Home / Headline / Aripin: Mahalnya Ongkos Pilkada, Sebabkan Korupsi

Aripin: Mahalnya Ongkos Pilkada, Sebabkan Korupsi

BP/IST
Tokoh pemuda Seberang Ulu (SU) I, Aripin Kalender

Palembang, BP
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap.
Ahmad Yani terjerat dalam sebuah operasi tangkap tangan pada Senin (2/9) malam hingga Selasa pagi.
Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Muara Enim, Elfin Muhtar dan pemilik PT Enra Sari Robi Okta Fahlefi sebagai tersangka.
Ahmad Yani dan Elfin diduga sebagai penerima suap. Sementara Robi diduga sebagai pemberi suap.
Ketua Masyarakat Miskin Kota (MMK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Aripin Kalender menilai kasus ini diduga terkait beban biaya pilkada Muara Enim yang diikuti Ahmad Yani kemarin yang mahal sehingga ketika terpilih menjadi kepala daerah maka mau tak mau para kepala daerah ini memungut fee proyek 10 persen sampai 20 persen ke pihak swasta .
“ Itu yang sangat kita sesalkan, mahalnya pilkada ketika mereka lakukan itu, karena mahalnya pilkada, ketika mereka terpilih mereka mengambil fee proyek 10 persen sampai 20 persen, kita minta KPK lebih pro aktip menindak tegas kepala daerah yang berani bermain proyek bahkan mungkin lebih dari yang dilakukan Bupati Muara Enim bahkan sampai leboh dari 20 persen di Sumsel itu juga harus di OTT, salut buat KPK yang berani berbuat memerangi korupsi di Indonesia,” katanya, Rabu (4/9).
Dengan fee yang diminta kepada daerah kepada pihak swasta lantaran mendapatkan proyek sehingga pembangunan proyek seperti jalan dan sebagainya tidak sempurna , apa yang mereka bangun jika diambil fee 10 persen sampai 20 persen.
“ Berapa lagi keuntungan kontraktor untuk mengerjakan proyek yang dia bangun , kita lihat Sumsel belum satu tahun jalan jalan banyak hancur semua, bahkan berapa bulan jalan hancur, mungkin ini salah indikator fee proyek yang dimainkan kepala-kepala daerah ini sehingga mereka tertangkap OTT KPK,” katanya.
Aripin menyesalkan banyak kepala daerah tertangkap KPK karena korupsi namun ini tidak menjadi efek jera kepala daerah lain untuk tidak korupsi, malahan budaya malu tidak lagi di pegang oleh kepala daerah yang tertangkap OTT KPK ini dan menganggap korupsi ini biasa.
“ Kalau zaman dulu pejabat melakukan kesalahan ada budaya malu, sekarang tidak ada lagi budaya malu itu,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Bertambah, 25 ODP Diduga Terpapar Virus Corona di Ogan Ilir

Inderalaya, BP–Semakin hari bukannya makin berkurang, jumlah orang dalam pengawasan (ODP) bertambah menjadi 25 orang di Kabupaten Ogan Ilir (OI). ...