Home / Budaya / Sinergi Pemerintah Dengan Perguruan Tinggi Terhadap Peninggalan Sejarah di Sumsel Belum Berjalan Baik

Sinergi Pemerintah Dengan Perguruan Tinggi Terhadap Peninggalan Sejarah di Sumsel Belum Berjalan Baik

Seminar Nasional Sejarah IV yang diadakan Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Unsri di Aula Pasca Sarjana Unsri.

Palembang, BP–Seminar Nasional Sejarah IV telah diadakan oleh Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Unsri pada Sabtu (19/10).
Seminar yang diadakan di Aula Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya (Unsri) mengambil Tema “Pendidikan Sejarah Abad ke 21 : Sinergi Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha” dengan menampilkan tiga pembicara utama, yaitu : Prof. Dr. Wasino dari Universitas Negeri Semarang (UNESS), Dr. Leli Yulifar M.Pd dari UPI (Universitas Pendidikan Indonesia), dan Syafruddin Yusuf, M.Pd, Ph.D dari Unsri.
Prof. Dr. Wasino dalam makalahnya yang berjudul “Pendidikan sejarah dan pengembangan etos kewirausahaan” menyatakan bahwa kita harus membaca ulang pendidikan sejarah.
”Selama ini di kalangan masyarakat umum, sejarah selalu dikaitkan dengan kekunoan, masa lampau, yang tak ada relevansinya dengan masa kini,” katanya.
Oleh karena dipandang kuno, tidak modern maka perhatian terhadap sejarah di kalangan umum kurang baik.
Pandangan ini disebabkan sejarah yang diajarkan di lembaga pendidikan selalu mengutamakan tema sejarah politik yang lebih menekankan pada aspek kekuasaan dan perang.
Dalam sejarah politik ditekankan pada pergantian kekuasaan dan perang. Meskipun secara teoretik dalam pembelajarannya harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, namun dalam realitasnya dalam proses pembelajaran lebih ditekankan pada aspek kognitif saja. Hafalan tentang peristiwa masa lalu menjadi aspek utama dan kurang memahami makna di balik peristiwa sejarah.
Dalam kaitan dengan dunia usaha menurut Wasino, bangsa Indonesia sudah mengenal kewirausahaan sejak masa lalu. Masyarakat dan penguasa sudah terlibat dalam perdagangan dengan bangsa-bangsa asing. Tradisi Kewirausahaan tergeser ketika VOC memegang memonopoli jaringan dagang di wilayah Nusantara. Tradisi ini semakin bergeser ketika dilaksanakannya Tanam Paksa (1830-1870) dengan beralihnya tradisi berdagang menjadi tradisi pekerja (buruh).
Sementara itu Dr. Leli Yulifar, kemajuan revolusi industri 4.0 tidak bisa dibendung lagi. Untuk itu harus disiasati dengan mengembangkan bidang wisata berbasis sejarah dan budaya. Hal ini sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara dunia maya yang tercipta dari teknologi dengan dunia nyata (fisik) sebagai sebuah realita sosial.
“Oleh karena itu lulusan Pendidikan Sejarah dan Budaya, dan atau Ilmu Sejarah beserta ilmu yang serumpun dapat bersinergi melalui kerjasama tiga pilar, yang dikenal dengan triple helix theory,” katanya.
Lebih lanjut, Leli Yulifar berpendapat bahwa Era Industry 4.0 yang disusul dengan Society 5.0 haruslah kita sikapi dengan pemikiran positif dan kreatif. Seseorang yang kreatif akan bisa mengubah tantangan menjadi sebuah peluang. Melalui pengembangan pariwisata berbasis sejarah dan budaya, maka masyarakat sebagai penerima manfaat akan merasakan bahwa dunia maya (pemanfaatan teknologi), adalah sebesar-besarnya untuk dinikmati manusia, bukan meniadakan peran manusia.
Sementara itu Syafruddin Yusuf, Ph.D menyoroti masalah sinergi antara pemerintah dengan perguruan tinggi terhadap peninggalan sejarah di Sumatera Selatan.
Menurutnya agar terjalin sinergi antara keduanya, maka dibutuhkan komunikasi dan koordinasi dalam menangani masalah peninggalan sejarah yang dapat dijadikan cagar budaya.
“Kecendrungan saat ini sinergi itu belum berjalan baik, karena sering pemugaran atau pembangunan di kawasan peninggalan sejarah dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan pihak perguruan tinggi, sehingga terjadi kerusakan situs sejarah. Untuk itu maka diperlukan sinergi yang baik,” katanya.
Untuk mencegah salah kelola dan kerusakan situs sejarah, maka diperlukan payung hukum sebagai landasan bergerak.
Menurutnya pihak provinsi sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi tahun 2017 tentang Cagar Budaya, namun peraturan ini kurang disosialisasikan. Akibatnya demi kepentingan pariwisata, pemugaran atau pembangunan di kawasan situs sejarah dilakukan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan sejarah setempat.
“Mengenai payung hukum di kabupaten/kota di Sumsel, sampai saat ini belum ada. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan pencegahan atas perusakan situs sejarah bahkan pencurian benda cagar budaya,” katanya.
Menyinggung tentang Tim Ahli Cagar Budaya, pembicara ini menyarankan agar tim tersebut diisi oleh orang-orang yang paham dengan peninggalan sejarah sehingga masukan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan adalah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tim juga hendaknya berkoordinasi dengan pihak perguruan tinggi atau pun instansi lain seperti Balai Arkeologi.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Tim Futsal Putra Putri Muba Melenggang ke Semifinal

Sekayu, BP–Tim futsal putra dan putri Muba berhasil merebut tiket semifinal di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumsel ke-XII di ...