Home / Headline / Untuk Menjaga Martabat Partai Golkar, Airlangga Sebaiknya Tidak Ikut Bursa Caketum

Untuk Menjaga Martabat Partai Golkar, Airlangga Sebaiknya Tidak Ikut Bursa Caketum

Tim pemenangan Bambamg Soesatyo berharap Airlangga Hartarto tidak ikut dalam bursa Caketum Partai Golkar.

Jakarta, BP–Jurubicara tim pemenangan Bambang Soesatyo, Victus Murin, mengatakan, untuk menjaga kehormatan lembaga kepresidenan sekaligus Presiden Joko Widodo, diharapkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memperoleh izin tetulis dari Presiden RI untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024.
“Uutuk bertugas ke luar kota atau meninggalkan pusat pemerintahan negara saja, seorang menteri harus memperoleh izin tertulis dari Presiden, apalagi untuk hal prinsip yang mengandung konsekuensi pada tugas dan kinerja seorang menteri, seperti hendak menjadi pemimpin puncak partai politik. Sepatutnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melampirkan Izin tertulis dari Presiden Joko Widodo,” kata Victus Murin di Jakarta, Minggu (1/12).
Tim pendukung Bambamg sungguh menaruh hormat dan rasa respek yang tinggi kepada Joko Widodo yang telah mewajibkan pembantunya di Kabinet Indonesia Maju (KIM) periode 2019-2024 untuk menandatangani fakta Integritas, agar berhasil dalam pemerintahan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
“Kami mengapresiasi terobosan Presiden pada periode pertama pemerintahan (2014-2019) dalam Kabinet Indonesia Kerja (KIK). Kami berharap agar kebijakan serupa, dapat berlaku sama dan sebangun serta bersifat wajib bagi Kabinet Indonesia Maju (KIM) saat ini,” tuturnya.
Dikatakan, merujuk pada UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, terdapat larangan untuk menteri merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD.
Dengan demikian, kata dia, apabila Airlangga Hartarto tidak mengindahkan ketentuan UU 39/2008 tersebut, maka Airlangga telah sadar melakukan pelanggaran terhadap UU 39/2008 dan fakta Integritas antara Menteri dengan Presiden. Lebih fatal lagi, tindakan pelanggaran Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berpotensi menyeret Presiden untuk ikut melanggar UU 39/2008.
“Tentu saja kami berkeberatan apabila terjadi degradasi kehormatan dan kewibawaan Presiden, hanya karena Presiden dibenturkan pada situasi harus mengizinkan Airlangga Hartarto merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Mengingat perekonomian negara saat ini sedang berada dalam kondisi yang kurang baik, lanjut Victus, mereka hanya mengimbau, Airlangga Hartarto memperhatikan dan mengupayakan angkah pemulihan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Selaras dengan harapan ini, pihaknys berharap Airlangga Hartarto tidak maju menjadi Calon Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024. Karena Airlangga Hartarto memiliki kemampuan mumpuni sebagai seorang Teknokrat. Airlangga Hartarto fokus dan total bekerja membantu Presiden, pasti akan menghasilkan kinerja dan prestasi yang luar biasa bagi kepentingan rakyat.
‘Sebaliknya, apabila tidak berhasil akibat merangkap jabatan hal tersebut dapat memperlemah kinerja dan prestasinya sebagai pembantu Presiden, sehingga menodai martabat Partai Golkar di hadapan rakyat Indonesia,” paparnya.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Wagub Sumsel Akui Rencana Pembangunan Gedung Kantor Pemprov Sumsel di Kramasan

Palembang, BP DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar  rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda jawaban Gubernur sumsel  terhadap pemandangan umum ...