janji yang mensejahterakan rakyat, sekarang ekonomi meroket, sehingga yang disalahkan persoalan Konstitusi.” papar Fadli.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Wagub Sumsel Akui Rencana Pembangunan Gedung Kantor Pemprov Sumsel di Kramasan

Palembang, BP DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar  rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda jawaban Gubernur sumsel  terhadap pemandangan umum ...