Home / Headline / Kewenangan MPR Jangan Hanya Acara Seremonial

Kewenangan MPR Jangan Hanya Acara Seremonial

Saleh Daulay dalam diskusi di ruangan wartawan DPR Jakarta, Senin (13/8).

Jakarta, BP–Anggota MPR  RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan,   amandemen terbatas diharapkan memberikan kewenangan kepada MPR  menyusun TAP MPR RI. Dengan TAP MPR RI tersebut  pembangunan nasional lebih terarah dan bisa dievaluasi pemerintah bersama  legislatif.

“Selama ini sidang tahunan MPR bersama Presiden RI  hanya bersifat seremonial. Untuk itu dengan TAP MPR RI dan  GBHN,  MPR RI bisa mengevaluasi arah pembangunan yang sudah dijalankan presiden dalam sidang tahunan,” ujar  Saleh Daulay di ruangan wartawan DPR Jakarta, Senin (13/8).

Baca:  Pembahasan Soal SARA Sudah Selesai

Menurut Saleh Daulay, kewenangan MPR RI harus diperkuat,  bukan  hanya melantik presiden, wapres  dan sosialisasi empat pilar. Tugas MPR juga   membuat haluan negara  dan TAP MPR RI. “Kalau masih dengan Rancangan Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah Nasional (RPJPMN) dari presiden ke presiden akan selalu berubah. Saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berimbang antara SDM dan infrastruktur, tapi ketika Jokowi lebih besar ke infrstruktur. Jadi, setiap ganti presiden, arah pembangunan berubah dan jalan sendiri-sendiri,” jelas Saleh Daulay seraya menambahkan, MPR RI juga diberi kewenangan  menafsirkan UU, agar hasil legislasi yang sudah disahkan DPR RI, tidak mudah dibatalkan  Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca:  MPR RI Rangkul Selebgram Sosialisasikan Empat Pilar

Pakar Komunikasi Politik  Lely Arrianie menjelaskan, sidang tahunan dan posisi MPR RI seperti sekarang merupakan konskuensi dari pergeseran politik pasca reformasi. Presiden dan wapres dipilih langsung oleh rakyat, sehingga, sidang tahunan  hanya prosesi ketatanegaraan saja. Tidak boleh interupsi dari anggota DPR, apalagi bertindak ameh-aneh.

Dikatakan Lely,  kalau mau berubah, kembali kepada peran DPR dan DPD RI di MPR RI sendiri. “Kalau model politiknya linier, ya MPR mendengar pidato presiden yang disampaikan langsung setiap tahun kepada masyarakat. Jadi, tergantung kepada DPR dan DPD RI yang harus mengoptimalkan  kinerjanya,” jelas Lely. #duk

Baca:  MPR Barisan Terdepan Tolak LGBT di Indonesia
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Ribuan Santri Muaraenim Peringati Hari Santri

Muaraenim, BP—Ribuan Santri di Kabupaten Muaraenim mengikuti Upacara Peringati Hari Santri Nasional ke-5 di lapangan Merdeka Muaraenin, Selasa (22/10). Pada ...