Home / Headline / Untuk Selamat Dari Hoaks, Media Harus Miliki Nasionalisme

Untuk Selamat Dari Hoaks, Media Harus Miliki Nasionalisme

Palembang, BP

Seminar Nasional Workshop Cek Fakta digelar Asosiasi Media Siber Indonesia Wilayah Sumsel, di gelar, Kamis (22/8) siang. Seminar yang digelar di Roca Caffe kawasan Demang Lebar Daun tersebut merupakan rangkaian dari Rapat Kerja (Raker) tahunan AMSI Sumsel.
Pokja Pengaduan Etik Dewan Pers, Rustam Fahri Mendayun menilai media harus mendidik , media harus meningkatkan kemampuan orang , mencerdaskan dan mencerahkan orang serta menghibur.
“Dan harus ditambahkan harus ada nasionalisme disitu, ini yang saya kira agak baru, karena reformasi itu khan sempat sinis terhadap hal-hal berbau idiologi negara , Pancasila dulu sempat jadi cemoohan namun kita harus camkan lagi bahwa ketika kita gunakan nasionalisme sebagai basic kita dalam mengambil tindakan, saya kita media kita selamat dari apa yang namanya mengembangbiakan hoaks,” katanya.
Diakuinya jika setiap hari pihaknya menerima pengaduan masyarakat terhadap media.
Dari catatannya, dalam sebulan ada 72 media cetak dilaporkan masyarakat, sedangka media cyber 355 pengaduan, dan media penyiaran 20 pengaduan.
“Namun tidak semua media yang diadukan bersalah dan melanggar UU Pers. Kalaupun setelah kita mediasi ternyata media diputus bersalah maka Dewan Pers meminta perusahaan per situ meminta maaf dan memberikan ruang hak jawab kepada pihak yang dirugikan,” kata Rustam.
Rustam mengatakan, seiring reformasi pertumbuhan media digital sangat cepat, namun cepatnya pertumbuhan itu tidak dibarengi kualitas wartawan.
Rendahnya kualitas wartawan ini, menurut dia, karna profesi ini terbuka sehingga siapa saja bisa menjadi wartawan dan menjadi pemilik media.
Bahkan menurut Rustam, ada pemilik tambal ban yang memiliki media. Fenomena ini terjadi lantaran saking gampangnya membuat perusahaan pers dan tak pihak yang bisa melarangnya.
“Maka dari itu salah satu langkah Dewan Pers mengadakan verifikasi perusahaan pers dan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk menyaring media-media yang benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya menyiarakan informasi bagi masyarakat,” katanya.
Sedangkan Pengurus AMSI Pusat Suwarjono mengharapkan melalui media sosial, membuat masyarakat bukan hanya menjadi penikmat, melainkan terlibat langsung untuk mendistribusikan sebuah informasi. Di sanalah pula, informasi hoaks dengan mudah menyusup bahkan memenuhi informasi publik, karena tidak ada filter (tidak memedomani kode etik jurnalistik).
“Karenanya kami tetap optimis, media akan tetap menjadi acuan publik kapan itu. Yakni bisa dipercaya, karena menggunakan standar dan kode etik secara jurnalisme. Hanya media menjadi tempat publik mencari fakta terhadap informasi di masyarakat yang banyak sekali,” katanya.
Pemred Suara.com ini juga menekankan kepada media starup di Sumsel, Bagaimana membuat konten tidak sekedar konten, melainkan bagaimana menjalankan bisnis media untuk kelangsungan hidup media itu sendiri.
Ia menjabarkan, ada sekitar 148 juta bangsa Indonesia pengguna fb. Kemudian, ada juga instagram, twitter, youtube, dan lain-lain yang sangat luar biasa. Kenaikan medsos ini imbas terhadap media besar sekali. Bersaing platform, agregator, pemilik akun media sosial yang menjadi endorser.
“Bahkan, media kalah besar penghasilannya dengan youtubers atau endorser di twitter. Padahal media harus bertaruh nyawa dalam menggali informasi, tapi tetap tidak menjadi magnet bagi publik dibandingkan dengan mereka,” katanya.
Oleh karena itu, hal yang tetap harus dipegang oleh media, bagaimana bisa menyajikan informasi yang layak dikonsumsi bagi publik. Bukan hanya mengandalkan pengunjung semata, sehingga mengabaikan batasan dalam jurnalisme.
“Kalau media menjadi penyebar hoaks, maka akan menjadi titik kehancuran media itu sendiri,” ujarnya, seraya mengatakan, permaslahan media di era disrupsi ini bukan hanya di Indonesia, melainkan terjadi di seluruh dunia.
“Untuk mengantisipasi hoaks itu sendiri, AMSI punya cek fakta. Ini cara kami menjaga kepercayaan publik. Buat seruan jangan sampai media menjadi penyebar hoaks yang tidak terverifikasi,” imbuhnya.
Sedangkan Sekretaris Dinas Kominfo Kota Palembang, Efran Mendayun mengatakan, peran pemerintah adalah menjembatani pers dan masyarakat.
Dikatakannya, fungsi pemerintah sendiri menjaga pertahana dan keamanan negara, mengadakan pembinaan-pembinaan, dan mengurangi efek media sosial terkait menyebarnya berita-berita hoaks,” katanya.
Usai seminar nasional dan Workshop Cek Fakta, Gubernur Sumsel H Herman Deru tiba ke lokasi acara dengan didampingi sejumlah pejabat di antaranya Assisten 3 Pemprov Sumsel, Edward Juliantha, Plt Kepala Dinas Kominfo Sumsel H Ahmad Rizwan, SSTP, MM, dan pejabat lainnya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

MMK Tolak RUU KUHP

#Jutaan Rakyat Indonesia Terancam Masuk Penjara, Semua Bisa Kena RUU KUHP Baru Palembang, BP Pada penghujung masa jabatan DPR RI ...