Home / Palembang / Tidak Paham Tupoksi Kerja, ini Kritikan Bambang Haryo

Tidak Paham Tupoksi Kerja, ini Kritikan Bambang Haryo

Palembang, BP — Sebagai orang yang memiliki jabatan tinggi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dianggap bisa bekerja seauai dengan tupoksinya. Hanya saja, ancaman kepada anak buahnya beberapa waktu ini membuat kritikan sejumlah pihak.

Salah satunya Anggota Komisi V DPR-RI dan Badan Anggaran Bambang Haryo Soekartono. Ia mengktirik sikap arogansi seperti yang dikutip di sejumlah media, Menteri Jonan mengancam anak buahnya lantaran dianggap tidak bisa bekerja cepat dalam memproses perizinan usaha. Maka akan dipindah tugas ke gunung untuk ditempatkan sebagai pengawas gunung di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Baca:  Bambang Tekankan Perizinan Tidak Lebih 3 Jam

Menurut anggota Fraksi Gerindra ini, tindakan tersebut sesuatu yang tidak tepat dan itu bentuk arogansi, karena Jonan tidak paham tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) di kementerian yang dia pimpin.

“Tugas di PVMBG ini sangat penting dan vital, karena menyangkut keselamatan nyawa publik dan barang publik serta uang publik yang harus dilindungi oleh orang-orang yang mempunyai pendidikan serta kemampuan khusus dan orang-orang yang kredibilitasnya jelek, tidak bisa ditempatkan di PVMBG yang sangat vital tersebut,” kata Bambang, Sabtu (10/8/2019).

Baca:  Bambang Tekankan Perizinan Tidak Lebih 3 Jam

Dimana, lanjut Bambang, orang-orang yang ditempatkan di (PVMBG) atau di pos pemantau gunung bukan orang yang asal-asalan, tapi harus punya kompeten.

“Tidak bisa sembarang orang ditempatkan disitu, apalagi terkesan menjadi tempat penampungan orang-orang buangan dari Kementrian ESDM. Jadi ini, dapat dikatakan Menteri Jonan tidak peduli keselamatan nyawa publik,” jelasnya.

Dilanjutkan Bambang,mengenai sistem perijinan usaha 14 hari kerja, lagi-lagi Menteri Jonan tidak mengikuti aturan paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo.

Baca:  Bambang Tekankan Perizinan Tidak Lebih 3 Jam

“Sebagaimana Perpres 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha, aturan perijinan itu justru dalam 3 jam selesai, bukan 14 hari, lah kalau Menteri jonan ini membuat aturan sendiri, dia ikut presiden mana? Jelas ini melanggar dan tdk sesuai ketentuan paket kebijakan ekonomi yang seharusnya Jonan patuhi, karena Kementerian ESDM di bawah Menko Ekonomi, jadi jangan membuat pencitraan yang salah,” katanya. #pit

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Anggaran Basarnas Dipotong, ini Tindakan Politisi Gerindra Bambang Haryo

Palembang, BP — Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono melancarkan aksi interupsi di dalam Rapat Paripurna DPR RI. Substansi ...