Home / Palembang / Bambang Tekankan Perizinan Tidak Lebih 3 Jam

Bambang Tekankan Perizinan Tidak Lebih 3 Jam

Palembang, BP — Sebagai bentuk percepatan perizinan bagi pemohon di lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi IV DPR RI menekankan agar proses pemberian izin tidak lebih dari 3 jam. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, Sabtu (10/8/2019).

Bambang Haryo mengatakan, percepatan perizinan usaha di sektor Kementrian ESDM harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Bambang mengatakan, perizinan usaha di sektor Kementrian ESDM yang dipercepat antara 7 sampai 14 hari itu merupakan hal keliru.

Menurut Bambang, yang dilakukan Menteri ESDM sejauh ini tidak memperhatikan perintah Presiden, bahwa yang ada di Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang diatur Kemenko Ekonomi itu perizinan tidak boleh lebih dari 3 jam.

Baca:  Tidak Paham Tupoksi Kerja, ini Kritikan Bambang Haryo

“Bukan 7 atau 14 hari, kalau 7 atau 14 hari dia (Jonan, red) tidak mempedomani peraturan presiden,” kata Bambang.

Menurut Bambang, istilahnya paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan presiden dari 1 sampai 16 sekarang dan itu (soal waktu perizinan) ada di paket kebijakan ekonomi nomor IX (9). Bahwa dikatakan, semua perijinan harus tidak boleh atau terlambat dari 3 jam.

“Jadi Menteri ini ngerti gak ya aturan presiden itu, kalau ngerti harusnya mengacu ke aturan presiden, kasihan presiden nya nanti,” katanya.

Bambang juga menduga, soal percepatan perizinan tersebut adalah langkah pencitraan Jonan yang gagal. Karena pencitraan Jonan tersebut tidak mengacu ke aturan presiden dalam paket kebijakan ekonomi.

Baca:  Tidak Paham Tupoksi Kerja, ini Kritikan Bambang Haryo

“Saya rasa ini pencitraan pak Jonan, tapi pencitraannya tidak mengacu ke aturan presiden atau mengacu kepada keselamatan nyawa publik/masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Bambang juga mengkritisi soal Ignasius Jonan, akan memindahkan bawahannya ke daerah-daerah pedalaman jika mempersulit atau tidak mampu memperbaiki sistem perizinan usaha di sektor Kementrian ESDM. Jonan juga menyebut akan menempatkan bawahannya di pusat vulkanologi sebagai pengamat gunung api.

Merespon hal tersebut, mengangap apa yang diucapkan oleh Menteri Jonan adalah suatu kekeliruan. Menurut Bambang, meskipun pusat vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi itu berada dibawah naungan Kementrian ESDM, namun tak serta merta Jonan bisa melakukan pemutasian begitu saja.

Baca:  Tidak Paham Tupoksi Kerja, ini Kritikan Bambang Haryo

“Pusat Vulkanologi adalah tempat yang sangat vital. Tidak boleh ditempati oleh orang-orang yang memiliki reputasi tidak baik, harus orang-orang yang berkompetensi. Karena di situ merupakan tempat untuk memantau kondisi daripada gunung merapi, misalnya pada saat terjadi kondisi darurat, orang yang bertugas di vulkanologi harus dapat memberikan informasi kepada publik agar terjadi langkah antisipatif dalam menghadapi bencana yang akan datang,” jelasnya. #pit

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kisah Pilu Anak Dengan HIV/AIDS & Klinik LKC Dompet Dhuafa Sumsel

Palembang, BP–Setiap 1 Desember diperingati sebagai hari Human Immunodeficiency Virus(HIV)/Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) sedunia. Adanya peringatan itu, untuk  menambah kesadaran, ...