Home / Headline / Komite I DPD RI – Kemendagri Sederhanakan Regulasi

Komite I DPD RI – Kemendagri Sederhanakan Regulasi

Teras Narang

Jakarta, BP–Rapat Kerja (Raker) Komite I DPD RI dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membahas isu terkait Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Hubungan Pusat Daerah hingga masalah perijinan di daerah. Raker tersebut menyepakati akan mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan penyederhanaan regulasi perijinan yang selama ini menghambat investasi di daerah
Ketua Komite I Teras Narang menyatakan, DPD RI berkomitmen mengawal terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan dengan menyusun regulasi yang bisa mengatur pemerataan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan tumbuhnya daya saing daerah serta kebijakan afirmasi bagi daerah yang mempunyai karakteristik daerah kepulauan serta daerah-daerah terluar di wilayah perbatasan negara.
“DPD RI mendukung kebijakan prioritas pemerintah, dalam hal pembangunan SDM unggul, penyederhanaan regulasi (pusat dan daerah) dan birokrasi, serta transformasi ekonomi dari SDA menjadi sektor yang berbasis manufaktur dan jasa modern tanpa mengorbankan kearifan lokal, maka perkembangan dengan daerah akan terwujud,” Teras Narang di ruang DPD RI, Jakarta, Senin (18/11).
Menurut Teras, dalam rapat tersebut Komite I DPD RI akan bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri untuk optimalisasi kemitraan membahas permasalahan otonomi daerah dan kerangka solusi melalui Tim Kerja Bersama dan kunjungan lapangan Bersama.
“DPD RI mendorong pemerintah segera melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada prinsipnya, DPD RI mendorong agar kebijakan Penataan Daerah mengutamakan kepentingan strategis nasional dan daerah dengan memprioritaskan daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terluar, daerah termiskin dan daerah terbelakang,” katanya.
Mendagri Tito Karnavian memaparkan bahwa peran Kementerian Dalam Negeri sebagai poros jalannya pemerintahan dalam negeri. Kemendagri sebagai unsur terdepan untuk menciptakan suasana kondusif dan stabil dalam bidang pemerintahan dan politik di dalam negeri. Selain itu, peran Kemendagri juga pelayanan publik berjalan optimal dan segera melaksanakan program dari Presiden untuk menyederhanakan regulasi yang menjadi kendala terkait perijinan di tingkat pusat melalui UU dan Perda di tingkat daerah.
“Kunci meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah adalah membuka iklim investasi. Masalah regulasi perijinan yang berbelit masih menjadi masalah, sejak ada perang dagang banyak perusahanaan yang keluar dari China tapi tidak masuk ke pindah ke Vietnam, Thailand dan lain-lain tapi tidak ke Indonesia, itu karena masalah perijinan, oleh karena itu, penyederhanaan ini menjadi titik yang ingin dituju oleh Presiden,” papar Tito.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Sukses Gelar Dua Event Balap, Muba Jadi Sorotan Dunia Internasional

Sekayu, BP–Usai sudah dua gelaran event balap internasional di bumi Serasan Sekate. Setelah pada pekan lalu berhasil menyukseskan Asia Auto ...