Home / Headline / KPU Palembang Akui Dapat Tekanan Berbagai Pihak

KPU Palembang Akui Dapat Tekanan Berbagai Pihak

BP/DUDY OSKANDAR
Sidang lanjutan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang non aktif, kembali dilaksanakan, Jumat (16/8) di kantor Bawaslu Sumatera Selatan (Sumsel).

Palembang, BP
Sidang lanjutan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang non aktif, kembali dilaksanakan, Jumat (16/8) di kantor Bawaslu Sumatera Selatan (Sumsel).
Hadir dalam sidang DKPP tersebut yakni Ketua Majelis Sidang DKPP Ketua Majelis Dr Akfitra Salam, Anggota Majelis Amrah Muslim, dan Samsul Alwi, dan Anisatul Mardiah.
Sementara pihak teradu yakni Komisioner KPU Kota Palembang non aktif kelimanya hadir lengkap dan komisioner Bawaslu Palembang tidak dihadiri Ketua Bawaslu Palembang.
Sedangkan Bawaslu kota Palembang dipimpin anggota Bawaslu kota Palembang Dadang Apriyanto dan jajaran.
Dalam keterangannya, Ketua KPU Palembang non aktif Eftiyani mengatakan, alasan dari 70 rekomendasi Pemilihan Suara Lanjutan (PSL) dikota Palembang hanya dilaksanakan 13 TPS saja, karena surat Bawaslu Palembang memberikan ruang kepada pihaknya untuk melakukan kajian sesuai aturan dan bukan perintah.
“ Hasil kajian tidak ada yang terhenti, terbit C1 dan C1 sudah diterima semua peserta pemilu, baik pemilu presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Kota dan DPRD Provinsi ,” katanya.
Selain itu pihaknya melakukan konsultasi dan verifikasi kelapangan sesuai petunjuk KPU Sumsel karena pihak tidak ada niat sedikitpun untuk menghilangkan hak pilih masyarakat, sehingga pihaknya melakukan komunikasi dengan PPS , KPPS dan mendatangi ke kantor lurah kenapa TPS tidak mau melakukan PSL, apa alasannya.
“ Setelah itu kami konsultasi dengan KPU Sumsel terkait PPS yang tidak mau melaksanakan PSL, timbullah pernyataan sebagai dasar pijakan kami dan kalimatnya tidak perlu melaksanakan lagi karena pelaksanaan pemilu di TPS yang bersangkutan sudah berjalan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan, karena sesuai dengan peraturan perundangan-undangan kami tidak perlu lagi melaksanakan, untuk TPS yang mau melaksanakan kita laksanakan dari 70 itu yang mau melaksanakan hanya 13 TPS di kelurahan Sungai Buah dan tidak ada keberatan dari Panwascam IT II termasuk saksi,” katanya.
Selain itu Eftiyani menambahkan bahwa selama proses pemilihan legislatif dan Pilpres, KPU Kota Palembang mendapat beberapa tekanan dari berbagai pihak.
“Kami dibawah tekanan untuk diminta Ketua Bawaslu Palembang dan calon anggota DPR RI untuk mengubah PSL menjadi PSU tanggal 25 April jam 08.00,” katanya.
Sedangkan anggota Bawaslu kota Palembang Dadang Apriyanto mengatakan, keterangan PSU dalam persidangan pertama sudah dijelaskan oleh Panwascam dan mereka dari sidang pertama sudah dijelaskan.
“ Jadi untuk ada calon anggota DPR RI dari Demokrat kami tidak tahu, jadi sebenarnya apa yang dijelaskan pengadu (KPU Palembang) itu sudah pernah disampaikan di muka persidangan dan itu PN Palembang sudah mengatakan inkrach sah dan terbukti KPU Palembang bersalah,” katanya
Dalam proses persidangan DKPP tersebut, Ketua Majelis Dr Akfitra Salam mengatakan proses sidang DKPP ini akan fokus pada permasalahan etik.
“Di sidang ini akan kita nilai kinerja KPU Palembang, dan putusan sidang DKPP ini tidak akan terpengaruh dengan hasil sidang di Pengadilan yang sebelumnya sudah diputuskan,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Peringatan Kemerdekaan RI Ke 74 , Iasma Puspa Gelar Diskusi Sejarah Depan Lawang Borotan

Palembang, BP Jika kemeriahan hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI) selalu dengan berbagai acara dan perlombaan, namun berbeda yang dilakukan Ikatan ...