Home / Headline / Aktivitas Pencarian Benda Purbakala di Cengal Sudah Terhenti

Aktivitas Pencarian Benda Purbakala di Cengal Sudah Terhenti Lakukan Penegakan Hukum Sesuai Aturan

Kapolda Dumsrl Irjen Pol Firli Bahuri

Palembang, BP–Berbondong-bondong orang datang ke Kecamatan Cengal setelah ditemukan emas di lokasi lahan gambut milik perusahaan yang diduga peninggalan Kerajaan Sriwijaya beberapa hari lalu membuat Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol Firli Bahuri mengambil langkah tegas, dia menilai jika hal ini dibiarkan , maka hal ini bisa menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat.
“Penemuan lahan harta karun tidak bisa hanya dianggap sepele karena bisa mengundang kedatangan org untuk berbondong bondong untuk menjarah. Jika itu terjadi maka bisa menimbulkan konflik sosial. Makanya saya datang untuk memberi perhatian kemarin,” kata Kapolda kepada Beritapagi melalui pesat singkat What Apps, Senin (7/10).
Prediksi ancaman menurut Firli, jika semua orang berdatangan untuk mematok lahan, bawa cangkul , bawa parang maka bisa muncul sengketa dan konflik sosial karena rebutan lahan.
“Aku minta segera dihimbau masyarakat untuk tidak terhasut dengan berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Kapolres dan Sekda OKU untuk dapat mengelola issu-issu tersebut.Langkah awal yang perlu dilakukan adalah camat, kapolsek dan danramil sama-sama menangani masalah tersebut supaya tidak berkembang menjadi sengketa lahan dan konflik sosial. saya minta kapolres untuk melakukan upaya penanganannya preemtif, preventif dan termasuk penegakkan hukumnya,” katanya.
Adapun menurutnya, Undang-undang yang mengatur tentang penemuan benda cagar budaya diatur dalam UU No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya bahwa sanksi pidana penjara bagi yang tidak melaporkan temuan benda purbakala maupun yang melakukan yang melakukan tanpa izin melanggar Pasal 102 bahwa setiap org yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan sebagaimana yg dimaksud dalam psl 33 ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 tahun penjara atau denda rp. 500 juta.
“Demikian juga dalam Pasal 103 bahwa setiap orang tanpa izin pemerintah daerah melakukan pencarian cagar budaya sebagaimana dimaksud dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) dipidana paling singkat 3 bln dan paling lama 10 thn dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp1 Milyar,” katanya.
Untuk itu menurut Kapolda segera lakukan penerangan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi pemberitaan yang tidak dipertanggungjawabkan, lakukan TPTKP , Pengamanan TKP , Olah TKP dan jaga untuk tidak dirusak.
“Hentikan kegiatan pencarian benda purbakala dan sejenisnya dan lakukan penegakkan hukum sesuai dengan hukum dan perundang undangan yang berlaku. Situasi sekarang , aktivitas pencarian benda purbakala dan harta karun sudah terhenti,” katanya.
Terakhir menurutnya, Bupati OKI dan Kapolres OKI sudah bekerja, Direktur Krimsus Polda Sumsel sudah mengkomunikasikan dengan Kepala Balai Arkeologi Sumsel dan Kepala Badan Kepurbakalaan Jambi.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pengurus IKA FKIP Unsri Periode 2019-2023 Resmi Dilantik

Palembang, BP  Puluhan alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sriwijaya (Unsri)  yang menjadi pengurus Ikatan Keluarga Alumni (IKA) ...