Home / Headline / Pemilik Bakso Granat Mas Aziz  Berikan Klarifikasi Terkait Insiden Pencabutan  E -Tax

Pemilik Bakso Granat Mas Aziz  Berikan Klarifikasi Terkait Insiden Pencabutan  E -Tax

BP/DUDY OSKANDAR
Pemilik Bakso Granat Mas Azis (BGMA), Abdul Azis mengklarifikasi insiden di Bakso Granat Mas Azis Pakjo Ujung Palembang, Kamis (5/9) lalu saat puluhan petugas BPPD dan Satpol Kota Palembang datang ke Bakso Granat Mas Azis di Jalan Inspektur Marzuki Pakjo Palembang.

# FK-PKBP Tolak Pemasangan E-Tax

Palembang, BP

PEMILIK Bakso Granat Mas Azis (BGMA), Abdul Azis mengklarifikasi insiden di Bakso Granat Mas Azis Pakjo Ujung Palembang, Kamis (5/9) lalu saat puluhan petugas BPPD dan Satpol Kota Palembang datang ke Bakso Granat Mas Azis di Jalan Inspektur Marzuki Pakjo Palembang.

Termasuk terkait adik pemilik  bakso tersebut yang  mengamuk bahkan sempat melempari wartawan dengan botol.

Turut hadir Ketua Forum Komunikasi  Paguyuban Kuliner Bersatu  Palembang (FK-PKBP), H Idasril didampingi Sekretaris  Forum Komunikasi  Paguyuban Kuliner Bersatu  Palembang Vebri Al Lintani dan pengurus yang lain. Yang terdiri dari Persatuan Pengelo|a Rumah Makan Minang (PPRMM) Sumatera Selatan dan Palembang, Asosiasi Pengusaha Pempek (ASPPEK), Paguyuban Bakso Solo Berseri (PBSB), Asosiasi Pecel Lele, Asosiasi Pecel Lele Lamongan, Mi Ayam dan pedagang kuliner Iainnya.

“ Pertama , permohonan maaf dulu atas kelakuan adik saya yang memang dibawah umur, dia memang tidak tahu apa-apa dengan bakso ini, tahunya dia minta duit , jajan, jadi  yang bertanggungjawbab kasus ini atas nama saya pribadi, saya minta maaf atas perlakuan kemarin pecahkan botol, karena kalau adik saya marah pecahkan sesuatu, tapi saya yakin dia tidak melakukan apa-apa, cuma emosi anak kecil saja, itu permohonan maaf saya, karena saya dibesarkan oleh media, media yang bisa membuat saya seperti ini, itu yang pertama minta maaf kepada media” kata Pemilik Bakso Granat Mas Azis (BGMA), Abdul Azis kepada wartawan, Senin (9/9).

 

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua Forum Komunikasi  Paguyuban Kuliner Bersatu  Palembang (FK-PKBP), H Idasril didampingi Sekretaris  Forum Komunikasi  Paguyuban Kuliner Bersatu  Palembang Vebri Al Lintani dan pengurus yang lain.

Dia menjelaskan mendapatkan surat dari Walikota Palembang H Harnojoyo karena sudah Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 dan masuk SP terakhir.

“ Saya sempat tanya dengan teman-teman dapat tidak, ah, kau spesial ziz, kata teman, dari situ, ah ini sudah serius, saat itu saya konsultasi dengan pak Ketua  (Ketua Forum Komunikasi  Kuliner Bersatu  Palembang, H Dasril ), ini tanggalnya tanggal 22  saya dapat surat ini, selanjutnya saya bersama pihak BPPD berdiskusi surat itu, surat itu apakah asli atau tidak ,” katanya.

Lalu kesimpulannya alat E-Tax harus dipasang dulu sambil di sampling tanggal 15 Agustus.

