Home / Palembang / Pemadaman Listrik di Beberapa Wilayah Tak Sesuai Program 35.000 Mega Watt

Pemadaman Listrik di Beberapa Wilayah Tak Sesuai Program 35.000 Mega Watt

Palembang, BP — Pemadaman listrik yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia dikritisi Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Pelayanan PLN yang bahkan melumpuhkan kegiatan pelanggan ini dinyatakan tidak sesuai dengan program presiden 35.000 mega watt.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, pemadaman massal ini suatu kegagalan yang dilakukan PLN dalam memberikan satu pelayanan terbaik kepada publik.

“PLN itu harusnya dengan adanya program Presiden Jokowi 35.000 Mega Watt yang sekarang ini sudah terealisasi sebagian harusnya listrik yang tersedia di Indonesia ini cukup, bahkan bisa mengantisipasi dua kali lipat kebutuhan di seluruh Indonesia. Apalagi nanti ketika 35.000 Mega Watt itu sudah terealisasi sepenuhnya,” katanya, Kamis (8/8/2019).

Baca:  PLN UP3 Ogan Ilir Jamin Pasokan Listrik Aman saat Idul Adha dan Perayaan Kemerdekaan

Menurut Bambang, PLN juga telah melanggar Undang-undang (UU) tentang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1998 dan UU PLN itu sendiri yakni UU nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Oleh karenanya masyarakat baik perseorangan maupun kelompok dapat menuntut kepada PLN.

“PLN harus siap dituntut dan itu hak publik, karena masyarakat kita mengalami kerugian baik materil dan immaterial. Kita bisa lihat pengusaha-pengusaha Indonesia sedang gencar-gencarnya bersaing dengan negara tetangga dalam menghasilkan produk. Ada kejadian seperti padam listrik ini tentu merugikan mereka,” katanya.

Selain itu, menurutnya juga harus ada ketegasan dari lembaga-lembaga hukum yang harus memberikan sanksi tegas kepada PLN jika ditemukan kesalahan dalam melaksanakan kegiatan rutin (pekerjaan-red) mereka.

Baca:  2 Desa di Mura Belum Teraliri Listrik

Selain itu, Politisi senior Gerindra itu juga menyoroti sisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di PLN. Ia menilai ada ketidaksesuaian antara background pendidikan dengan tugas yang di emban di PLN tersebut.

Dikatakannya, permasalahan dari PLN itu sendiri juga salah satunya dikarenakan pemberian jabatan tertinggi di PLN tidak kepada yang berkompenten di bidangnya.

“Ini kan sebenarnya ada andil Presiden, ada tanggung jawab Presiden juga. Karena Menteri dipilih oleh Presiden, Direktur Utrama itu dipilih oleh Menteri dan atas persetujuan Presiden juga, jadi di sini harus ada capability,” ungkapnya.

Baca:  Serikat Pekerja PLN Gelar Rakernas di Palembang

Dengan demikian, tegas Bambang, Presiden harus mumpuni dalam memilih orang-orang untuk bekerja di kabinetnya. Bukan tanpa sebab ia mengatakan hal itu, lembaga atau perusahaan BUMN adalah ujung tombaknya sebuah Negara, terlebih lagi PLN adalah perusahaan milik Negara yang sangat tekhnis.

“Oleh karena itu instansi ataupun lembaga-lembaga teknis ini tidak boleh diisi oleh orang-orang politisi atau orang-orang yang tidak punya capability (kemampuan), itu adalah kesalahan besar kalau sampe terjadi. Hal ini kalau diteruskan bahaya terhadap ekonomi negara, kesejahteraan masyarakat, industri perdagangan bahkan transportasi pun terganggu. Jadi saya harapkan hal ini tidak terjadi lagi di kedepannya,” terangnya. #pit

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

944 Kuota CPNS dan P3K Kota Palembang, Cek Jadwal Pendaftarannya

Palembang, BP Dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kembali membuka pendaftaran. Bahkan, kuota yang didapatkan ...