Home / Headline / Ade : Dana Kelurahan Swakelola Bukan Pihak Ketiga

Ade : Dana Kelurahan Swakelola Bukan Pihak Ketiga

Palembang, BP 

Dana alokasi umum (DAU) tambahan yang diperuntukan bagi 107 Kelurahan di Palembang, harus dilakukan swakelola oleh masyarakat, tidak boleh dilakukan pihak ketiga.

Hal itu menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Palembang, pasalnya dana yang bersumber dari APBN 2019 dan dana pendamping 5 persen dari APBD Palembang 2019 sudah mulai dicairkan.

“Kami minta, pihak kelurahan berhati-hati dalam penggunaan dana ini. Apalagi, informasi yang kami terima, ada salah satu Kecamatan yang mengkoordinir semua Kelurahan diwilayahnya untuk proses pengerjaan yang menggunakan dana ini. DAU tambahan ini swakelola, bukan untuk pihak ketiga. Jika masih ada yang melakukannya, jelas saya katakan keliru,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Palembang, Ade Victoria didampingi, Ketua Komisi III H M Ali Syaban, Rabu (14/8).

Baca:  DPRD Sumsel Setuju Pemekaran Kabupaten Gelumbang

Dijelaskan Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini, untuk penyaluran dana ini sudah diatur dalam Permenkeu (PMK) Nomor 187 Tahun 2018. Sementara untuk penggunaanya diatur dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dan Surat Edaran (SE) 146/2694/SJ TGL 27/2019.

Ia mengaku, Komisi III DPRD Palembang telah melakukan konsultasi ke Kemendagri terkait pengunaan dan penyaluran dana Kelurahan tersebut.

“Jangan sampai keliru. Karena jelas, target dan tujuan dicairkannya dana kelurahan adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kelurahan. Disarankan agar dana ini dilakukan swakelola masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat, sampai hari ini kami belum tau teknis dan juknisnya. Kami akan tanyakan ke dinas terkait,” ujarnya.

Baca:  KPU Palembang Gelar Rapat Pleno Penghitungan Capres

Ia menambahkan, untuk memenuhi sarana dan prasarana di Kelurahan, penyaluran dana ini harus mencakup 4 aspek. Yakni, prasarana lingkungan pemukiman, prasarana kesehatan, prasarana kebudayaan dan prasarana transportasi.

Jika, tidak terpenuhi 4 aspek itu, maka dana yang berasal dari APBN itu sudah beralih fungsi.

“Jadi kalau prasarana lingkungan pemukiman mencakup, jaringan air minum, drainase, sumur resapan dan lainnya. Sementara untuk prasarana kesehatan mencakup, pembangunan MCK, pos pembinaan terpadu dan lainnya. Selanjutnya, prasarana kebudayaan mencakup, taman baca masyarakat, bangunan PAUD, dan lainnya. Terakhir, prasarana transportasi mencakup, jalan pemukiman, jalan poros Kelurahan dan sarana prasarana transportasi lainnya,” katanya.

Baca:  Kuasa Hukum HDMY Tidak Bisa Buktikan SK Usulan DPD Hanura Provinsi Sumsel Dan Surat Pengambilalihan DPP Hanura.

Hal serupa diungkapkan, Ketua Komisi III, H M Ali Syaban, ia mengimbau, agar semua penggunaan dan penyaluran DAU khusus Kelurahan ini dilakukan transparan.

“Harus transparan. Jangan keliru, ini swakelola bukan untuk pihak ketiga,” pungkasnya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Peringatan Kemerdekaan RI Ke 74 , Iasma Puspa Gelar Diskusi Sejarah Depan Lawang Borotan

Palembang, BP Jika kemeriahan hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI) selalu dengan berbagai acara dan perlombaan, namun berbeda yang dilakukan Ikatan ...