“ Saat hari H masang  sudah sepakat pasang dan pakai pajak  10 persen ke konsumen dan selama ini , jadi selama ini aku tidak menerapkan pajak 10 persen ke konsumen karena konsumen kita ini adalah rata-rata adalah mahasiswa dan pelajar belum nerima itu, jadi  hari itu tanggal 4 Agustus kita coba dulu dengan masa percobaan satu bulan , dan suratnya sudah saya tandatangani artinya saya sudah bersedia dengan masa percobaan 1 bulan dan  siap di sampling,” katanya.

Dan pemasalahan timbul menurutnya,  dimana colokan yang dipakai oleh pihak BPPD  pakai colokan yang sudah  penuh, seperti ini jadinya  suara musik tidak ada, kipas tidak ada, karena colokan itu  di pakai pihak BPPD.

“ Ketika pemasangan saya ada dilokasi , kasir sudah kasih tahu kalau  harus ada tambahan colokan sendiri biar tidak ganggu yang lain  tapi ditolak pada saat itu , melihat tidak ada suara musik, kipas tidak ada, adik aku datang, dia datang, dia tamatan SMP, melihat colokan di pakai semua responnya di cabutnya karena adik aku ini hobinya sound system, mungkin dia anggap biasa mutusin-mutusin , dicabutnya , setelah di cabut dan dia tidak tahu kegunaan alat itu ,” katanya.

Tak berapa lama pihak BPPD datang lagi, karena  karena mungkin offline atau  ada ketinggalan, kabar dari kasih ada barang BPPD ketinggalan.

Baca:  Gugatan Pemkot Palembang Kandas, DPRD  Minta Jangan Bela Yang Kalah

“ Melihat alat itu terputus, marahlah bapak dari BPPD, marahnya sama ibu, saat itu ibu posisinya ada di kasir, melihat ibunya di marah, sempat nunjuk muko ibu, adik aku melihat ibunya di marah dia ngamuk, jadi video beredar itu mungkin respek  anak kecil yang melihat ibunya di marahi, saat kejadian ibu minta maaf dan minta  alatnya di pasang lagi tapi tidak di respon, trus saya ditelepon oleh kasir bahwa ada kejadian lagi, soal alatnya di putus oleh adik dan bebala dengan BPPD, aku langsung telepon pihak BPPD dan mengatakan adiknya tidak tahu apa apa karena dia masih kecil, bisa dak di pasang lagi, mereka bilang tidak bisa, dua kali saya bilang gitu, hari ini saya ingin klarifikasi ini kejadian sebenarnya  bukan tidak mau bayar pajak, dia media bilang kami tidak mau bayar pajak tiap bulan saya 2 sampai 3 juta bayar pajak  tapi saya tidak ambil dari konsumen tapi pakai duit pribadi,” katanya.

Dia juga mengklarifikasi pemilik Bakso Granat Aziz adalah dirinya sendiri bukan adiknya.

“ Kesimpulannya saya meminta maaf kepada wartawan atas kelakuan yang dilakukan adik saya, pertama dan kedua saya siap dipasang E-Tax sambil di sampling, ketiga sisi lain adik saya yang bersalah karena dia tidak tahu alatnya, sisi lain saya meminta pemerintah khususnya vendor yang masang itu , jangan sampai cara masangnya salah karena kejadiannya bisa terjadi lagi karena alat itu tidak boleh menganggu fasilitas yang ada di outlet, pertanyaannya adalah ketika alat itu di pasang  khan pakai listrik dan  wifi itu yang bayar listrik dan wifi masih kami, itu harus di pikirkan juga , jadi ini gara-gara colokan lho, belum gara-gara yang lain, mungkin itu harus dipikirkan sistim pemasangannya, “ katanya.

Dia mengaku sudah melakukan klafikasi  kepala BPPD , Sulaiman Amin  dan minta maaf dan di respon positip.

“ Karena masalah ini masuk di Polsek IB I, besok paginya saya sudah memberikan klarifikasinya ke Polsek IB I, selanjutnya hari ini saya konfrensi pers meminta maaf atas emosional adik saya dan klarifikasi kejadian yang sebenarnya,” katanya.

