Home / Headline / Tidak Ada Payung Hukum, DPRD Sumsel Tolak Pengadaan Beras Untuk ASN

Tidak Ada Payung Hukum, DPRD Sumsel Tolak Pengadaan Beras Untuk ASN

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati

Palembang, BP
Pemprov Sumatra Selatan (Sumsel) telah melakukan penyaluran beras bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemprov dimulai  April 2019 lalu, namun kebijakan ini ditolak pihak DPRD Sumsel lantaran tidak ada payung hukumnya.

KETUA Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel Hj RA Anita Noeringhati menjelaskan, pengadaan beras untuk ASN maupun untuk non ASN belum bisa di setujui DPRD Sumsel karena tidak ada payung hukumnya.
“ Untuk selebihnya kita tunggu rapat banggar, rapat banggar masih berjalan sampai siang ini,” katanya, Selasa (13/8).
Menurut politisi Partai Golkar ini,  penolakan DPRD Sumsel terhadap pengadaan beras untuk ASN dan Non ASN dalam lingkup Pemprov Sumsel yang telah berjalan beberapa bulan terakhir lantaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) diperbolehkan berdasarkan pasal 39 ayat (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
“ Tetapi tunjangan berbentuk beras itu, kami belum menemukan payung hukumnya sehingga untuk lebih kami amannya , kami minta TPP itu dikembalikan dalam bentuk uang, selebihnya belum,” katanya.
Selain itu Anita mengakui dari penundaan pembahasan APBD Perubahan (P) Sumsel tahun 2019 kemarin TAPD minta dilanjutkan pembahasannya di Senin malam.
“ Tapi pada kenyataannya pembahasan Senin malam ini , kita dari banggar sudah siap tetapi TAPD tidak mengutus yang memiliki kapasitas untuk itu sehingga oleh Ketua DPRD Sumsel rapat di skor, siang inipun kota sudah siap tetapi TAPD tidak ada kabar, apakah memang sudah siap apa belum,” kata Anita yang juga Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel ini,
Selain itu untuk pembahasan APBD 2020 yang belum ada pembahasannya, menurut Anita jika ada niat bisa dibahas namun kesepahaman dalam arti konsep kedua lembaga ini legislatif dan eksekutif harus saling mengisi.
“ Kita berharap bahwa untuk penganggaran APBD perubahan ini sangat banyak ditunggu oleh OPD-OPD untuk melengkapi program-program visi misi Gubernur ditahun 2019 ini, namun kami dari banggar sudah siap tapi dari TAPD belum siap,” kata Anita. #osk

Baca:  Gubernur Sumsel Minta INASGOC Tempatkan PB Cabor di Venue

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Alex Noerdin : Peringatan HUT RI Ke-74 Tahun Sebagai Ungkapan Rasa Syukur Kepada Allah

Palembang, BP Peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang ke -74 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2019, memiliki makna ...