Home / Headline / DPRD Palembang Minta Dinas PRKP Palembang Kembalikan Kerugian Negara

DPRD Palembang Minta Dinas PRKP Palembang Kembalikan Kerugian Negara

BP/IST
Wakil Ketua Komisi III DPRD Palembang Firmansyah Hadi dan Ketua Komisi III DPRD Palembang, H M Ali Syaban

Palembang, BP

Wakil Ketua Komisi III DPRD Palembang Firmansyah Hadi mendesak agar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Palembang segera mengembalikan kerugian negara atas temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) terhadap, puluhan paket proyek yang bermasalah di dinas tersebut tahun 2018.

“Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Sumsel, paket proyek yang ada di dinas PRKP Palembang banyak bermasalah, sehingga negara mengalami kerugian, kami minta dinas tersebut berserikat baik mengembalikan kerugian negara tersebut,” katanya, usai melakukan rapat mengenai APBD Perubahan dengan dinas PRKP Palembang, Kamis (15/8).

Baca:  Pangdam Bagikan Bingkisan Lebaran

Didampingi Ketua Komisi III, H M Ali Syaban, Sekretaris Ade Victoria, anggota Anton Noerdin mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan banyaknya temuan BPK atas pekerjaan yang dilaksanakan di dinas PRKP itu.

Menurut politisi PKB ini, hal itu terjadi akibat kurangnya koordinasi dari kepala dinas untuk teknis dilapangan. Sehingga banyak terjadi kekurangan volume dalam pembangunan.

Baca:  Catatan Para Interniran Di Kamp Palembang

“Kalau kepala dinas yang lama mampu, tentu hal ini tidak akan terjadi. Kami sebagai mitra sangat menyesalkan ini bisa terjadi, kedepan akan kami tingkatkan pengawasan terhadap dinas terutama pada dinas PRKP,”katanya.

Hal serupa diungkapkan, oleh Ketua Komisi III H M Ali Syaban, ia meminta agar pihak ketiga yang melakukan pengerjaan proyek bertanggungjawab.

“Kami minta juga dinas PRKP Palembang lebih teliti kedepan. Kami harap segera kembalikan kerugian negara yang mencapai ratusan juta,” ujarnya.

Baca:  Semua Pihak Harus Terlibat Atasi Karhutla

Menyikapi itu, Plt kepala dinas PRKP Palembang, Agus Kelana mengatakan, pihaknya siap bertanggungjawab atas temuan BPK tersebut.

“Dari puluhan temuan BPK atas kelebihan membayar, akan segera diselesaikan. Sekarang tinggal dua lagi, ini temuan BPK, ya harus dikembalikan,”katanya didampingi sekretaris Bambang Irawan

Berdasarkan informasi, kerugian negara mencapai ratusan juta. Hal itu terjadi karena kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pengecoran beberapa jalan, diantaranya, pengecoran Jalan Kancil Putih yang dilaksanakan oleh CV PWA, Jalan Macan Kumbang yang dilaksanakan oleh CV BA.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Disorientasi Pola Pikir Mahasiswa dalam Menjaga Identitasnya sebagai Intelek Kebermanfaatan

Oleh ADE FAJRI Mahasiswa, Aktivis Universitas Sriwijaya Penerima Manfaat Beasiswa Generasi Harapan dari Sinergi Sriwijaya MAHASISWA adalah intelektual bangsa, karena ...