Dia menyayangkan kalau sampai tempat baksonya ini di segel pihak Pemkot Palembang karena bisa berdampak pada nasib puluhan karyawannya , satu outlet ini punya  115 suplier yang berdampak ekonomi yang sangat banyak.

“Bakso Granat Bang Aziz ini memang sebagai ladang ibadah, satu outlet ini membiayai 2 masjid, kalau memang tempat ini ditutup siapa yang akan membuayai masjid itu , kami juga punya rumah Tahfiz Al Aziz itu punya 50 orang santri, itu siapa yang membiayainya  kalau tempat ini ditutup, cobaan nama baik lebih kerasa karena aku salah satu motivator, sering ngisi seminar di kampus-kampus, ngasih pelatihan-pelatihan wira usaha, aku juga menjadi pemenang wira usaha muda mandiri tingkat nasional, membanggakan kota Palembang, melihat saya seperti ini  orang jadi takut berwirausaha , apalagi ekonomi belum stabil kalau stabil okelah  kita terapkan 10 persen,” katanya sambil berurai air mata.

Dia berharap permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik dan menyelesaikan masalah jangan menggunakan emosi dan berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi kedepan dan bisa menjadi pelajaran kedepan.

 

Tolak Pemasangan E- Tax

SEMENTARA itu ditempat yang sama Ketua Forum Komunikasi  Paguyuban Kuliner Bersatu  Palembang (FK-PKBP) , H Idasril menyampaikan lima poin penolakan.

Pertama tentang pengenaan pajak restoran yang dibebankan kepada konsumen sebesar 10 persen dengan jumlah omzet minimal tiga juta perbulan (Rp 3.000.000,-) atau seratus ribu rupiah (Rp. 100.000,-) per-hari ditolak pihaknya.

Kemudian menolak pemasangan alat e-Tax (tapping box) di tempat-tempat transaksi perdagangan kuliner di Palembang

Baca:  Pangdam Berangkatkan Satgas Ter Kodam II Sriwijaya Ke Indonesia Timur

Ketiga, menuntut DPRD dan Pemerintah Kota Palembang agar merevisi Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2018, tentang Pajak Daerah dan Perwali nomor 84 tahun 2018 tentang pajak restoran, hotel, tempat hiburan dan parkir terutama yang terkait dengan pelaku usaha kuiliner.

Keempat, selama proses revisi berlanjut mereka minta Pemkot tidak memberlakukan kebijakan kontroversi yang sangat meresahkan ini.

“Sebagai warga negara yang baik, kami tetap akan membayar pajak sebagaimana yang telah berjalan seperti selama ini. Selain itu, pada proses revisi Perda, kami meminta adanya keterlibatan dari pihak kami, Forum Komunikasi Paguyuban Kuliner Bersatu Palembang (FK-PKBP),” katanya.

Sekretaris FK-PKBP Vebri Al Lintani  menerangkan, penolakan ini didasarkan beberapa hal yang ada saat ini, seperti kondisi perekonomian sejak lima tahun terakhir ini terjadi pelemahan.

“Rata-rata pedagang mengaku ada penurunan omzet penjualan sekitar 30 persen,” katanya.

Bahwa dalam kondisi daya beli yang menurun saat ini, pengenaan pajak sebesar 10 persen yang dibebankan kepada konsumen, diungkapkan Febri nilai terlalu tinggi.

“Kami sangat khawatir para konsumen akan merasa keberatan sehingga akan mengurangi omset penjualan secara signifikan,” katanya.

Kemudian, di dalam Perda Kota Palembang No. 2 tahun 2010 tentang Pajak Restoran, pasal 2 (4) tentang Pajak Restoran, disebutkan bahwa tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana yang dimaksud ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi sebesar Rp. 100.000,per-hari.

Artinya, secara hukum omzet penjuaian di atas Rp. 100.000, layak menjadi objek pajak dengan kewajiban membayar pajak. Ketentuan ini menurutnya sangat memberatkan pengusaha kuliner di Palembang. meskipun kemudian diralat oleh BPPD Palembang bahwa yang dikenakan pajak adalah pedagang dengan omset 2-3 juta.

