Home / Headline / Terkesan, Media Online ‘Hit and Run’ Jika Menerbitkan Berita Berdampak Blunder

Terkesan, Media Online ‘Hit and Run’ Jika Menerbitkan Berita Berdampak Blunder

BP/DUDY OSKANDAR Suasana diskusi yang digelar oleh IKA Fisip Unsri dan Bung FK, membahas soal Framing Politik di Media di Volum Coffe, Senin (14/10).

Palembang, BP–Media online saat ini terkesan “hit and run” jika menerbitkan berita yang berdampak terjadinya riak atau blunder, celakanya berita tersebut langsung hilang, tidak muncul lagi di portal beritanya.Hal tersebut melanggar pedoman media cyber, Peraturan Dewan Pers No 1 tahun 2012.

Wartawan Utama, pengamat media, Maspril Aries mengatakan, framing bisa menseleksi dari fakta dan realitas diambil guna menjadi berita lalu di konstruksi serta diseleksi.
“Seleksi ini kembali kepada kapasitas, kapabilitas jurnalis itu sendiri atau dari medianya, dari sekian banyak realitas yang diambil diseleksi, mana yang bisa menonjol menjadi berita, isu apa yang bisa seksi menjadi berita, lalu dibuat frame lalu muncul beritanya yang bisa memicu kontroversial atau bisa menjadi orang menjadi populer tergantung dari kepentingan dari jurnalis dari media, kita harus sadar media itu adalah entitas ekonomi sekaligus entitas politik, apalagi jika pemilik media politisi, disitulah bisa dimulai bagaimana produk jurnalistik itu keluar menjadi sebuah berita” kata pria yang juga Kabid Pendidikan PWI Sumsel dalam diskusi yang digelar oleh IKA Fisip Unsri dan Bung FK, membahas soal Framing Politik di Media, di Volum Coffe, Senin (14/10).
Menurutnya yang menjadi permasalahan di media online menurutnya saat ini ada kesan “hit and run” dala membuat berita.
“ Yang menjadi permasalahan ketika berita itu menjadi masalah bagi yang berkait dengan berita tersebut atau nara sumber tersebut, media tersebut terkesan “hit and run” dan beritanya hilang, tidak muncul lagi, di portal beritanya, kasusnya seperti berita anggota DPR RI H Alex Noerdin yang ditulis minta fasilitas VVIP Bandara SMB II Palembang, padahal faktanya tidak seperti itu , ketika kita cari berita itu di media online tersebut tidak ada lagi, tapi saya dengan bantuan teman saya pakar telematika bisa mendapatkan link berita itu, itu gambaran bagaimana sebuah isu, sebuah realitas di frame untuk sebuah target politik,” katanya.
Sayang menurut Maspriel, karena berita tersebut menjadi riak, dianggap blunder itu ditarik, dihapus, padahal berdasarkan pedoman media cyber, Peraturan Dewan Pers No 1 tahun 2012 itu tindakan yang salah dan melanggar, mestinya bukan di cabut dan dihapus, harusnya itu dibuat keterangan , link itu tetap ada , halaman itu tetap ada ditulis, berita ini kami cabut dengan penjelasan, “ katanya.
Walaupun online tersebut dihapus namun jejak digital tidak mungkin hilang, masih masih bisa dibuka.
” Apalagi kalau berita itu di framing untuk merugikan salah satu orang, hilang beritanya dan menjadi permasalahan bersiaplah , muaranya kalau tidak pelanggaran etik, pelanggaran hukum, mari kita memahami bersama untuk mengelola media online yang benar, memahami kode etik jurnalistik, pedoman media cyber,” katanya.
Pakar Komunikasi UIN Raden Fatah, Palembang , Dr. Yenrizal Tarmizi menjelaskan ketika berita dan fakta itu tidak ada lalu diadakan oleh media sehingga menjadi berita bohong atau berita hoaks.
“ Dalam konteks politik kita sudah mengenal pola-pola seperti itu, politisi akan menggunakan media untuk mencitrakan dirinya, membentuk dirinya, sudah dari dulu,” katanya.
Semisal untuk dunia politik, lanjut Yenrizal seorang politisi akan mengunakan media untuk pencitraan dengan melakukan framing framing yang bisa diterima oleh masyarakat, itu sah saja, namun ketika media dijadikan kampaye hitam untuk pihak lain ini yang tidak benar, dan media juga harus memegang teguh kaedah kaedah yang ada dalam dunia jurnalistik.
Sedangkan Pakar Hukun UIN Raden Fatah, Dr Sadi Is, SHI, MH mengungkapkan bahwa pada pasal 1 ayat 3, menjelaskan Indonesia adalah negara hukum, untuk media sudah ada UU pers no 40 tahun 1999, maka sulit untuk mempidana framing pada media.
“Sulit untuk mempidana, karena framing itu bukan suatu yang bisa dipidana,” katanya.
Framing yang meliput itu fakta, namun kadang tidak untuk kepentinang masyarakat, namun di framing agar masyarakat diterima dan naik kepermukaan, dari segi UU framing ini sulit untuk di pidana
“Dalam UU pers itu, teman teman pers harus dapat diolah data yang ada untuk kepentingan yang memesan, ini tidak hoax namun ini fakta yang diolah dan menjadi konsumsi publik,” katanya.
Pengamat Bahasa, Dr Nasir mengatakan, framing sebuah stategi di media, bagaimana informasi yang disampaikan di media massa bisa di terima oleh masyarakat dan tidak biasa.
“Karya jurnalistik adalah kerja kolektif, tidak bisa seorang wartawan, pimpinan media jadi tidak bisa membuat framing tanpa kerja kolektivitas tim media,” katanya
Dijelaskan, framing bisa diterima itu bisa diterima bukan kepentingan wartawan, media tapi untuk kepentingan orang banyak atau lebih tinggi “Jadi wartawan tidak bisa bekerja sendiri untuk membuat framing,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Taufik Berharap Perempuan dan Anak Jadi Perhatian Kapolri

Jakarta, BP–Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, mengharap agar Polri lebih humanis, meminimalisasi penggunaan senjata dalam pemolisian, serta memiliki ...