Home / Headline / Pemindahan Ibukota Indonesia Harus Belajar dari Palembang

Pemindahan Ibukota Indonesia Harus Belajar dari Palembang

BP/DUDY OSKANDAR
Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jayo Wikramo RM Fauwaz Diraja SH Mkn

Palembang, BP

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan. Namun Mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum memutuskan lokasi pasti untuk ibu kota baru. Isu pemindahan ibu kota bukanlah ide baru. Di masa pemerintahan Presiden Soekarno, usulan ini telah beberapa kali diutarakan sejak tahun 1957. Ide ini juga telah beberapa kali dikemukakan oleh presiden-presiden selanjutnya.

Bagi kota Palembang yang berusia 1336 tahun, pemindahan ibukota negara sudah tidak asing lagi, dimulai dari Kerajaan Sriwijaya yang beribukota awal di Palembang lalu menurut catatan sejarah pindah ke Jambi . Begitu juga pemindahan ibukota Palembang di era Kerajaan Palembang Ke Kuto Besak.

Menurut, Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) Jayo Wikramo RM Fauwaz Diraja SH Mkn , setelah ibukota Kerajaan Palembang yang terletak di Benteng Kuto Gawang (Kuto Lamo) di kawasan 1 Ilir di bumihanguskan VOC tahun 1659, maka untuk lebih aman dan nyaman maka dibuat rencana pemindahan ibukota Palembang ke Kraton Kuto Besak agar pertahanan lebih kuat dan aman.

Baca:  Kiswah Jalani Operasi Jantung , Atas Kepedulian Pangdam II Swj

Disamping itu aliran sungai depan Istana Kuto Besak lebih besar dan lebih kuat sehingga kalau banyak perahu-perahu yang datang ke Istana Kuto Besak maka bisa lebih nyaman.

“ Pemindahan ibukota Palembang saat itu keuangan Kerajaan Palembang kemudian masuk era Kesultanan Palembang mumpuni karena ada kontrak perdagangan dengan Belanda sehingga kita bisa membuat Benteng Kuto Besak, ini juga dengan fasilitas pendukung untuk membangun ada  bata-batanya masih ada, batu-batu bisa diangkat untuk benteng, hasil bumi banyak, kayu-kayu juga banyak sehingga benteng pertahanan bisa dibuat disitu dan bisa membuat kota baru disitu, karena kita dulu semua sumber daya ada semua,” katanya, Rabu (21/8).

Selanjutnya menurut Fauwaz, setelah timah di Bangka di temukan dan di kuasai Kesultanan Palembang, Kesultanan Palembang menjadi kesultanan terkaya saat itu.

“ Pertama kali ibukota Palembang di Kuto Lamo yang 1 Ilir di bakar VOC setelah itu ibukota sementara pindah ke Kuto Anyar yang sekarang jadi museum SMB II, memang jadi ibukota sementara sambil menyiapkan di Kuto Besak, makanya itu bertahap dibangun Kuto Anyar dulu baru setelah selesai Kuto Besak baru pindah semuanya ke Kuto Besak,” katanya.
Karena itu menurutnya terkait pemindahan Indonesia harusnya ada masa transisi dulu jangan langsung pindah ke Kalimantan.

Baca:  Lokasi Sasaran Fisik TMMD Ke 104  Kodim 0418 Palembang Bagaikan Tempat Off Road

“ Waktu pemindahan ibukota dari Kuto Gawang ke Kuto Besak ada masa transisi dulu di Kuto Anyar , setelah Kuto Besak jadi baru pindah semua,”katanya.

Selain itu pembangunan Kuto Besak yang menjadi ibukota Palembang dimasa kepemimpinan Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) I dan selesai di masa kepemimpinan Sultah Bahauddin.

“ Dimasa Sultan Bahauddin Masjid Agung dan semuanya baru selesai lanskap semuanya dan memakan waktu sekitar 20 tahunan dan pemindahan ibukota Palembang jauh-jauh hari sudah di rencanakan, kalau zaman sudah dulu ada GBHN ada juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang, kita dulu pemindahan menggunakan dana sendiri dabn swadaya juga,” katanya.
Fauwaz mengaku setuju ada pemindahan ibukota Indonesia karena posisi di Jakarta kondisinya sangat macet sehingga jika pemindahan ibukota harus didukung dana kuat, infrastruktur yang dipersiapkan matang dan ada blue printnya bagus.

“ Tapi tidak bisa dalam satu , dua tahun ini , mungkin pemindahan itu memakan waktu 10 tahun dan lima kalau pindah lima tahun kedepan itu agak tergesa-gesa, karena kita blue print ibukota baru kita belum tahu, mungkin pak presiden sudah memproses kajian blue printnya, cuma yang harus sangat kita perhatikan , jangan sampai keuangan negara terbebani dengan pemindahan ibukota, kita jangan sampai hutang ini banyak dan terjadi inflasi, “ katanya.

Baca:  Panwaslu Dan Pol PP Palembang Tertibkan APK Paslon

Mungkin saja menurutnya seperti semen gersik dan semen yang ada di Indonesia bisa memberikan diskon untuk pembangunan ibukota baru tersebut.

“ Jadi ini bukannya proyek lagi tapi gotong royonglah istilahnya, kalau dengan gotong royong dibantu dana CSR perusahaan keluar semua, dan tidak ada bermain disitu dan memang fokus membangun, Insya Allah biaya tidak terlalu banyak, yang saya khawatirkan kalau kita mengandalkan hutang dan pengerjaannya menggunakan tenaga asing atau pihak ketiga yang belum mumpuni sehingga akan menekan hutang kita semakin banyak, itu yang harus dipastikan pemerintah,” katanya.
Dia berharap pemindahan ibukota jangan jadi proyek yang tidak selesai seperti proyek hambalang.

“ Saya yakin pak Jokowi sudah ada planinglah, tidak asal kita pindah ibukota,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

MMK Tolak RUU KUHP

#Jutaan Rakyat Indonesia Terancam Masuk Penjara, Semua Bisa Kena RUU KUHP Baru Palembang, BP Pada penghujung masa jabatan DPR RI ...