Pada waktu lain dikatakan oleh BPPD menjadi di atas 4O juta.

Informasi seperti dianggap menunjukkan ketidakpastian hukum bagi objek pajak Restoran.

“Kemudian Kepala BPPD Palembang mengatakan bahwa sekarang berlaku Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2018. Namun setelah kami cermati, pada intinya substansi Perda ini, khusus tentang Pajak Restoran, pasal 3 (8) tidak ada perubahan kecuali redaksi yang menyatakan omzet penjualan yang minimal Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-bulan (artinya perhari tetap minimal Rp.100.000,00),” katanya.

Selanjutnya, pihak Pémkot Palembang dalam hal ini Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Palembang, belum pernah menyosialisasikan rencana perubahan pemungutan pajak restoran yang semula secara manual menjadi digital atau e-tax dengan alat tapping box.

Namun pada awal Juli, secara tiba-tiba BPPD mendatangi restoran dan segera akan memasang alat e-tax tapping Box tersebut. box.

Namun pada awal Juli, secara tiba-tiba BPPD mendatangi restoran dan segera akan memasang alat e-tax tapping Box tersebut.

“Bahwa dari pengalaman beberapa restoran dan rumah makan di Palembang, yang telah memasang tapping box mengatakan telah terjadi penurunan omzet sebesar 30 persen dalam jangka waktu 3-5 hari setelah pemasangan,” katanya.

Kejadian di  Bakso Granat Mat Azis, menurutnya  terus berlanjut ke ranah hukum yaitu PTUN Palembang dan gugatan class action serta revisi Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2018.

“ Kalau KPK mengurusi hal-hal seperti ini bubarkan saja KPK, KPK itu dibentuk untuk  mensupervisi polisi dan jaksa yang dianggap belum mampu menuntaskan korupsi bukan ngurusi pedagang, yang korupsi ya pejabat, hal itu menjadi serah dan kontroversi,” katanya.

Hal senada dikemukakan dari aliansi konsumen Bersatu Palembang M Ismail  berkeberatan apa yang ditetapkan Pemkot Palembang yang tidak sesuai  dengan pertemuan ulama kemarin.

“ Karena kemarin sudah di bilang kepala BPPD Sulaiman Amin bahwa perda itu harus diuji di akademisi, ternyata perda itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan itu satu bulan Rp50 juta, satu  hari berapa, 1 juta lebih khan, ini kok perda diatas perpu, jadi satu hari 100 ribu., itu sangat bertentangan ,” katanya.

Baca:  Kapolda Sumsel Makan Bareng Bersama Anggota Brimob

Dia mendesak Pemkot Palembang jangan memberikan beban yang berat bagi masyarakat.

“Beban kami sudah banyak, kemarin PBB dibebankan kepada rakyat, kalau kira-kira anggaran kota Palembang sudah defisit  dan mau dibebankan kepada rakyat, lebih baik walikota mundur saja, banyak kok yang mau jadi walikota, jujur lebih baik mundur saya bilang, kenapa  kalau kebijakan tidak memihak ke rakyat, saya  paling marah percuma ibadah tapi hablun minanasnya tidak berjalan dengan manusia, ablun minallah tidak salah-salah  tapi hablun minanasnya tidak berjalan,” katanya.

Penasehat FK-PKBP H Imron mengaku ingat dengan pernyataan Kepala BPPD Sulaiman Amin dengan para ulama mengatakan perda  Kota Palembang No. 2 Tahun 2018  tidak cocok lagi dan sudah keterlaluan.

“ Peraturan daerah itu dibuat tentunya memperhatikan  asas sosiologis, filosofis dan yuridis, perda ini seperti copi paste, seharusnya perda ini dibuat sebelumnya  harus di turun kelapangan , jika lihat visi perda itu itu tidak dilakukan  dan saya yakin perda ini tidak ada naskah akademiknya, syarat perda  harus ada naskah akademik, ini jadi masalah,” katanya.

