Home / Palembang / Banyak Ditolak, Bambang Haryo Akui RKUHP Perlu Direvisi Ulang

Banyak Ditolak, Bambang Haryo Akui RKUHP Perlu Direvisi Ulang

Palembang, BP — Maraknya demo mahasiswa terkait penolakan RUU KUHP, disikapi oleh Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Dia mengapresiasi terhadap aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh mahasiswa secara serentak di berbagai kota di Indonesia.

“Mahasiswa ini murni dari pemikiran. Karena mereka berada di tengah masyarakat. Bukan gerakan politik,” ujarnya, Rabu (25/9/2019).

Menurutnya, selain penolakan terhadap RKUHP yang dilakukan mahasiswa saat ini adalah menuntut adanya perbaikan perekonomian di Indonesia. Karena bagaimana pun juga itu akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran studi yang saat ini tengah ditempuh oleh mahasiswa.

Kepada pemerintah, Bambang berharap agar aspirasi mahasiswa ini bisa diakomodir serta harus disikapi. “Jangan disikapi dengan permusuhan. Karena bagaimana pun juga mereka adalah generasi muda calon pemimpin masa depan bangsa,” tegas pria kelahiran Surabaya ini.

Baca:  FPMPR Minta DPRD Sumsel Usut Pencemaran Lingkungan Di OKI

Terkait RKUHP sendiri Bambang mengakui di dalamnya masih perlu ada yang direvisi. “Karena masih banyak yang belum jelas. Masih berada di zona abu-abu. Ini bisa menjadi celah untuk terjadinya transaksi di dunia hukum kemudian hari,” tegasnya.

Bambang kemudian menyontohkan tentang adanya hukum adat. Hukum adat ini harus dijelaskan merujuk pada hukum adat yang mana serta berlaku untuk siapa. Karena di Indonesia ada ratusan suku berbeda yang memiliki adat berbeda-beda juga.

Baca:  Massa Kepung Kantor Panwaslu Ogan Ilir

Bambang juga menyinggung perihal RKHUP tentang Pers. Di mana dalam RKUHP mengkritik pemerintah serta presiden bisa diancam dipidana. “Batasan hukumnya tidak jelas. Masih bisa diplintir,” lanjut politisi dari Partai Gerindra ini.

Tentang aborsi yang dianggap melanggar hukum juga belum dijelaskan batasannya. Karena kata Bambang, ada aborsi yang dipilih oleh ibu hamil dengan alasan kesehatan atau bahkan bisa mengancam jiwa manusia.

Masalah kumpul kebo atau zina juga jelas Bambang belum ada penjelasan detail. Jika seorang telah melakukan nikah siri dan belum meresmikan di KUA apa lantas bisa kena sanksi tersebut nantinya. “Perlu diperjelas undang-undangnya sih sudah bagus,” tuturnya.

Baca:  Demo Tolak Penetapan Paslon Jalur Independen di Pagar Alam

Kemudian Bambang juga menyoroti banyak hal lainnya. Seperti permasalahan hewan ternak yang bisa kena sanksi, gelandangan, penjelasan alat kontrasepsi, penodaan agama hingga santet.

Namun dari banyak point di RKUHP tersebut Bambang memberikan kritik tentang ancaman hukuman minimal korupsi. “Dari lima tahun menjadi dua tahun. Agak lucu dengan ancaman minimal dua tahun. Bisa membuat semakin banyak orang melakukan korupsi,” ujar alumnus ITS ini. #pit

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Palembang Target 1 Juta Biopori Atasi Banjir

Palembang, BP–Mengatasi banjir di lingkungan masyarakat Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) mencanangkan 1 juta ...