Home / Headline / DPR Akan Evaluasi UU Pilkada

DPR Akan Evaluasi UU Pilkada

Wakil Ketua Komisi II Saan Mustofa ketika menjelaskan wacana Pilkada langsung dikembalikan ke DPRD.

Jakarta, BP–Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepada Daerah (UU Pilkada) agar pelaksanaan UU tersebut semakin berkualitas.
“Bagian mana saja yang dievaluasi kita lihat titik-titik kelemahannya selama ini,” ujar Saan di ruangan wartawan DPR Jakarta, Selasa (19/11) dalam diskusi bertajuk Revisi UU Pilkada, Adakah Ruang Kembali ke DPRD.
Menurut Saan, UU Pilkada yang akan dievaluasi diharapkan mampu meningkatkan proses demokrasi, maupun dalam kerangka melahirkan pemimpin daerah yang lebih baik.
Saan menilai, jika pilkada langsung kembali ke DPRD hal tersebut merupakan kemunduran demokrasi.
“Jika Pilkada langsung dikembalikan ke DPRD, berarti kita kembali juga ke masa lalu. Dan kita tak akan pernah maju,” tutur Saan.
Anggota Komisi II Ahmad Badowi mengatakan, masih mengimpentarisasi masukan dari AKD maupun dari fraksi terkait usulan revisi Undang-undang. Salah satu usulan dari komisi II itu adalah revisi UU Pilkada.
“Kita belum masuk pada konteks, baru sebatas inventarisasi judul. Apa saja yang mau dimasukan ke Prolegnas jangka 5 tahun maupun prolegnas prioritas 2020,” tutur Badowi
Menurut dia, kalau mengikuti pemberitaan di media massa berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada, sepertinya revisi undang-undang Pilkada itu masuk prioritas, karena Pilkada sebentar lagi,” jelasnya.
Beberapa hal menjadi perdebatan itu katanya, apakah DPR/DPD nyalon harus mundur, apakah ASN harus mundur termasuk keinginan dari KPU untuk melarang mantan napi koruptor.
“Yang jelas peluang kepala daerah dipilih DPRD sangat terbuka,” paparnya.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Menyambut Milad Ke-5, Prodi Politik Islam Gelar Seminar Kebangsaan

Palembang, BP Menyambut Milad ke-5 Prodi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniroa (FAHUM) UIN Raden Fatah Palembang Menggelar Seminar Kebangsaan ...