Hal ini menurutnya menjadi konflik sosial antara pelaku kuliner , asosiasi para konsumen dan BPPD sebagai pihak pemerintah, “ Saya rasa perdanya ini harus dibereskan dahulu, baru diterapkan  E-Tax dan sebagainya itu, ini yang harus dilakukan dulu, mumpung DPRD baru ini dilantik bulan ini, tugas pertama dia minta pihak DPRD  minta revisi perda No  2 tahun 2018.

“ Nyari duit itu tidak dari sisi pajak konsumen saja, pajak reklame, pajak yang lain lain masih banyak, bukan hanya menekan satu sisi saja,  saya pikir pemerintah kota ini tidak kreatif dalam mencari PAD ,” katanya.

Sebelumnya, Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, sangat menyayangkan sikap Bakso Granat Mas Azis yang kurang kooperatif dan tidak mendukung program transparansi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Kepala BPPD Kota Palembang, Kgs. Sulaiman Amin menerangkan, sejak awal Bakso Granat Mas Azis yang terletak di Jalan Inspektur Marzuki (Pakjo Ujung) Palembang, tidak menunjukkan sikap yang baik, saat didatangi petugas, mulai dari sampling, pemasangan alat e-tax hingga berakhir pada Surat Peringatan (SP) III.

“Kita harus menyegel dan tidak ada lagi tahapan mediasi. Tahapan selanjutnya adalah, tujuh hari kedepan persiapan penyegelan berdasarkan SK Walikota,” katanya kepada wartawan kemarin.

Menurutnya, Sebagai pemenang Wirausaha Muda Mandiri dan motivator tingkat nasional, harusnya mengerti apa fungsi pajak dan berbagai aturan terkait pajak.

“Bank Mandiri adalah bagian dari negara. Harusnya dia paham jika ada peran negara pada setiap modal Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dikucurkan lembaga perbankan. Dan pajak adalah salah satu pendapatan negara untuk menyuport pertumbuhan UKM,” katanya.

Sulaiman memastikan jika dalam menerapkan pemasangan E-tax di sejumlah tempat, sudah berdasarkan kajian serta sampling. Jadi, pemasangan Bakso Granat Mas Azis, sudah masuk dalam omzet sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018, bahwa bagi wajib pungut yang sudah memenuhi syarat menolak, itu bisa diberikan sanksi, bahkan bisa sampai penutupan

Berdasarkan inilah BPPD melaksanakan tugas. Jadi kurang tepat jika dia membanding-bandingkan dengan yang lain. Lantaran disetiap tempat usaha pasti akan diteliti dahulu apakah dipasang atau tidak.

“Mereka membanding-bandingkan dengan tempat lain, kita juga sudah teliti, mereka (Kedai Bakso) layak memungut pajak ke konsumen sebagai layak pungut, mereka di sampling ga mau, dipasang E-tax ga mau, dari awal ga ada niat baik. Yang lain mau aja disampling,” katanya.

Meski telah meminta maaf, petugas BPPD secara pribadi telah memaafkan yang bersangkutan. Tapi urusan pengrusakan alat negara, yang bersangkutan harus bertanggungjawab.

“Kami harap pihak kepolisian segera memproses permasalahan ini karena menyangkut wibawa Pemkot Palembang termasik KPK. Karena ini adalah atas rekomendasi mereka,” katanya.

Untuk tahapan selanjutnya, Sulaiman akan segera berkoordinasi dengan Satpol PP, Kepolisian dan TNI untuk melakukan penyegelan.

“Setelah ini, ada tahapan selanjutnya dan akan segera kita eksekusi. Karena dari awal kita sudah memberikan kesempatan tapi yang bersangkutan seperti mempermainkan petugas kita. Bahkan, seperti sengaja memajukan adiknya untuk mengintimidasi petugas,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

MMK Tolak RUU KUHP

#Jutaan Rakyat Indonesia Terancam Masuk Penjara, Semua Bisa Kena RUU KUHP Baru Palembang, BP Pada penghujung masa jabatan DPR RI ...