Home / Pemerintahan / Anita : Tuntutan  Mahasiswa Akan Disampaikan ke DPR RI

Anita : Tuntutan  Mahasiswa Akan Disampaikan ke DPR RI

Palembang, BP

Setelah resmi dilantik, Ketua DPRD Sumsel sementara RA Anita Noeringhati didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel sementara HM Giri Ramandha N Kiemas dan  anggota DPRD Sumsel  Msg Syaiful Padli langsung menemui ribuan mahasiswa yang telah menunggu sejak siang di depan gedung dewan, Selasa (24/9).

Mahasiswa langsung menyampaikan lima poin tuntutan, diantaranya menolak RUU KPK, menolak RUKHP yang dinilai mengkebiri hukum di Indonesia serta meminta mengadili koruptor seberat-beratnya.

Massa juga meminta DPRD bertanggung jawab atas korban akibat insiden kericuhan antara massa mahasiswa dengan aparat kepolisian.

Baca:  Dukungan Untuk Prabowo-Sandi Di Kambang Iwak

Menanggapi tuntutan massa, Anita Noeringhati berjanji akan mengawal tuntutan masa ke DPR RI selaku pembuat undang-undang.

“Saya baru saja dilantik dan ditunjuk sebagai pimpinan sementara. Terima kasih kepada anak-anak yang telah menyampaikan aspirasi. Kami akan kawal tuntutan ini dan akan disampaikan ke DPR RI,” ujar Anita dihadapan ribuan mahasiswa.

Anita mengatakan, dari Sumsel ada 17 perwakilan yang duduk sebagai angggota DPR RI. Nantinya poin tuntutan ini juga akan disampaikan pada wakil rakyat yang duduk di DPR RI.

Baca:  TPU Kandang Kawat Banyak Ditemukan Makam Bersejarah

“Semangat itu merupakan jadi semangat kami, apa yang kalian suarakan tentunya menjadi agenda kami di awal nanti, agar bisa didengar DPR RI,” kata Anita.

“Kami tetap akan mengawal apa yang kalian sampiakan, dan kemudian menyuarakannya di DPR RI, Karena tugas kami mewakili kepentingan masyarakat Sumsel, insaallah akan kami kawal ke DPR RI,” katanya.

Sedangkan, untuk mahasiswa yang terluka, dirinya mengungkapkan DPRD Sumsel siap bertanggung jawab dan meminta pemerintah Sumsel bertanggung jawab.

“Selaku pimpinan dewan saya turut berduka cita yang sedalam dalamnya, saya siap mendengarkan aspirasi mahasiswa, dan saya akan berkoordinasi dengan pemprov Sumsel agar bertanggung jawab,” katanya.

Baca:  RSMH Jadi Lokasi Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah Di Sumsel

Sementara itu, Radian Ramadhani Kordinator Aksi Sumsel Relawan mengatakan, 9 perguruan tinggi aliansi Sumsel menolak rancanagan UU KPK, karena dinilai koruptor akan bebas.

“Lima hal itu merupakan tuntutan kami, kami butuh ril nyata bukan janji saya,” katanya.

Setelah mediasi tersebut, untuk membuktikan janjinya kepada para mahasiswa, dirinya memerintahkan agar mahasiswa membuat pernyataan yang akan di tanda tangannya.#osk

 

 

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

NasDem Ajukan RUU PKS Sebagai Prolegnas Prioritas

Jakarta, BP–Anggota Badan Legislasi (Baleg) Partai NasDem Taufik Basari mengatakan, partainya mengusulkan 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam Program Legislasi ...