Home / Headline / MMK Tolak RUU KUHP

MMK Tolak RUU KUHP

BP/IST
Aripin Kalender

#Jutaan Rakyat Indonesia Terancam Masuk Penjara, Semua Bisa Kena RUU KUHP Baru

Palembang, BP

Pada penghujung masa jabatan DPR RI periode 2015-2019, para legislator kejar setoran dengan menggarap empat Rancangan Undang-Undang (RUU) yakni RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), dan RUU Sumber Daya Air (SDA).

Keempatnya menuai kontroversi karena poin beleid yang direvisi dan prosedur pembahasannya dinilai tak melibatkan para pihak berkepentingan. Namun, Seluruh RUU itu telah disepakati pemerintah dan DPR dan bakal diketuk palu minggu depan.

“Semua bisa kena pasal,” kata  Ketua Masyarakat Miskin Kota (MMK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Aripin Kalender, Kamis (19/9).

Menurut Aripin , RUU KUP yang akan di resmikan DPR RI pada tanggal  24 September ini  dinilainya penuh politisasi dan melindungi pemodal.

“Koruptor dan penguasa kita lihat pasal-pasal yang di buat penuh kontroversial seperti Pasal 282 tentang advokat dan ahli yang lebih pintar dari hakim bisa di penjara, hewan peliharaan masuk pekarangan rumah di denda 10 juta, bahkan kebebasan media juga kena RUU KUHP ini ,” katanya.

Sehingga menurutnya ditakutkan, jutaan rakyat Indonesia terancam masuk penjara, “Semua bisa kena RUU KUHP baru,” katanya.

Berikut diantara poin-poin yang dinilai kontroversial  RUU KUHP

  1. Pidana makar

Definisi makar terdapat dalam Pasal 167, yaitu niat melakukan perbuatan dengan sudah dilakukan permulaan perbuatan. Definisi ini tak sesuai makna anslaag atau makar dalam Bahasa Belanda, yang berarti merusak atau menyerang dengan kekerasan. Tindakan yang bisa dijerat dengan pasal makar ini seharusnya berupa serangan onslaught violent attack atau segala serangan yang bersifat kuat.

Baca:  Ulama, Habaib, Pimpinan Ponpes dan Cendikiawan Se-Sumsel Sepakat Jaga Persatuan Pasca Pemilu

Namun, RUU KUHP mendefinisikan makar dalam konteks lebih sederhana, seperti penghinaan terhadap bendera (Pasal 234 dan 235), penghinaan presiden (Pasal 218, 219, dan 220), penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240 dan 241), penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara (Pasal 353 dan 354 ), dan penyerangan terhadap harkat dan martabak pemimpin negara dan wakilnya (Pasal 223 dan 224).

Selama ini, penerapan pasal makar dinilai berlebihan. Terakhir, pengibar bendera Bintang Kejora juga dijerat pasal karet ini. Padahal, merujuk Komentar Umum Konvenan Hak Sipil dan Politik Komisi HAM PBB No 34, poin 38 menjelaskan pemerintah tidak boleh melarang kritik terhadap institusi dan administrasi negara.

  1. Penodaan agama

Penodaan agama diatur dalam beleid tersebut Pasal 313. Setiap orang yag menyiarkan, menunjukkan, menempelkan tulisan, gambar, atau rekaman, serta menyebarluaskannya melalui kanal elektronik dapat dipenjara lima tahun.

  1. Aborsi

Aborsi atau menggugurkan kandungan diatur dalam Pasal 251, 470, 471, dan 472 RUU KUHP. Pasal 251 ayat (1) memidana pemberi atau peminta obat penggugur kandungan. Dalam Pasal 415, pidana mengancam orang yang menunjukkan alat menggugurkan kandungan.

Baca:  Ketua Tim Wasev TMMD Ke-104 Kunjungi Kelurahan Pulokerto Palembang

Sementara Pasal 470 ayat (1) memidana orang yang mengugurkan kandungannya baik dilakukan sendiri atau pun meminta orang melakukan untuk dirinya. Pasal 471 ayat (1) mengatur orang yang mengugurkan atau mematikan kandungan perempuan lainnya atas persetujuan.

ICJR mencatat, pasal tersebut justru bisa menimbulkan kriminalisasi terhadap korban perkosaan. Dalam pasal tersebut, aborsi tak mengancam pidana dokter yang menggugurkan kandungan korban perkosaan, tetapi memenjarakan korban perkosaan itu sendiri.

Menurut ICJR, pemerintah dan DPR seharusnya fokus pada pengaturan aborsi yang lebih sehat dan baik. Terlebih, UU Kesehatan juga telah mengatur teknis menggugurkan kandungan yang bersih dan aman.

 

  1. Hubungan seks di luar nikah

Hubungan seks di luar nikah atau zina dapat dijerat dengan Pasal 417 dan 419. Pasal 417 ayat 2 menjelaskan orang yang berzina bukan dengan pasangan sah menikah dipidana penjara selama satu tahun. Sementara Pasal 419 ayat 1 menjelaskan orang yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau kohabitasi dipidana enam bulan.

Mereka yang telah berhubungan badan tanpa status sah, kemudian sang laki-laki berjanji mengawini tapi kemudian ingkar, maka akan dijerat pasal 148 ayat 1.

Menurut kelompok masyarakat sipil, aturan ini menjamah ruang privasi, terlebih ketika dua orang dewasa melakukan hubungan seks dan tinggal bersama atas kesepakatan bersama.

  1. Gelandangan dan psikososial

Pasal 432 mengancam denda Rp1 juta terhadap perempuan yang bekerja dan pulang malam, pengamen, tukang parkir, orang dengan disabilitas psikososial yang ditelantarkan keluarga, serta anak jalanan.

Baca:  Aripin: Mahalnya Ongkos Pilkada, Sebabkan Korupsi

Dalam aturan RUU KUHP sebelumnya, kaum gelandangan yang dianggap mengganggu ketertiban umum ini dipidana kurungan tiga bulan. Yang menjadi kontroversi, bagaimana bisa kaum gelandangan membayar denda Rp1 juta?

  1. Tindak pidana korupsi

Pasal 604, 605, dan 607 mengatur ancaman pidana korupsi yang lebih ringan dibandingkan UU Tindak Pidana Korupsi. UU Tipikor termasuk beleid yang lex specialis atau bersifat khusus, dan apabila diadu dengan KUHP maka akan dianulir.

RUU KUHP juga dianggap tak mengakomodir Pasal 15 yang bisa menjerat orang yang mencoba, membantu, dan melakukan pemufakatan jahat untuk tipikor dihukum setera dengan delik penuh. Selain itu, pasal tipikor dalam RUU KUHP tidak menerapkan adanya pidana tambahan berupa uang pengganti.

 

  1. Kebebasan pers

Pasal yang dianggap mengamputasi kebebasan pers yaitu Pasal 281 soal penghinaan pengadilan, Pasal 219 mengatur penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, Pasal 241 soal penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 247 terkait hasutan melawan penguasa, Pasal 262 mengatur penyiaran berita bohong, Pasal 263 terkait berita tidak pasti, Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama, Pasal 354 soal penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, Pasal 440 terkait pencemaran nama baik, dan Pasal 444 mengatur pencemaran orang mati.#osk

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Ketua DPD RI Terima Aduan Gubernur Lampung

Bandar Lampung, BP–Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengadukan persoalan serius di Lampung kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Aduan ...