Home / Headline / Data KUA-PPAS  Banyak Tidak Valid Dan Tidak Singkron, Ade Indra:  Ini Sangat Memalukan  

Data KUA-PPAS  Banyak Tidak Valid Dan Tidak Singkron, Ade Indra:  Ini Sangat Memalukan  

BP/IST
Pengamat politik Sumsel , Ade Indra Chaniago

Palembang, BP

Polemik pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) 2020 yang lambat diajukan pihak Pemprov Sumsel  hingga tudingan sejumlah pihak yang menuding belum selesainya pembahasan KUA-PPAS tersebut, lantaran DPRD Sumsel meminta kenaikan gaji yang tak di penuhi Pemprov Sumsel terus berlangsung.

Pengamat politik  Sumsel, Ade Indra Chaniago berharap baik DPRD Sumsel dan Pemprov Sumsel dewasa dalam menyikapi persoalan pembahasan APBD tahun 2020 ini.

Baca:  Sidang Prapradilan Gunawati Thamrin Berakhir Kamis Ini

“Jadi jangan  malah kita politisasi. Saya melihat pola yang dilakukan oleh eksekutif ini solving trouble with trouble atau menyelesaikan masalah dengan menutupi masalah. Harusnya eksekutif dan legislatif bersinergi dalam mengejar keterlambatan ini,” kata Ade, Rabu (27/11).

Menurut Ade, legislatif tentunya butuh waktu untuk membahas anggaran yang diusulkan oleh eksekutif sebagaimana tertuang dalam KUA PPS.

“Jadi jangan sampai dalam membuat keputusan justru kita malah melanggar aturan,” katanya.

Justru menurut Ade, informasi yang dirinya dapat banyak data yang disajikan Pemprov Sumsel dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Sumsel 2020 banyak tidak valid dan tidak sinkron satu dengan lainnya.

Baca:  16 Raperda Baru Bakal Di Bahas DPRD Sumsel

“Saya pikir ini sangat memalukan…,” katanya.

Sekda Sumsel H Nasrun Umar usai rapat pembahasan KUA- PPAS, Selasa (26/11) sore  enggan berkomentar mengenai permasalahan tersebut.

Sebelumnya, Nasrun Umar mengaku optimis, pengesahan KUA- PPAS APBD Sumsel 2020 akan tepat waktu, meski legislatif sudah pesimis.

“Saya punya keyakinan dapat diselesaikan dengan beberapa waktu yang ada, tidak ada yang tidak mungkin kita tetap optimis. Mepet atau tidak yang penting selesai,” katanya ketika ditemui di DPRD Sumsel, Senin (25/11).

Baca:  KPU Palembang Evaluasi Kinerja PPK

Dilanjutkan Nasrun, adanya pembahasan yang cukup panjang ini, karena perlu sinkronisasi, dimana pemerintahan daerah ada dua yaitu eksekutif dan legislatif.

Di dalam sistem penganggaran pembangunan, diperlukan sinkronisasi dan pemikiran kedua belah pihak.

“Tak ada seandai- andainnya (tertunda). Tidak ada terburuk, kita tetap optimis. Soal usulan besaran APBD Sumsel 2020, KUA-PPAS saja belum diketok, jadi belum tahu anggaran pastinya,” katanya.#osk

 

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Bantu Cegah Virus Corona, Fraksi PKS DPRD Sumsel Donasikan Gaji Bulan Maret

  Palembang, BP Enam anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Fraksi PKS DPRD Sumsel mendonasikan gaji bulan Maret 2020 ...