Home / Headline / Massa MMK Sumsel Tuntut PLN Untuk Tidak Padamkan Listrik Hingga Mempertanyakan Keberadaan PT BA

Massa MMK Sumsel Tuntut PLN Untuk Tidak Padamkan Listrik Hingga Mempertanyakan Keberadaan PT BA

BP/DUDY OSKANDAR
Massa yang menamakan dirinya Masyarakat Miskin Kota (MMK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang merupakan rata-rata ibu rumah tangga ini melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumsel, Rabu (14/8).

Palembang, BP
Puluhan orang yang menamakan dirinya Masyarakat Miskin Kota (MMK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang merupakan rata-rata ibu rumah tangga ini melakukan unjuk rasa di depan gedung Perusahaan Listrik Negara wilayah S2JB (Sumsel, Jambi dan Bengkulu) di Jalan Kapten A Rivai, Palembang, Rabu (14/8).
Mereka menuntut PLN menjamin agar tidak lagi melakukan pemadaman listrik, memberikan subsidi listrik bagi masyarakat kurang mampu dan menolak kenaikan tarip listrik.
Menurut Ketua MMK Sumsel Aripin Kalender mendesak PLN untuk memberi jaminan tidak ada pemadaman listrik kedepan dan seterusnya, padahal Sumsel adalah lumbung energi.
“Mati lampu juga terjadi di Palembang hampir setiap hari juga walupun tidak seheboh di Pulau Jawa. Kalau dipikir mati lampu tidak sebanding pembayaran yg kita bayar dengan seringnya mati lampu tersebut,” katanya, Rabu (14/8).
Menurut Aripin sengaja mereka melakukan aksi di kantor wilayah PLN di Kapten A.Rivai untuk mempertanyakan sering mati lampu dan mempertanyakan juga mahalnya listrik saat ini.
“Dan juga mempertanyakan kenapa bisa bocor data konsumen ke hadapan publik,” katanya.
Dia meminta pihak PLN untuk menjelaskan pada publik soal penyebab gangguan listrik.
Serta menyarankan agar program pemerintah bukan hanya menambah kapsitas pembangkit PLN, tapi juga harus meningkatkan keandalan pembangkit dan infrastruktur pendukung lainnya, seperti transmisi, gardu induk, gardu distribusi, dan lainnya.
“Kita menuntut subsidi listrik masyarakat miskin jangan di cabut dan menolak kenaikan tarip listrik kedepan,” katanya.
Perwakilan PLN sempat menemui pendemo dan berjanji akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pimpinan mereka.
Setelah itu massa MMK Sumsel menuju kantor DPRD Sumsel guna melakukan aksi demo.
Menurut Arifin pihaknya mempertanyakan keberadaan perusahaan negara PT Bukit Asam yang setiap tahun mengalami peningkatan dalam penjualan mulai 7 Juta ton hingga saat ini mencapai 15 juta ton pertahun sehingga menghasilkan PAD yang besar bagi Sumsel.
“ Kita mempertanyakan berapa juta ton hasil penjualan batubara oleh PT Bukit Asam dari tahun 2013 hingga tahun 2019, meminta DPRD Sumsel dan Pemprov Sumsel mempertanyakan berapa besar CSR dari hasil penjualan pertahunnya dan meminta DPRD Sumsel dan Pemprov Sumsel mengawasi dan terbuka dalam pembayaran pahak hasil penjualan pertahun di PT BA,” katanya.
“ Jajaran Komisaris PT BA sampai saat ini belum ada dari Sumsel , tahun depan pemilihan jajaran Direksi, kita minta DPRD Sumsel ikut mengawasi dimana putra Sumsel bisa ikut menjadi komisaris PT BA,” katanya.
Sedangkan Kasubag Aspirasi DPRD Sumsel, Selviana mengatakan, anggota DPRD Sumsel masih melakukan pembahasan APBD Perubahan 2019.
“ Apa yang dituntut akan kami teruskan ke komisi IV DPRD Sumsel ,” katanya.
Terakhir massa ke kantor perwakilan PT BA di Palembang di Jalan KH Ahmad Dahlan, Palembang juga mempertanyakan keberadaan perusahaan negara PT Bukit Asam yang setiap tahun mengalami peningkatan dalam penjualan mulai 7 Juta ton hingga saat ini mencapai 15 juta ton pertahun sehingga menghasilkan PAD yang besar bagi Sumsel.
Massa sempat diterima perwakilan PT BA di Palembang Jamrul yang berjanji akan meneruskan apirasi pendemo ke pimpinannya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Mantan Napi Boleh Nyalon Pilkada, Lucianty: Alhamdulillah

Palembang, BP Adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan diteruskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI, bagi bakal napi eks ...