Home / Headline / KPK Jangan Jadi Komisi Penghambat Karier

KPK Jangan Jadi Komisi Penghambat Karier

Anggota DPR Masinton Pasaribu saat diskusi di ruangan DPR Jakarta, Kamis (12/9), soal Revisi UU KPK.

Jakarta, BP–Mantan komisioner (Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK, Haryono Umar menegaskan, untuk memutuskan seseorang melanggar etik, menjadi tersangka atau melanjutkan kasus korupsi harus diputuskan secara kolektif kolegial. Tidak bisa diputus satu, dua, orang, melainkan harus kelima pimpinan KPK.
“Seorang saja pimpinan KPK menolak, kasus itu tak bisa dilanjutkan. Itu sudah diatur dalam UU No.30 tahun 2002 tentang KPK,” ujar Haryono di ruangan wartawan DPR Jakarta, Kamis (12/9).
Seperti kasus dugaan pelanggaran etik Capim KPK, Firli Baharu, yang disebut komisioner KPK Alexander Marwata, tidak mengetahui tiga pimpinan KPK (Alexander, Agus Rahardjo, dan Basaria Panjaitan).
Sehingga, KPK Rabu (11/9) layangkan surat ke Komisi III DPR bahwa Irjen Firli melanggar etik.
Menurut Haryono, pimpinan KPK harus figur kompeten dan memahami hukum, aturan dan prosedur sejak menerima Dumas (pengaduan masyarakat). Mulai dari pengumpulan bukti, keterangan, saksi, dan beracara. Dengan begitu, pimpinan KPK mampu mengendalikan dan mengarahkan apa yang akan dilakukan pegawai KPK.
“Untuk menetapkan kasus harus sesuai standar operasional yang ditetapkan UU dan memang makan waktu lama, apalagi kasus yang diungkap banyak yang sudah di atas lima tahun.
Haryono berharap Komisi III DPR bisa memilih pimpinan KPK dari 10 capim yang saat ini sedang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. “Siapapun yang terpilih selama memenuhi prosedur dan aturan harus diterima KPK. KPK itu hanya pelaksana UU,” katanya.
Anggota DPR Masinton Pasaribu menyatakan, revisi UU KPK yang sudah disetujui pemerintah dan DPR tinggal dibahas secara transparan. ’”Demo-demo penolakan sudah tak perlu lagi karena Presiden Jokowi sudah menerbitkan Surpres (surat presiden). Jadi, tinggal dibahas dengan transparan dan melibatkan masyarakat luas,” tuturnya.
Masinton menilai surat KPK terhadap Irjen Firli tersebut sama dengan saat uji kelayakan dan kepatutan terhadap Jenderal (Pol) Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri di Komisi II DPR pada 2015. Akhirnya, BG melakukan prapradilan dan mengalahkan KPK.
Khusus kasus Irjen Firli ini terjadi pada Mei 2018. Kenapa sekarang diributkan. “Itu namanya menghambat karir seseorang dan kalau begini KPK akan menjadi Komisi Penghambat Karir, dan WP KPK bukan lagi wadah pegawai, tapi wadah politik pegawai,” jelas anggota Komisi Iii tersebut.
Dia menambahkan, setiap tahapan pasti ada gelar perkara. Sehingga, harus dipahami prosesnya, kalau tidak tahu., pimpinan gak akan bisa mengarahkan anak buahnya.
” Yang nmamya pencegahan untuk meminimalisir korupsi dan mesti dilakukan dulu sosialisasi pencegahan.
Dijelaskan, ketrampilan. butuh pimpinan ywng trampil berkomunikasi di internal dan ekaternal. Dan pemimpin harus membemahi persoalan di internal. Bagaimana mungkin bisa pegawai mendemo pimpinan KPK sendiri. KPK juga harus diaudit.
Masinton berharap, calon pimpinan KPK bisa memenuhi harapan masyarakat. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

MMK Tolak RUU KUHP

#Jutaan Rakyat Indonesia Terancam Masuk Penjara, Semua Bisa Kena RUU KUHP Baru Palembang, BP Pada penghujung masa jabatan DPR RI ...